JAKARTA - Gurun Arisastra diketahui salah satu kuasa hukum Menteri Agama Nasaruddin Umar ketika meladeni sekelompok orang melakukan demonstrasi mengarah pada pencemaran nama baik ke media sosial. Kuasa hukum melaporkan sekelompok orang itu ke Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain Gurun, terdapat 4 kuasa hukum lainnya yakni Ayaturrahman A Malik, Dalili, Wahyu Agung Prawoto, serta Muhammad Thayib Al Mutmain. Tim kuasa hukum Menag dipimpin oleh Gurun.

Kelimanya merupakan advokat sekaligus aktivis Lembaga Bantuan Hukum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (LBH PB SEMMI) dan Pertahanan Ideologi Syarikat Islam (PERISAI).

Gurun membenarkan penunjukan dirinya menjadi tim kuasa hukum Kementerian Agama atas perkara tersebut.

"Iya betul, berdasarkan surat kuasa khusus sejak 29 Maret 2025 diperintahkan untuk menyelesaikan masalah ini sesuai prosedural hukum dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kemanusiaan," ujar Gurun di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Siapakah Gurun Arisastra? Advokat yang juga aktivis LBH PB SEMMI. Dia kelahiran Yogyakarta, 17 Juli 1992 yang juga keturunan Bima, NTB. Berikut rekam jejaknya:

Profil Gurun Arisastra, Kuasa Hukum Menteri Agama yang Pernah Laporkan Dinar Candy

1. Pernah melaporkan Dinar Candy yang menggunakan bikini di trotoar dekat pertigaan Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak. Dinar Candy mengenakan bikini sebagai bentuk protesnya lantaran PPKM saat pandemi Covid-19 diperpanjang.

Gurun melaporkan Dinar Candy lantaran perbuatannya dianggap perbuatan asusila dan melawan kepentingan umum.

2. Gurun pernah mempolisikan artis Olivia Jensen atas aksinya menjatuhkan bendera Merah Putih. Olivia Jensen dilaporkan ke Mabes Polri pada Jumat 20 Agustus 2021.

3. Gurun tercatat juga pernah melaporkan Hana Hanifah ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus judi online. Laporan dibuat pada 7 Juni 2022. Hana Hanifah dilaporkan melanggar transaksi elektronik UU ITE Pasal 45 Ayat 2 Juncto 27 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016.

4. Gurun juga pernah mempolisikan selebgram Oklin Fia atas aksinya menjilat es cream layaknya alat kelamin pria dengan menggunakan jilbab. Gurun melaporkan Oklin Fia ke Polres Metro Jakarta Pusat pada 8 Agustus 2023.

5. Gurun pernah mengkritik bahkan mengajukan somasi terhadap Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah saat itu akibat penerapan jaminan hari tua bisa dicairkan oleh pekerja setelah berusia 56 tahun. Padahal ketika itu situasi sedang Covid-19 tentu aturan tersebut menghambat kesejahteraan rakyat.

Medan -

Dua anggota DPRD dari Partai Golkar di Sumut tersandung kasus hukum. Kasus hukum itu terkait dengan dugaan penganiayaan pramugari dan judi sabung ayam.

Keduanya adalah Megawati Zebua yang merupakan anggota DPRD Sumut di kasus dugaan penganiayaan. Kemudian Pajar Prianto yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Asahan di kasus judi sabung ayam.

Megawati Zebua Tersandung Kasus Penganiayaan

Peristiwa dugaan penganiayaan itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025. Megawati dipolisikan karena diduga mencekik pramugari Wings Air, Lidya Christine Kabrahanubun (28).

Dalam video yang dilihat, Senin (14/4/2025), seorang pramugari berseragam merah terlihat adu mulut wanita berbaju putih. Terlihat seorang pria berbaju hitam berdiri juga di sekitar kedua wanita ini.

"Awaslah kau aku mau duduk, udah selesai, kau yang memperpanjang," kata wanita berbaju putih itu di dalam video.

