Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang menyepakati pembangunan pondok pesantren khusus bagi warga binaan melalui seremoni penandatanganan nota kesepahaman antara kedua instansi.

Ketua MUI Kabupaten Bekasi Prof. Mahmud menyatakan tujuan kerja sama ini adalah memberikan pembinaan spiritual sekaligus akses pendidikan formal bagi narapidana, khususnya mereka yang berusia produktif.

"Pendidikan akan diberikan melalui program paket B dan paket C setara jenjang SMP dan SMA secara gratis, tanpa membebani pihak Lapas maupun warga binaan," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia menyebut jika seseorang masuk lembaga permasyarakatan di usia muda dan tidak dibekali pendidikan atau keahlian, maka saat bebas nanti mereka berisiko kembali terjerumus tindakan kriminal.

"Kami ingin hadir untuk membina dan membekali mereka dengan ilmu dan ijazah agar siap kembali ke masyarakat," katanya.

MUI Kabupaten Bekasi juga akan memfasilitasi legalitas kegiatan pendidikan keagamaan di lingkungan Lapas Cikarang melalui koordinasi bersama Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Pondok pesantren akan didirikan di dalam lapas dan MUI sebagai penanggung jawab utama.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga mengatakan kerja sama ini menjadi langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan serta mendukung proses reintegrasi sosial mereka setelah menyelesaikan masa hukuman.

"Sinergi ini kami harapkan membawa manfaat besar bagi pembinaan warga binaan sekaligus menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat," ucapnya.

Urip menjelaskan Lapas Kelas IIA Cikarang telah memiliki gedung representatif bernama Pesantren Al Islah yang sejak tahun 2019 digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti membaca, menulis, menghitung, pembelajaran Al Quran serta pembinaan kerohanian Islam.

Saat ini Lapas Kelas IIA Cikarang menampung 1.444 warga binaan dengan 1.390 di antaranya beragama Islam. Dari jumlah tersebut, 1.145 jiwa merupakan narapidana dan 245 lain berstatus tahanan.

Kegiatan pembinaan keagamaan rutin dilakukan dari Senin hingga Sabtu di masjid dan Gedung Al Islah, mencakup mengaji Iqra dan Al Quran, tata cara salat, hingga kajian kitab kuning seperti Safinatun Najah dan Ta’lim Muta’allim, serta peringatan hari besar Islam.

Melalui kesepakatan ini, MUI dan Lapas Cikarang berharap dapat mewujudkan Lapas sebagai tempat pembinaan yang bukan hanya menekankan aspek hukum melainkan juga pendidikan, moral dan spiritualitas bagi masa depan warga binaan.

ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

ISLAMABAD - Menteri Pertahanan (Menhan) Pakistan Khawaja Asif menyebut Barat, dan khususnya Amerika Serikat (AS), atas perannya dalam ketegangan keamanan di kawasan tersebut.

Ketika ditanya tentang dukungan negaranya terhadap terorisme dalam wawancara dengan Sky News yang dirilis pada hari Jumat (25/4/2025), Asif mengakui Islamabad melakukan ?pekerjaan kotor? untuk kekuatan Barat selama beberapa dekade.

?Kami telah melakukan pekerjaan kotor ini untuk Amerika Serikat selama sekitar tiga dekade, Anda tahu dan Barat, termasuk Inggris,? tegas Asif kepada penyiar Inggris tersebut pada hari Kamis.

Dia menambahkan, ?Ini adalah sebuah kesalahan dan Pakistan telah menderita karenanya.?

?Jika kami tidak bergabung dalam perang melawan Uni Soviet dan perang setelah 9/11, rekam jejak Pakistan tidak akan dapat dibantah,? ungkap Asif.

Dia merujuk pada perang Soviet-Afghanistan, di mana AS secara diam-diam mendukung pemberontak antikomunis, dan 'Perang Melawan Teror' yang dipimpin AS yang dilancarkan Presiden George W. Bush saat itu setelah serangan 11 September 2001 dan yang menargetkan Taliban dan Al-Qaeda.

Asif mengklaim Barat telah lama menggunakan kelompok teroris sebagai proksi, dengan mencatat banyak yang sekarang dicap sebagai teroris dulunya diterima di Washington.

"Ketika kami berperang di pihak mereka, di tahun 80-an melawan Uni Soviet, semua teroris masa kini, mereka berpesta dan makan di Washington... Mereka diperlakukan seperti VIP pada masa itu," ungkap dia.

Menteri tersebut menyarankan kelompok yang dianggap teroris di wilayah tersebut bukanlah entitas yang berbeda tetapi bagian dari satu organisasi dengan ideologi agama yang sama.

"Mereka semua bercampur aduk. Mereka bukan beberapa organisasi. Mereka hanya satu organisasi tunggal, terorganisasi secara agama, dan dengan wajah yang berbeda, kepemimpinan yang berbeda. Kadang-kadang mereka bekerja sama, kadang-kadang mereka bertarung satu sama lain," ujar dia.

