Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswi untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswi untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswi untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menekankan siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara (SMA TN) harus menjadi pilar masa depan bangsa.

Prasetyo, dalam pembekalan para siswa Taruna Nusantara di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara yang telah disaring dari ribuan calon terbaik di seluruh Indonesia.

“Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa,” kata Prasetyo dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia mengingatkan bahwa para siswa dan siswi tidak hanya dibekali kemampuan intelektual, tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

“Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya,” ucap Prasetyo.

Dalam momen ini, Prasetyo juga mengingatkan para siswa dan siswiuntuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumut Surya menghadiri peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025 secara virtual di Aula Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjunggusta Medan, Senin (28/4).

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 ini ditandai pemotongan tumpeng secara serentak di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Sumut Yudi Suseno memberikan cendera mata berupa lukisan wajah kepada Wagub Sumut Surya.

Wagub bersama Forkopimda Sumut sebelumnya mendengarkan arahan Menteri Imipas RI Agus Andrianto secara virtual di seluruh kantor wilayah Imipas Indonesia.

"Saya mengucapkan selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025, kolaborasi dan sinergi akan kita laksanakan untuk mendukung program kerja berjalan dengan baik," ucap Agus.

Menteri berpesan, seluruh kantor wilayah melakukan kolaborasi dan sinergi bersama gubernur, bupati, wali kota, serta unsur Forkopimda guna terlaksananya 13 program yang telah direncanakan.

Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ini, katanya, merupakan momentum untuk merefleksikan dan mengevaluasi kinerja yang sudah dan akan dilakukan ke depan.

"Jadikan pengabdian kita sebagai pegawai untuk berbuat bagi warga binaan di lapas agar menjadi lebih baik. Kita bukan hanya menjadi pegawai, tapi juga orangtua, guru, teman, dan apa saja bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan," jelas Agus.

Mantan kapolda Sumut itu menginginkan, bahwa setiap warga binaan menjadi lebih baik dan produktif yang bisa memberikan banyak manfaat saat di masyarakat kelak.

Menteri Imipas sempat berdialog tiga perwakilan kantor wilayah Imipas, yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

"Tentu Lapas sudah bertransformasi dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan bimbingan kepada warga binaan selalu lebih baik," papar Agus.

JAKARTA - Koordinator Nasional Kawan Indonesia Darmawan mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba menodai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Diketahui, MBG merupakan program prioritas nasional Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG adalah bagian langsung dari Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak dini. Karena itu, setiap upaya sabotase atau permainan kotor dalam pelaksanaannya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu, karena program ini menggunakan uang rakyat, ujar Darmawan, Senin (28/4/2025).

Desakan ini muncul setelah ditemukan indikasi penyimpangan dalam implementasi MBG di Kabupaten Sumedang, di mana sejumlah dapur operasional MBG diberhentikan secara sepihak.

Salah satu dapur yang dikelola Event Organizer (EO) sempat beroperasi setelah melalui verifikasi awal, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memenuhi standar sarana dan prasarana.

"Padahal, pihak EO telah melakukan perbaikan sesuai permintaan dan menyerahkan bukti perbaikan lengkap, tetapi tetap tidak diberikan izin beroperasi kembali tanpa alasan jelas", katanya.

Lebih memprihatinkan lagi, muncul dugaan dalam proses verifikasi ulang, pihak EO diminta melakukan setoran tambahan di luar ketentuan resmi.

Darmawan menuturkan dugaan permainan kotor ini tidak hanya merugikan penyedia jasa MBG secara finansial, tetapi juga menghambat distribusi manfaat bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang seharusnya menerima makanan bergizi setiap hari.

"Kejadian ini bukan semata-mata soal kerugian material. Ini tentang kehormatan negara dan kredibilitas Presiden Prabowo dalam merealisasikan janji-janji besarnya kepada rakyat," ujarnya.

Dia juga menyoroti masalah tata kelola internal BGN yang terkesan tidak transparan. Pergantian koordinator SPPI di lapangan yang dilakukan tanpa surat resmi dan hanya melalui pemberitahuan lisan menunjukkan indikasi kekacauan administrasi yang harus segera dibenahi.

"Jika tidak, ketidakjelasan ini bisa menjadi celah besar bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan nasib rakyat dengan mendompleng program prioritas Presiden Prabowo," ucapnya.