Setelah itu, wanita berbaju putih itu terlihat mencekik pramugari itu. Cekikan itu juga terlihat terdorong setelahnya.

Pria berbaju hitam yang diduga bagian dari bandara mencoba melerai. Pria itu kemudian terlihat mencoba menghubungi seseorang melalui handy talkie.

"Anggota DPRD Sumut tersebut mencekik pramugari karena tidak bersedia kopernya diletak di belakang," tertulis di dalam unggahan.

Anggota DPRD Sumut itu disebut Megawati Zebua dari Fraksi Golkar. Megawati merupakan anggota DPRD Sumut dapil 8 yang mencakup Kepulauan Nias.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan Megawati dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, Megawati justru mendorong dan mencekik pramugari. Terkait hal ini, Megawati akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Megawati kemudian membantah mencekik pramugari itu. Megawati mengatakan jika saat itu dia menunggu pramugari bergeser agar penumpang lain masuk.

"Mungkin video viral yang mengatakan saya mencekik itu tidak ada sama sekali. Tidak pernah saya mau mencekik, saya hanya menunggu pramugari untuk bergeser supaya penumpang lain bisa masuk," ungkap Megawati saat hadiri Rapat Paripurna DPRD Sumut, Selasa (15/4).

Lebih lanjut, Megawati menyebutkan bahwa saat itu dirinya ingin menolong penumpang tua yang tak ingin barangnya dimasukkan ke bagasi. Namun, ia mengklaim pramugari di maskapai tersebut bersitegas tak ingin membuka label tersebut.

"Saya saat itu hanya mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin barangnya dibagasikan, karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di bagasi itu kan satu jam, bisa lah dia enggak dapat pesawat, hanguslah nanti tiketnya," ujarnya.

"Makanya saya ingin membantu, saya minta tolong sama pramugarinya, tapi pramugarinya bertahan sekali dengan mengatakan itu sudah dilabel dan tak bisa diletakkan di kabin," lanjutnya.

Kemudian, ia juga menyebutkan pengambilan video yang menjadi viral di sosial media tersebut hanya sebuah kesalahpahaman.

Pramugari Wings Air itu kemudian membuat laporan ke Polres Nias. Megawati dilaporkan dengan kasus dugaan penganiayaan.

"Sudah membuat laporan resmi, pelapornya yang merasa dirugikan sendiri, pramugarinya. (Buat laporan) sekira pukul 11.30 WIB tadi," kata Kasi Humas Polres Nias Aipda M Motivasi Gea saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (17/4).

Motivasi menyebut terlapor dalam kasus itu adalah MZ. Pramugari itu melaporkan soal dugaan penganiayaan.

"Terlapornya inisial MZ. Untuk saat ini yang kita terima terkait penganiayaan yang terjadi pada dirinya (korban) pada hari Minggu, 13 April 2025," jelasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan laporan itu dilayangkan Megawati pada 16 April 2025. Adapun akun yang dilaporkan Megawati adalah akun TikTok @polostakberdosa karena merasa pemilik akun mencantumkan narasi yang tidak sesuai fakta sehingga mencemarkan nama baiknya.

"Benar, membuat laporan terkait video itu, yang dilaporkan pengguna akun TikTok @polostakberdosa, satu terlapornya di sini (laporan)," kata Siti saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (18/4).

Baca selengkapnya di halaman berikut...

Pajar Prianto Tersandung Kasus Judi Sabung Ayam

Satu video yang menarasikan rumah anggota DPRD Asahan Pajar Prianto digerebek oleh petugas kepolisian viral di media sosial. Penggerebekan itu diduga terkait judi sabung ayam.

Berdasarkan video yang dilihat detikSumut, Senin (21/4), tampak warga ramai berada di lokasi. Perekam mengarahkan kameranya ke salah satu rumah yang diduga milik wakil rakyat tersebut.

Di depan rumah itu tampak ada beberapa truk. Selain itu, ada juga petugas kepolisian di lokasi. Menurut informasi, penggerebekan itu terjadi di Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman.

Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar membenarkan rumah P digerebek terkait dugaan judi sabung ayam. Ghulam menyebut penggerebekan dilakukan, Minggu (20/4).

"Iya, (rumah P digerebek diduga soal sabung ayam), hari Minggu," kata Ghulam saat dikonfirmasi detikSumut.

Usai melakukan serangkaian penyelidikan, polisi menetapkan Pajar menjadi tersangka. Selain Pajar, polisi juga menetapkan dua tersangka lainnya.

Keduanya, yakni Supilar alias SR (50) dan Suparmin alias SN (46). Mereka berdua ikut bermain taruhan dalam judi tersebut.

"Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, ditetapkan sebanyak tiga orang sebagai tersangka, yaitu tersangka PP, SR dan SN," kata Kapolres Asahan AKBP Afdhal Junaidi saat konferensi pers, Selasa (22/4).

Sementara lima orang lainnya yang sebelumnya turut diamankan dari lokasi, kata Afdhal, belum terbukti terlibat dalam judi sabung ayam itu. Alhasil, kelimanya belum bisa ditetapkan menjadi tersangka.

Afdhal belum memerinci soal omzet judi sabung ayam itu. Dia mengatakan pihaknya masih memburu empat pelaku lainnya untuk mengungkap hal tersebut.

Keempat pelaku itu adalah J, DO, A, dan DE. D berperan sebagai bandar, penyelenggara kegiatan dan wasit. Sementara DO dan A sebagai pemain judi, sedangkan DE lawan taruhan tersangka Supilar.

Pajar dijerat Pasal 303 Ayat 1 ke-2e KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sementara dua tersangka lainnya dijerat Pasal 303 bis KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

"Kalau dia (Pajar) memang penyedia tempat," katanya.

Saat ini, polisi menangguhkan penahanan terhadap Pajar Prianto dengan beberapa pertimbangan.

"Iya, ditangguhkan (penahanan)," kata Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Ghulam Yanuar Lutfi saat dikonfirmasi detikSumut, Jumat (25/4).

Ghulam belum memerinci sejak kapan penahanan Pajar itu ditangguhkan. Namun, dia memastikan proses hukum yang menjerat Pajar itu tetap akan berproses.

Mantan Kasat Reskrim Polres Simalungun itu menyebut ada beberapa pertimbangan, sehingga mereka menangguhkan penahanan Pajar.

"Tapi kasus tetap lanjut. Pertimbangan kami sudah terpenuhi, penilaian subjektif sesuai Pasal 21 KUHAP bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi tindak pidana," jelasnya.

(dhm/dhm)

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan Bandung Spirit (Semangat Bandung) yang tercantum dalam 10 prinsip dasar politik luar negeri (Dasasila Bandung), menjadi legacy Indonesia dalam norma hubungan politik antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu pagi, Djumala mengungkapkan hal ini saat berbicara sebagai narasumber dalam acara bertajuk Konferensi Asia Afrika (KAA): Peran Indonesia Membangun Perdamaian Dunia dengan Ideologi Pancasila yang diselenggarakan BPIP dalam rangka memperingati 70 tahun KAA, pada 25 April 2025.

Menurut dia, dalam pergaulan internasional, nama Indonesia tercatat dalam sejarah sebagai penggagas sekaligus tuan rumah Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Dalam paparannya Djumala–yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB di Wina–menjelaskan bahwa Indonesia menggagas KAA karena didorong oleh niat untuk menghimpun persatuan negara-negara yang baru merdeka dan yang masih terjajah di benua Asia dan Afrika.

Situasi dunia saat itu yang masih dihantui oleh perang dingin sangat rentan menarik negara-negara berkembang yang baru merdeka untuk masuk ke dalam orbit pengaruh politik dan ideologi super power kala itu, yaitu Blok Barat berhaluan Liberal-Kapitalis yang dipimpin oleh AS dan Blok Timur berideologi Sosialis-Komunis di bawah pengaruh Uni Soviet.

Djumala mengatakan Indonesia berinisiatif untuk mempersatukan negara-negara berkembang dalam menghadapi rivalitas dua blok ideologi super power itu.