Asif melanjutkan dengan mengatakan, "Tidak ada negara di dunia yang menderita begitu banyak akibat terorisme seperti Pakistan," dan menuduh India mengikuti "pola" menyalahkan Pakistan atas serangan teroris di wilayahnya.

Pernyataan menhan itu muncul di tengah eskalasi antara Islamabad dan New Delhi, yang menyusul serangan mematikan di Kashmir yang dikelola India yang menewaskan 26 orang awal pekan ini.

Front Perlawanan, kelompok militan yang diyakini terkait dengan Lashkar-e-Taiba yang berbasis di Pakistan, dilaporkan mengaku bertanggung jawab, mendorong New Delhi yang telah lama menuduh Pakistan membantu infiltrasi militan di wilayah tersebut, untuk memberi isyarat bahwa mereka menganggap Islamabad bertanggung jawab secara tidak langsung.

Namun, Asif mengklaim Islamabad "tidak pernah mendengar" tentang organisasi tersebut, sementara Lashkar-e-Taiba "tidak ada lagi."

Dia mengatakan, "Sangat mudah bagi kekuatan besar untuk menyalahkan Pakistan atas apa pun yang terjadi di wilayah ini."

Asif juga menyatakan insiden Kashmir adalah operasi "false flag". Ketika ditanya apa yang akan terjadi jika kebuntuan saat ini dengan India meningkat ke titik serangan udara, ia memperingatkan Islamabad akan ?melakukan pembalasan yang sama.?

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat meninjau langsung pelaksanaan seleksi akademik SMA Taruna Nusantara di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi harus terbebas dari praktik jalur titipan atau rekomendasi.

"Tidak boleh ada lagi praktik-praktik lama seperti jalur rekomendasi atau titipan. Semua peserta harus bersaing secara adil, berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta.

Prasetyo, yang juga Wakil Kepala Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) menyatakan hal itu setelah meninjau langsung pelaksanaan tes seleksi akademik masuk SMA Taruna Nusantara tahun ajaran 2025–2026 yang dilaksanakan di Universitas Terbuka, Rawamangun, Jakarta.

“Ini merupakan rangkaian tahapan seleksi. Hari ini adalah seleksi offline, setelah sebelumnya dilakukan seleksi secara online," katanya.

Seleksi akademik tersebut juga dilaksanakan secara serentak di 39 Unit Layanan Universitas Terbuka di seluruh Indonesia. Selain tes akademik, juga akan dilakukan psikotest dan test kesehatan jasmani.

Menurut Prasetyo hal ini sebagai wujud penggabungan kemampuan akademik, kemampuan mental serta kemampuan kesehatan, karena SMA Taruna Nusantara diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa yang unggul secara intelektual, mental kepribadian dan kesehatan.

Ia menambahkan pemilihan Universitas Terbuka sebagai lokasi seleksi didasarkan pada jangkauan luas dan kesiapan teknis lembaga tersebut.

Hal ini, kata Prasetyo, sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI, mengenai pentingnya penyederhanaan proses seleksi serta pemberian akses yang merata bagi seluruh putra-putri terbaik bangsa di berbagai daerah.

“Salah satu pesan Bapak Prabowo yang kami pegang teguh adalah pelaksanaan seleksi ini harus bebas biaya," katanya.

Sebagai informasi SMA Taruna Nusantara adalah sekolah menengah atas berasrama penuh, SMA Taruna Nusantara kini telah memiliki tiga kampus, yakni di Magelang, Cimahi dan Malang.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Samarinda (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengusulkan adanya peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan Kantor Imigrasi Samarinda, mengingat Kalimantan Timur akan menjadi pusat aktivitas baru melalui Ibu Kota Nusantara ( IKN).

“Samarinda ini ibu kota Kaltim, seharusnya pelayanan keimigrasian menjadi etalase. Tapi kenyataannya, fasilitas justru tertinggal. Kantor kecil, kapasitas ruang tunggu hanya 45 kursi," kata ujar Adies saat melakukan kunjungan kerja di Samarinda, Jumat.

Ia menambahkan berdasarkan laporan petugas lapangan jumlah pengunjung di Kantor Imigrasi ini bisa mencapai 90 hingga 140 orang per hari, dan termasuk dengan layanan yang cukup padat.

Meski fasilitas terbatas, Adies mengapresiasi kinerja para petugas imigrasi yang tetap memberikan pelayanan maksimal. Berdasarkan dialog langsung dengan masyarakat yang tengah mengurus paspor, mayoritas merasa puas dengan kecepatan dan keramahan layanan.

“Alhamdulillah pelayanan paspor cepat dan tidak ada keluhan dari masyarakat. Tapi tentu saja kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan semangat petugas tanpa dukungan fasilitas yang memadai,” lanjutnya.

Selain keterbatasan kursi, area parkir yang hanya mampu menampung 12–15 mobil juga menjadi perhatian.

