Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kota Bogor menandatangani nota kesepakatan untuk berkolaborasi dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Meilinda di Paseban Sri Baduga di Balai Kota Bogor.

Dedie Rachim mengatakan bahwa nota kesepakatan ini menguatkan langkah sinergi kolaborasi antara Pemkot Bogor dengan Kejari Kota Bogor, di mana berbagai langkah yang termaktub di dalamnya sudah juga dilaksanakan lebih awal.

"Pemkot sudah banyak dibantu oleh teman-teman Kejari terutama dalam pemulihan aset dan rencana peningkatan pendapatan daerah," ucap Dedie Rachim.

Wali Kota mengatakan hal lain yang juga akan dikuatkan adalah berkaitan dengan pelaksanaan proyek-proyek strategis di Kota Bogor, sehingga kualitas pembangunan dan pelaksanaan bisa dijaga dengan baik.

Dari sisi pencegahan, juga akan dilaksanakan penguatan program pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) ataupun penyelewengan yang akan mendapat bantuan serta bimbingan dari Kejari untuk dilakukan pencegahan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Meilinda mengatakan kegiatan ini merupakan nota kesepakatan bidang perdata maupun tata usaha negara termasuk pencegahan.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaku hoaks bisa dipidana jika menyebabkan kerusuhan fisik, hingga tiga orang tewas dalam kecelakaan di KM 189 ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

MK: Sebar hoaks dapat dipidana jika timbulkan kerusuhan di ruang fisik

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik, bukan di ruang digital.

Ihwal tersebut merupakan penjelasan MK atas makna kata "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya di sini.

KPK panggil saksi kasus dugaan suap proyek pengerukan pelabuhan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi terkait kasus dugaan suap dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.

“Atas nama DVG, karyawan swasta,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Selasa.

DVG diketahui merupakan seorang karyawan swasta bernama David Gunawan.

Baca selengkapnya di sini.

Polda Metro tangkap pembunuh wanita muda di penginapan Bekasi

Petugas dari jajaran Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan terhadap wanita muda berinisial WD (21) yang dilakukan di sebuah penginapan di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Tadi malam pukul 22.30 WIB ditangkap di rest area Mudusari, Jalan Raya Pamanukan, Subang. Inisial pelaku MA. Ditangkap oleh Jatanras Polda Metro Jaya," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol Mustofa di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan pelaku merupakan warga Jakarta yang melakukan perjalanan darat dengan maksud hendak melarikan diri ke luar kota sebelum akhirnya ditangkap di wilayah Subang.

Baca selengkapnya di sini.

Bareskrim Polri telah olah TKP di lokasi hilangnya Iptu Tomi Marbun

Tim Pusat Identifikasi (Pusident) Bareskrim Polri mengatakan telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi hilangnya Iptu Tomi Marbun di Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Dalam kegiatan ini, kami menerjunkan sebanyak tujuh personel, dan bergabung bersama kami adalah tim identifikasi dari Polda Papua Barat yang dipimpin oleh Dirkrimum Polda Papua Barat, yaitu Kombes Pol. Novia Jaya,” kata Kasubbid Dokidentkrim Pusident Bareskrim Polri AKBP dr. Adek Candra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Tidak hanya melakukan olah TKP, Adek mengatakan bahwa tim gabungan juga melakukan pemindaian di lokasi tempat hilangnya Iptu Tomi, pemotretan dan dokumentasi menggunakan drone, serta rekonstruksi kejadian dengan pengecekan pada lokasi-lokasi yang sebelumnya menjadi area kegiatan Iptu Tomi dan timnya dalam upaya pencarian kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca selengkapnya di sini.

Tiga orang tewas dalam kecelakaan di Tol Cisumdawu Sumedang

Tiga orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan di KM 189+400 ruas Tol Cisumdawu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa sekitar pukul 10.00 WIB.

Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat AKBP Wira mengatakan kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan minibus Hiace dan mobil boks.

"Kendaraan yang terlibat Hiace dan mobil boks merek Hino," kata Wira saat dikonfirmasi di Bandung.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR, iai bertugas di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk untuk menduduki jabatan Mensesneg di Kabinet Merah Putih.