KAA berhasil merumuskan prinsip dasar dalam menghadapi politik internasional saat itu; yaitu menghormati kedaulatan negara, non-intervention terhadap urusan dalam negeri, dan menciptakan perdamaian.

Dia mengungkapkan, jika ditilik secara normatif, tiga prinsip KAA itu sangat bersesuaian dengan nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Ketiga prinsip hasil KAA ini kemudian dijadikan dasar oleh lima pemimpin negara berkembang saat itu (Josip Broz Tito, Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, India; Gamal Abdel Nasser, Mesir; Sukarno, Indonesia; dan Kwame Nkrumah, Ghana) untuk membentuk Gerakan Non Blok; sebuah gerakan yang melawan kolonialisme, tidak memihak pada kekuatan blok ideologis, penciptaan perdamaian melalui kerjasama antar negara berkembang.

Djumala menunjukkan legacy Indonesia dengan penyelenggaraan KAA itu menginspirasi negara-negara terjajah untuk memerdekakan diri dari kolonialisme.

Dia mengungkapkan bahwa setelah KAA setidaknya ada 25 negara di Asia dan Afrika yang berhasil melepaskan dari belenggu penjajahan.

Dia menegaskan bahwa legacy Indonesia dari KAA tidak hanya bisa dilihat dari keberhasilan menginspirasi negara terjajah untuk merdeka saja.

"Tapi yang lebih penting lagi adalah hingga sekarang nilai dan norma yang terkandung dalam Dasasila Bandung masih tetap relevan dengan situasi dunia saat ini, terutama dalam hal prinsip kemerdekaan, kemandirian, kemerdekaan, non-intervention dan perdamaian," kata Djumala.

Acara yang diselenggarakan BPIP ini dilakukan secara daring dan dihadiri lebih dari 500 peserta yang terdiri dari staf Kesbangpol Pemda dan para alumni Paskibrakra dari seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Pacitan -

Insiden mengejutkan terjadi di Mapolres Pacitan, Jumat (25/4/2025) pagi. Sejumlah pria paruh baya yang tak dikenal, tiba-tiba berulah dan mengancam anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pacitan menggunakan senjata api yang diduga pistol.

Dari informasi yang dihimpun, peristiwa bermula saat pria tersebut datang dengan maksud melakukan mediasi terkait rekan mereka yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun, suasana berubah tegang ketika salah satu pria berdiri dan melontarkan ancaman kepada petugas.

Para pelaku itu mengeluarkan ancaman serius, termasuk akan membunuh anggota polisi serta meledakkan Mapolres jika kasus tersebut tidak segera diselesaikan.

Ketegangan memuncak saat pria tersebut membuka tasnya dan mencoba mengeluarkan senjata. Petugas yang sigap langsung meringkus pelaku, meski sempat terjadi perlawanan. Saat diamankan, pelaku disebut meneriakkan kalimat takbir.

Polisi juga mengamankan satu unit mobil Toyota Avanza putih yang diduga digunakan keduanya. Hingga kini, kendaraan itu masih terparkir di depan Mapolres Pacitan dan dipasangi garis polisi.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar membenarkan adanya kejadian tersebut. Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terhadap para terduga pelaku.

"Yang jelas saat ini kami sedang melaksanakan pendalaman, kami sedang melakukan interogasi ke beberapa pihak dan juga kami sedang melakukan gelar perkara," kata AKBP Ayub saat ditemui di Mapolres Pacitan, Jumat (25/4/2025).

Ayub menegaskan, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh terkait motif maupun identitas pria tersebut. Ia meminta publik bersabar karena proses pemeriksaan masih berjalan.

"Sementara kami belum bisa memberikan keterangan, mohon maaf pada teman-teman, satu dua hari ke depan akan kami sampaikan update-nya," pungkasnya.

Akibat kejadian ini, ruas Jalan Ahmad Yani tepat di depan Mapolres Pacitan hingga Paviliun Wijaya Kusuma sempat ditutup sementara untuk kepentingan keamanan dan penyelidikan.