Kawan Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung bergerak cepat mengungkap siapa saja para Sengkuni yang bermain di balik program MBG.

"Presiden Prabowo telah mengamanatkan program ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang tamak. Tidak boleh ada yang berani mengkhianati amanah ini," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Elita Budiati mendesak pembentukancoast guard untuk menjaga dan menegakkan hukum di laut menyusul banyaknya ancaman kapal asing dan kejahatan lintas negara.

Menurutnya, pembentukan coast guard makin penting lantaran Indonesia belum memiliki coast guard, sementara luas laut mencapai 65 persen dari luas daratan.

Terlebih, Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang saat ini menjaga keamanan laut tidak memiliki fungsi penegakan hukum.

"Saya tetap berpikir betapa pentingnya kita sebagai maritim mempunyai coast guard. Dan ini tentu saja tidak akan berhasil karena Bakamla ini sampai hari ini menurut saya bukan coast guard. Dia tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum," kata Elita dalam rapat dengar pendapat dengan TNI AL di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

Elita menyampaikan, tidak adanya kewenangan Bakamla untuk memberi sanksi atas pelanggaran di laut membuat banyak keluhan yang masuk.

Ia tidak memungkiri, banyak kasus yang tak berujung setelah diamankan oleh Bakamla.

"Setelah ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Seterusnya, itu tidak ada koordinasi; di sini ada miskoordinasi, kita tidak tahu ke mana ujungnya kasus yang ditemukan," tuturnya.

Elita menilai, perlu koordinasi seluruh pihak, termasuk dengan TNI Angkatan Laut (AL) yang memiliki wewenang penegakan hukum.

Koordinasi juga diperlukan untuk menghilangkan ego sektoral yang saat ini masih terjadi.

"Sebenarnya tugas menjaga kedaulatan laut ini salah satunya adalah TNI AL, tapi mungkin kurang terekspos dan apakah di sini ada ego sektoral. Kalau menurut kami, sangat tinggi ego sektornya, Pak, karena terlihat sekali," bebernya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mengaku mendukung terbentuknya coast guard.

Pasalnya, coast guard sudah eksis di beberapa negara maju.

"Memang bentuknya coast guard-nya macam-macam. Di Australia itu ada maritime border coast protection, itu juga ada bermacam-macam. Ketuanya Angkatan Laut, komandannya tetap Angkatan Laut, gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga," bebernya.

"Nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih," imbuh dia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Banten, Muhammad Ali Syeh Banna, berikan penghargaan kepada Unit Pelaksana Teknis dan Petugas Pemasyarakatan Terbaik di lingkungan Kanwil Ditjenpas Banten.

Penghargaan diberikan Ali Syeh Banna dalam Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 di Aula Kanwil Ditjenpas Banten.

Penghargaan pertama, diberikan kepada Rutan Kelas IIB Serang yang berhasil meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada 2024.

Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Lapas Kelas III Rangkasbitung sebagai UPT dengan Mitra Kerja Sama Terbanyak, yakni 59 (lima puluh sembilan) Mitra Kerja.

Penghargaan juga diberikan kepada 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis dengan Kategori Dapur Sehat Terbaik, yakni Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Rutan Kelas I Tangerang dan Lapas Kelas IIA Cilegon.

Selain 3 (tiga) kategori penghargaan tersebut, Ali Syeh Banna juga memberikan penghargaan Petugas Pemasyarakatan Berprestasi kepada Khairul Akbar Dewantoro, pagawai Rutan Kelas I Tangerang yang berhasil menggagalkan masuknya Narkoba Jenis Sabu yang hendak dilemparkan melalui Tembok Keliling Rutan Kelas I Tangerang pada 02 Juli 2024 lalu.

Dalam sambutannya, Ali Syeh Banna menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemasyarakatan di lingkungan Ditjenpas Banten yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan.

Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia.

"Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut pandang negatifnya," kata Pigai dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Pigai menyoroti adanya aktivitas ormas tertentu yang meresahkan masyarakat.

Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu.

"Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesional dan berkualitas," kata dia.

Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia.

"Kita bicara mengenai indeks demokrasi yang selalu rendah. Kita mengalami penurunan indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini," katanya.