Bahkan, Adies mencatat bahwa sebagian pegawai terpaksa parkir kendaraan di rumah dinas Kepala Kantor Imigrasi karena sempitnya lahan. Belum lagi persoalan banjir yang kerap mengganggu operasional saat hujan.

“Kondisi seperti ini jelas tidak ideal, terutama jika kita bicara soal meningkatnya arus masuk orang asing ke Kaltim, apalagi dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Imigrasi perlu jadi lebih siap,” tegasnya.

Adies Kadir menambahkan peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan imigrasi di Samarinda menjadi sangat penting, terutama karena Kalimantan Timur akan menjadi pusat aktivitas baru melalui IKN.

Hal ini akan berdampak langsung terhadap jumlah wisatawan mancanegara, investor, hingga tenaga kerja asing yang datang ke daerah ini.

“Dengan bertambahnya wisatawan, maka negara akan mendapatkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan Pemerintah daerah juga harus mendapatkan manfaat dari masuknya orang asing, tidak boleh hanya jadi penonton,” jelas Adies.

Salah satu solusi yang dibahas dalam kunjungan tersebut adalah opsi tukar guling Pemerintah Provinsi Kaltim. Opsi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pembangunan kantor imigrasi baru yang lebih representatif.

“Pak Gubernur dan Ketua DPRD juga sudah menyatakan kesiapan. Jadi kita tinggal sinergi langkah-langkah konkretnya,” tutur Adies.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk relokasi kantor ke tempat yang lebih representatif.

“Kami dari Pemprov siap membantu. Saat ini lokasi kantor memang strategis, tapi tidak memadai. Kapasitas terbatas, parkir minim, dan banjir jadi masalah rutin. Kami akan identifikasi beberapa lahan milik provinsi yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi baru,” jelas Rudy.

Ia juga berharap agar Kantor Imigrasi Samarinda bisa ditingkatkan statusnya ke kelas khusus, mengingat peran strategis kota ini dalam menyambut arus migrasi domestik dan internasional ke Kalimantan Timur, termasuk menuju IKN.

”Kami selaku pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap untuk mendukung. Maka ada beberapa areal-areal mungkin yang ke depannya yang sekiranya atau pantas untuk menjadi kantor imigrasi yang baru, Dan mudah-mudahan ke depannya imigrasi Kota Samarinda ini juga bisa menjadi imigrasi kelas khusus,” kata Rudy Mas'ud.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Yudhistira Pramana menyebutkan luas lahan keseluruhan Kantor Imigrasi Samarinda sekitar 1.700 meter persegi dengan luas bangunan 700 meter persegi.

Dimana setiap hari Kantor Imigrasi Samarinda melayani sekitar 90 sampai 100 orang, bahkan hingga 140 orang, tapi ruang tunggunya hanya bisa menampung 45 kursi.

Tempat parkir sempit dan hanya mampu menampung 14 mobil, belum lagi kalau hujan, air bisa masuk kantor (banjir).

"Kami sangat berterima kasih atas komitmen Bapak Gubernur untuk menyediakan lahan yang lebih luas dan strategis untuk Kantor Imigrasi Samarinda," ucapnya.

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia DK Jakarta (Kakanwil Kemenham DKJ) Mikael Azedo Harwito audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Kantor Wali Kota, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Mikael menjelaskan salah satu program dari Kementerian HAM, yaitu mainstreaming HAM atau pengarusutamaan hak asasi manusia.

Hal itu bertujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat, maupun aparat pemerintah.

"Program mainstreaming HAM ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah," kata Mikael.

Munjirin menyambut baik program ini dan menyatakan dukungannya.

"Kami berharap program ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta Selatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, saya juga akan mengundang kanwil HAM Jakarta pada rapat koordinasi pimpinan wilayah setiap minggu ketiga dalam bulan untuk menyampaikan materi mainstreaming HAM," kata Munjirin.

Audiensi itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan Pemkot Jakarta Selatan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta Selatan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Audiensi itu turut dihadiri oleh Kabid Instrumen dan Penguatan HAM Ratna Dumasari, dan Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM Rulinawaty.

Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Hukum menyebut kini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah membangun serta memperoleh rumah.

Pasalnya, Kemenkum sudah harmonisasi rancangan peraturan menteri perumahan dan kawasan pemukiman nomor 5/2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

“Jadi telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” tuturnya di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Dia juga menjelaskan bahwa ada tiga poin penting yang dibahas dalam rancangan peraturan menteri perumahan dan kawasan pemukiman tersebut.

Pertama itu adalah pencantuman besaran penghasilan, kedua pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam BAB tersendiri dan terakhir yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang dan perseorangan.

“Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, kemudian persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

Dia berharap terbitnya peraturan ini dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah untuk masyarakat MBR.

“Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

Untuk diketahui, harmonisasi merupakan salah satu fungsi dari Kemenkum yang dijalankan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi dilakukan agar menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.