(hil/iwd)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual (KI) merupakan kunci dalam memajukan kreativitas pada era digital.

Oleh sebab itu, kata dia, transformasi digital yang sedang berlangsung harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mempercepat tumbuhnya industri berbasis kreativitas.

"Hal ini sejalan dengan misi Astacita Presiden RI Prabowo Subianto," kata Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dia menilai kekayaan intelektual merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Adapun peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Ke-25 yang diperingati setiap tanggal 26 April, kata dia, menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat pelindungan terhadap karya dan inovasi anak bangsa.

Supratman mengungkapkan bahwa tahun ini menjadi spesial karena tema global Hari Kekayaan Intelektual Sedunia dari Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organization/WIPO), yakni Intellectual Property and Music: Feel the Beat of IP, menyoroti pentingnya pelindungan kekayaan intelektual di industri musik.

Sementara itu, di Indonesia, tema nasional Hari Kekayaan Intelektual Sedunia bertajuk Majukan Indonesia dengan Karya Kreatif dan Inovatif Anak Bangsa yang Terlindungi pada Era Digital, yang mencerminkan komitmen melindungi kreativitas pada era digital.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan bahwa peringatan tahun ini menjadi lebih bermakna karena 2025 telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta dan Desain Industri.

"Tema nasional yang kami usung adalah bentuk nyata komitmen DJKI dalam melindungi dan mengembangkan kreativitas dan inovasi anak bangsa, termasuk di bidang musik dan seni, dalam menghadapi era digital," ucap Razilu.

Razilu menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mencanangkan dua program strategis utama, yakni Catur-Program Unggulan (CPU) dan Catur-Program Prioritas (CPP).

CPU mencakup program Jelajah Kekayaan Intelektual Indonesia, Akselerasi Penyelesaian Permohonan Intelektual, Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual, dan Mobile Intellectual Property Clinic sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Kekayaan Intelektual Sedunia pada tahun ini, DJKI menyelenggarakan berbagai kegiatan inovatif dan inklusif, seperti layanan konsultasi dan pendaftaran kekayaan intelektual gratis, klinik kekayaan intelektual bergerak di seluruh kantor wilayah, lomba paduan suara Mars DJKI, bazar, mini games, hingga santunan anak yatim.

Adapun puncak peringatan akan digelar pada bulan Mei dalam bentuk pemaparan dan apresiasi kinerja DJKI di Graha Pengayoman.

"Kami akan memaparkan capaian kerja, meluncurkan inovasi POP HC dan Laman Edukasi Kekayaan Intelektual Indonesia serta melakukan penetapan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Kick-off Roadmap KI Nasional," ujarnya menambahkan.

Selain itu, akan dilakukan pula penyerahan berbagai penghargaan dan sertifikasi seperti Sertifikat Merek UMKM, Surat Pencatatan Ciptaan, serta hadiah kepada pemenang Aransemen Mars KI Indonesia.

Razilu juga melaporkan bahwa pada Triwulan I 2025, DJKI mencatatkan total 70.838 permohonan kekayaan intelektual, yang didominasi oleh hak cipta (36.296 permohonan) dan merek (29.773 permohonan). Dari jumlah tersebut, DJKI telah menyelesaikan 116.126 permohonan.

DJKI juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pengembangan Kekayaan Intelektual Indonesia, yang merupakan mandat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam Program Prioritas Nasional 2025—2027.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, telah tiba di Roma, Italia, sebagai utusan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus yang digelar hari ini (26/4) pagi waktu setempat. 

Momen ketibaan Jokowi di Roma dibagikan melalui unggahan di Instagram pribadinya @jokowi. 

Dalam video itu, Jokowi membagikan momennya bersama utusan lainnya yakni Wamenkeu Thomas Djiwandono disambut oleh Dubes RI untuk Vatikan Trias Kuncahyono dan Dubes RI untuk Italia Juniver Girsang.