Oleh karena itu, Menteri HAM mendukung wacana revisi UU Ormas demi memajukan demokrasi tanah air. Bahkan, pendekatan pengaturan ini perlu ditekankan.

"Revisi ini tentu orientasinya dalam rangka membuka keran demokrasi. Saya bahkan beberapa waktu lalu sudah menyampaikan juga kepada media agar UU Ormas direvisi, khususnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017," imbuh Pigai.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi UU Ormas sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di Tanah Air.

Mendagri saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (25/4), mengatakan bahwa revisi ini menjadi penting agar pengawasan terhadap ormas makin ketat dan akuntabel.

"Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat, di antaranya mungkin masalah keuangan, audit keuangan," kata Tito.

Mendagri menyebutkan salah satu aspek penting yang perlu dievaluasi ialah mekanisme pengawasan, terutama dalam hal transparansi keuangan.

"Ketidakjelasan alur dan penggunaan dana ormas bisa menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan di tingkat akar rumput," ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

SUKOHARJO, KOMPAS.com – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menanggapi kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Zaenal Mustofa, salah satu pengacara yang tergabung dalam tim penggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Zaenal Mustofa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo atas dugaan penggunaan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan transkrip nilai milik mahasiswa UMS.

Kepala Bagian Hukum, Layanan Persyarikatan, dan Umum Biro Rektorat UMS, Bambang Sukoco, menyatakan pihaknya telah dimintai keterangan oleh kepolisian.

"Kami terus melakukan kajian itu. Tapi belum melakukan langkah-langkah karena ini wilayah dari kepolisian. Sebagai institusi yang taat hukum ketika diminta keterangan kita kasihkan data-data yang kita miliki," ujar Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dia menambahkan, NIM dan transkrip nilai yang diduga digunakan Zaenal milik mahasiswa UMS yang saat itu sudah tidak aktif.

"Kami sudah melakukan pengecekan didata kami data NIM itu data mahasiswa lain pada saat itu yang bersangkutan sudah tidak aktif," ungkap dia.

Zaenal Mustofa Tersangka Pemalsuan NIM

Zaenal Mustofa merupakan anggota tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang sebelumnya melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Belakangan, Zaenal ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen akademik. Ia diduga menggunakan NIM dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko (AW), mahasiswa UMS, untuk mendaftar dan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Surakarta (Unsa).

Kasat Reskrim Polres Sukoharjo, AKP Zaenudin, membenarkan bahwa Zaenal telah resmi menjadi tersangka sejak Jumat (18/4/2025).

"Iya betul, ZM sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Zaenudin.

Kasus Dilaporkan Sejak 2023

Kasus ini pertama kali dilaporkan ke polisi pada Oktober 2023 oleh sesama pengacara, Asri Purwanti.

Asri menuturkan, ia bersama AW sempat mengecek ke UMS untuk memastikan keaslian data akademik yang digunakan Zaenal.

"Saya mengecek apakah benar dia mahasiswa UMS. Saya juga mengecek bersama pemilik nilainya yang bernama Anton Wijanarko (AW) kami ke UMS. Secara resmi saya mendapatkan surat asli stempel dari akademik UMS," ujar Asri.

Kota Bandung (ANTARA) - Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, mengambil langkah hukum terhadap pengelola pasar terkait sampah yang menumpuk di Pasar Gedebage Bandung yang mencapai 1.120 meter kubik.

“Saya bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sepakat untuk melakukan penegakan hukum sebagai langkah pertama, dilanjutkan dengan pengelolaan ulang sampah di Pasar Gedebage,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, di Bandung, Senin.

Farhan menjelaskan pengelolaan sampah di Pasar Gedebage selama ini dipengaruhi oleh adanya dugaan pungutan liar berupa pemungutan iuran sampah, namun sampah tersebut tidak dikelola dengan baik.

Ia mengungkapkan dugaan pungutan liar terkait iuran sampah yang mencapai sekitar Rp5.000 per lapak di Pasar Gedebage, dengan sekitar 700 lapak, yang menghasilkan Rp3,5 juta per hari.

“Sejak Desember 2024 sampai sekarang, kerugian yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik ini mencapai miliaran rupiah,” ujar Farhan.