Sementara itu, utusan RI lainnya, Ignasius Jonan juga membagikan momennya telah tiba di Vatikan lewat Instagramnya.

Ia mengikuti prosesi misa dan melayat langsung jenazah Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus.

Begitu pula dengan Menteri HAM Natalius Pigai yang membagikan foto Basilika Santo Petrus.

Mendiang pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, akan dimakamkan pagi ini waktu Roma atau pukul 15.00 WIB. 

Paus Fransiskus akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, setelah meninggal dunia di usia 88 tahun pada Senin (21/4) lalu.

BALIKPAPAN - Wakil Ketua DPR Adies Kadir kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Di sana, politikus Partai Golkar ini memantau langsung kondisi dan kinerja Kantor Imigrasi di wilayah tersebut.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja lembaga imigrasi. Adies mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petugas imigrasi, Adies Kadir merekomendasikan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan.

"Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki fasilitas yang sangat bagus dan sudah memenuhi standar untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus," kata Adies Kadir dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).

"Dengan peningkatan status ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan imigrasi di wilayah Balikpapan, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan efektif," tambahnya.

Dia juga merekomendasikan pemindahan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda ke lokasi yang lebih strategis dan aman dari banjir. "Kantor imigrasi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja petugas imigrasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," katanya.

Dia meminta Gubernur Kalimantan Timur untuk membantu pengadaan lahan pembangunan Kantor Imigrasi Samarinda yang baru. "Kami berharap Gubernur Kalimantan Timur dapat membantu menyediakan lahan yang strategis dan layak untuk pembangunan kantor imigrasi yang baru, sehingga proses pemindahan dapat berjalan lancar dan efektif," tuturnya.

Adies berharap rekomendasi ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi di Kalimantan Timur. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari pelayanan imigrasi yang lebih baik dan efektif.

Samarinda (ANTARA) - Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) meningkatkan literasi hukum melalui program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) bagi para perangkat desa dan pelajar di wilayah Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau.

"Langkah preventif itu menyasar perangkat desa dan pelajar sebagai agen perubahan di komunitas mereka," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kaltim Toni Yuswanto saat dihubungi di Samarinda, Kamis.

Pada Jaga Desa yang dihadiri Camat Maratua Ariyanto, Toni menyatakan program Jaga Desa sekaligus mengoptimalkan peran kejaksaan dalam menanamkan pemahaman hukum di tingkat desa.

Para kepala desa dan perangkatnya diharapkan semakin sadar akan hukum sehingga mengurangi potensi terjadinya pelanggaran.

Kegiatan yang menyasar para kepala desa se-Kecamatan Maratua itu menghadirkan narasumber kompeten dari Kejati Kaltim, yakni Tri Nurhadi selaku Kasi V pada Asisten Intelijen dan Kasi II pada Asisten Intelijen Julius Michael Butarbutar .

Mereka didampingi oleh Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Berau, Muhammad Agung Prasetio Hadi serta Indah Suryani selaku Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Berau.

Selain menyasar perangkat desa, Kejati Kaltim juga menggelar program Jaksa Sahabat Pelajar di SMA Negeri 9 Maratua, Berau.

Asisten Intelijen Kejati Kaltim Aji Kalbu Pribadi, dan Kasi Penkum Kejati Kaltim Toni Yuswanto hadir sebagai narasumber yang menyampaikan materi tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan, bahaya Narkotika, serta isu Kekerasan Terhadap Anak.

Toni menambahkan bahwa pengenalan hukum sejak dini dapat membentuk generasi muda yang melek hukum dan terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum. "Dengan memahami hukum, para pelajar diharapkan dapat menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara," ucapnya.

Kegiatan Jaga Desa dan Jaksa Sahabat Pelajar di Kecamatan Maratua ini merupakan wujud komitmen Kejati Kaltim dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi wisata, sehingga tercipta lingkungan yang sadar hukum dan kondusif bagi perkembangan daerah.

Sementara, Kepala Cabang Dinas Wilayah VI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Ahmadong menyambut baik upaya Kejati Kaltim dalam memberikan pemahaman hukum kepada para pelajar.

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan tindakan administratif keimigrasian yakni deportasi terhadap sembilan warga negara asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal.

Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para WNA itu adalah produksi film serial.

“WNA tersebut patut diduga karena melakukan kegiatan produksi film series yang ditayangkan di Singapura namun kegiatan pengambilan gambar dilakukan di Batam,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Sabtu.

WNA tersebut hanya memiliki Visa on Arrival (VOA) atau Izin Tinggal Kunjungan, yang tidak mengizinkan kegiatan komersial seperti produksi film.

Meskipun kegiatan tersebut telah mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan berupa Persetujuan Penggunaan Lokasi Pembuatan Film, secara keimigrasian izin tinggal yang digunakan tidak sesuai.

Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi, klasifikasi Visa yang secara spesifik mengatur mengenai kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam hal ini pembuatan film yang seharusnya menggunakan Indeks Visa C14 atau D14 atau E23K.

Maka dari itu, deportasi dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam pada 18 April 2025 melalui Pelabuhan Internasional Batam Center.

Kesembilan WNA tersebut terdiri dari delapan warga negara Singapura dan satu warga negara Malaysia.

Mereka telah menjalani pemeriksaan sejak 11 April 2025 setelah diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di kawasan Batam Center.

Ia menegaskan bahwa Kantor Imigrasi Batam akan terus berkomitmen menegakkan hukum keimigrasian dan memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Batam mematuhi ketentuan yang berlaku.

Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban umum dan kedaulatan hukum Indonesia, khususnya di wilayah yang menjadi gerbang utama ke dalam negeri seperti Batam.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Zaenal Mustofa dikabarkan mengundurkan diri dari tim kuasa hukum Muhammad Taufiq yang menggugat keaslian ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.

Zaenal mundur setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen untuk mengikuti kuliah di Universitas Surakarta (Unsa).

"Betul, Pak Zaenal Mustofa mengundurkan diri," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (25/4).

Taufiq menegaskan perkara yang menjerat Zaenal adalah sengketa pribadi antara Zaenal dengan salah satu pengacara di Sukoharjo, Asri Purwanti.

"Tapi 100 persen itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini (gugatan ijazah Jokowi)," kata Taufiq.

Taufiq menegaskan pihaknya tidak berniat memberhentikan Zaenal dari tim kuasa hukumnya. Namun, Zaenal mengambil keputusan tersebut secara sepihak tanpa memberitahu klien maupun rekan-rekannya.

"Sebenarnya Zaenal Mustofa pun masih saya dudukkan sebagai pengacara," kata Taufiq.

"Tapi tanpa sepengetahuan kami, Zaenal Mustofa kemudian jumpa pers dan menyatakan mengundurkan diri. Saya kaget juga," kata dia.

Taufiq menambahkan, ia telah mengadakan seleksi tim kuasa hukum sebelum menggugat ijazah Jokowi di PN Surakarta. Nama Zaenal awalnya tidak lolos seleksi.

"Ada dua yang saya tolak. Tapi Zaenal Mustofa dalam proses banding di lingkungan advokat penerima kuasa itu diterima, satu lagi tidak diterima," kata dia.

Terkait penetapan tersangka, Muhammad Taufiq juga menduga ada upaya sabotase. Ia menduga penetapan Zaenal sebagai tersangka sebagai upaya untuk melemahkan upaya gugatannya terkait ijazah Jokowi di PN Surakarta.

Ia mempertanyakan alasan Polres Sukoharjo baru menetapkan Zaenal sebagai tersangka setelah lebih dari satu tahun. Zaenal ditetapkan tersangka berdasarkan laporan salah satu advokat di Sukoharjo, Asri Purwanti pada 16 Oktober 2023.

"Ya sepertinya ini sabotase," kata Taufiq saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/4).

"Jadi ini semacam mendelegitimasi persidangan saya. Mau mengubah, memframing dari isu menggugat ijazah (Jokowi) jadi kasus Zaenal Mustofa," kata Taufiq.