Dalam tinjauannya, kata dia, mesin pencacah sampah di Pasar Gedebage mengalami kerusakan, mesin biodigester mati, dan tidak ada pengangkutan secara rutin.

Lebih lanjut, Farhan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pengangkutan sampah yang menumpuk itu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Bandung Barat.

“Alhamdulillah, sudah ada solusi. Sampah yang ada sekarang akan segera diangkut menggunakan jatah ritase dari Pemerintah Kota Bandung. Kami dibantu dengan peralatan dan personel dari provinsi,” kata dia.

Farhan juga menegaskan bahwa pengangkutan sampah harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi bahaya gas metana yang terperangkap di bawah tumpukan sampah.

“Harus hati-hati saat mengangkut sampah, karena ada potensi ledakan akibat gas metana yang terperangkap di bawah,” katanya.

Ia memperkirakan proses pengangkutan sampah ini akan memakan waktu dua hingga tiga hari dengan penggunaan sekitar 40 ritase sampah per hari.

“Kami mohon maaf kepada warga Bandung. Kita harus berkorban selama tiga hari untuk penanganan sampah di Gedebage,” ucap dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemkot Bandung ambil langkah hukum soal tumpukan sampah di Gedebage

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengubah status penahanan Direktur Pemberitaan JakTV nonaktif Tian Bahtiar (TB) sebagai tahanan kota di Bekasi. Kejagung menyebut istri Tian menjadi jaminan dalam pengalihan penahanan terhadap suaminya.

"Ada juga jaminan orang terhadap proses pengalihan (penahanan) itu, istri yang bersangkutan," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, Senin (28/4/2025).

Selain jaminan orang, Tian juga dipasangi alat detektor untuk memantau pergerakannya. Dia juga dikenai wajib lapor setiap minggu.

"Terkait dengan pengalihan penahanan ini, dari rutan menjadi kota, kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik (detektor) yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan," tutur Harli.

"Yang bersangkutan juga dikenakan untuk wajib lapor setiap hari Senin, satu kali dalam satu minggu," tambah dia.

Harli menyebut pengalihan penahanan terhadap Tian dilakukan sejak Kamis (24/4). Alasannya, Tian menderita riwayat penyakit jantung.

"Dapat kami sampaikan bahwa ternyata yang bersangkutan ada riwayat sakit jantung dan sudah delapan ring dipasang, kemudian ada kolesterol dan (masalah) di pernapasan. Ternyata yang bersangkutan karena harus mengkonsumsi obat pengencer darah. Sehingga, kalau tidak salah sampai mengeluarkan darah di mulut dan mata," kata Harli.

Dia mengatakan penanganan kasus dugaan permufakatan jahat terkait kasus suap vonis lepas korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Tian sebagai salah satu tersangka terus berlanjut. Dia menyebut Kejagung akan mengusut kasus itu hingga tuntas.

"Perlu kami tegaskan juga bahwa tentu penanganan perkara ini terus dilanjutkan. Bahkan kita selalu rilis terkait dengan saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik untuk membuat terang tindak pidana yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan," ujar Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan Tian Bahtiar diduga melakukan permufakatan jahat dengan pengacara Marcella Santoso dan Junaedi Saibih untuk mengganggu penanganan perkara. Tian diduga berperan untuk mengubah opini masyarakat melalui konten pemberitaan di mengenai kasus korupsi komoditas timah PT Timah dan kasus impor gula dengan tersangka Tom Lembong.

Qohar mengatakan perbuatan Tian termasuk dalam perintangan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Qohar mengatakan Tian diduga menerima uang Rp 478,5 juta untuk membuat konten yang menyudutkan kejaksaan. Tian disebut menerima 'orderan' Marcella dan Junaedi agar membuat konten negatif tentang kejaksaan dalam menangani perkara 2 kasus itu.

"Dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Jak TV news, sehingga Kejaksaan dinilai negatif, dan telah merugikan hak-hak tersangka atau terdakwa yang ditangani Tersangka MS dan Tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau Terdakwa," ujarnya.

Atas dasar itulah Kejagung menetapkan Tian Bahtiar sebagai tersangka. Qohar mengatakan yang dilakukan Tian dkk adalah upaya untuk menggiring opini publik dengan pemberitaan negatif sehingga konsentrasi penyidik terganggu.

(ond/haf)