Hal itu disampaikan setelah KapolresSukoharjoAKBPAnggaitoHadiPrabowo mengatakanZaenal ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh AsriPurwanti atas dugaan pemalsuan dokumen akademik.

Zaenal menggunakan transkrip nilai Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dengan nomor induk mahasiswa (NIM) C100010099 untuk transfer kuliah ke Fakultas Hukum UNSA.

"Setelah ditelusuri, pelapor (Asri) mendapatkan bahwa NIM dengan nomor C100010099 bukan milik Zaenal Mustofa melainkan Anton Widjanarko," kata Anggaito.

"Dari hasil gelar perkara, didapatkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan ahli yang menguatkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyampaikan kritik tajam terhadap arah perjalanan reformasi di Indonesia yang menurutnya telah melenceng jauh dari tujuan awal.

Dia menilai reformasi yang telah bergulir selama lebih dari dua dekade justru mengalami kegagalan karena dikhianati oleh para pemimpinnya sendiri.

Di kalangan para ahli fiqih dan ushul fiqih, menurut dia, ada satu kaidah terkenal yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat haruslah selalu berorientasi pada kemaslahatan. Kaidah tersebut berbunyi, tasharrufu al imam 'ala alro'iyati manuthun bil mashlahah.

Menurut dia, semangat ini juga tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun, kata dia, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pemimpin saat ini lebih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan kroni-kroninya, ketimbang memikirkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

“Pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya kini sangat sulit ditemukan. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih marak terjadi di berbagai sektor,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (26/4/2025).

BACA JUGA: Video Penghancuran Masjid Al-Aqsa, Serbuan Yahudi, dan Murkanya Dunia Islam

Padahal, lanjut dia, salah satu tujuan utama dari gerakan reformasi 1998 adalah untuk memberantas praktik-praktik KKN tersebut. Namun cita-cita itu justru dikhianati oleh para pemimpin yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perubahan.

“Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa reformasi yang kita laksanakan selama ini telah gagal karena dikhianati sendiri oleh para pemimpinnya,” kata Buya Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.

KOMPAS.com - Proses penyelidikan terhadap dugaan kasus terorisme di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, masih terus berlanjut hingga Sabtu (26/4/2025) dini hari.

Penanganan kasus ini tidak hanya dilakukan oleh jajaran Polres Pacitan, tetapi juga melibatkan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror dari Mabes Polri.

Pantauan di Mapolres Pacitan menunjukkan bahwa Densus 88 turut melakukan pendalaman terhadap individu yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme.

Saat ini, terduga pelaku masih menjalani proses interogasi secara intensif oleh tim gabungan di salah satu ruangan Polres Pacitan.

Densus 88 Tengah Lakukan Pendalaman Kasus Terorisme

Dilansir Kompas com (26/04/2025), Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, menjelaskan bahwa proses penyelidikan masih berlangsung dan pihak kepolisian akan memberikan keterangan resmi dalam waktu dekat.

“Kami masih melakukan interogasi mendalam terhadap terduga. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan segera setelah proses pemeriksaan selesai,” ujar AKBP Ayub Diponegoro Azhar di Mapolres Pacitan, Sabtu (26/4/2025).

Sebelumnya, situasi di Mapolres Pacitan sempat memanas pada Jumat pagi (25/4/2025), saat terjadi mediasi terkait kasus kecelakaan lalu lintas.

Salah satu pihak yang terlibat dalam insiden tersebut, yang belakangan diketahui merupakan narapidana kasus terorisme, diduga melontarkan ancaman terhadap anggota kepolisian.

“Saya meminta kesabaran dari teman-teman media, yang jelas saat ini kita bersama Densus 88 masih melakukan pendalaman kasus ini,” kata Ayub Diponegoro.

Dalam penggeledahan lanjutan, aparat berhasil menyita satu pucuk senjata api jenis airsoft gun dari tangan terduga pelaku terorisme.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dugaan Ancaman Teroris di Mapolres Pacitan, Densus 88 Ikut Dalami, Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com