Prasetyo Hadi kemudian ditunjuk menjadi Jubir Presiden yang tugasnya beriringan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Selain berkarir di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang.

Ia juga menjadi Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta Kekayaan Prasetyo Hadi

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id pada Rabu (30/4/2025), Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai 11.605.075.158.

Hal ini tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 19 Januari 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Ada juga dua bidang tanah di Kota Bondowoso masing-masing senilai Rp. 679.470.000 dan Rp. 1.305.315.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, ada surat berharga senilai 306.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp3.355.290.158.

Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp11.605.075.158 karena Prasetyo Hadi tidak melaporkan kepemilikan utang.

Sumber:
nasional.kompas.com
nasional.kompas.com
elhkpn.kpk.go.id
fraksigerindra.id
gerindra.id

Operasi pencarian terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Iptu Tomi Samuel Marbun di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, diwarnai tragedi yang mengancam keselamatan personel gabungan. Saat operasi itu, anggota Brimob disengat lebah hingga Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Insiden tersebut terjadi saat Operasi Alpha Bravo (AB) Moskona 2025 untuk mencari Iptu Tomi yang hanyut di Kali Rawara, Distrik Moskona Barat pada 18 Desember 2024 lalu. Iptu Tomi dilaporkan hilang saat misi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking.

Operasi AB Moskona yang melibatkan 510 personel gabungan dari TNI, Basarnas dan instansi lainnya itu berlangsung sejak 21 April hingga 3 Mei mendatang. Operasi ini sudah memasuki tahap ketiga setelah dua tahap pencarian sebelumnya belum membuahkan hasil.

"Kita lakukan ini merupakan kegiatan kemanusiaan juga, sekaligus menepis adanya isu-isu yang sedang berkembang bahwa proses pencarian tidak transparan," ujar Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Para personel disebar di tiga zona pencarian jalur darat, udara dan menyisir sungai. Benny mengatakan keselamatan personel yang terlibat dalam pencarian tetap diprioritaskan mengingat hambatan cuaca ekstrem dan medan yang berat.

"Hambatan alam baik hujan lebat dan angin, kuatnya arus sungai pasca-hujan dan medan hutan lebat dan rawa-rawa, (sehingga) kami juga mempertimbangkan keselamatan personel di lapangan," imbuh Benny.

Selama Operasi AB Moskona 2025, ada dua peristiwa yang mengancam keselamatan personel gabungan. Berikut kronologi peristiwa yang menimpa Brimob dan ketua Komnas HAM Papua tersebut:

Anggota Brimob Disengat Lebah di Hutan

Anggota Brimob, Bharatu Komang Ngurah disengat lebah di dalam hutan di antara Kali Cempedak-Kali Rawara pada Sabtu (26/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Bharatu Komang merupakan personel Satgas SAR Korbrimob Polri dalam misi pencarian Iptu Tomi.

"Kami mendapatkan laporan bahwa ada satu anggota terkena sengatan hewan, dalam hal ini lebah," kata Kaposko Satgas Operasi AB Moskona 2025, Kombes Teguh Triwantoro dalam keterangannya, Selasa (29/4).

Bharatu Komang bersama personel lain saat itu menyusuri area tempat kejadian perkara (TKP) Iptu Tomi hilang. Tanpa diduga Bharatu Komang diserang lebah hingga tubuhnya disengat beberapa kali.

"Kondisi Bharatu Komang sempat kritis akibat sengatan yang terjadi di beberapa titik," tuturnya.

Personel pun berupaya melakukan evakuasi darurat terhadap Bharatu Komang. Medan yang sulit, termasuk arus sungai yang deras, menjadi hambatan besar bagi proses evakuasi.

"Bahkan, helikopter yang dikerahkan untuk evakuasi sempat kesulitan mendarat di lokasi. Koordinat sudah dikirim, namun helikopter tidak bisa mendarat karena landing zone-nya tertutup arus sungai," ucap Teguh.

Teguh mengaku helikopter sempat melakukan manuver beberapa kali namun tetap tidak memungkinkan. Tim yang hendak melakukan evakuasi pun kembali ke posko untuk konsolidasi.

"Berkat kesigapan tim evakuasi, Subsatgas Dokkes dan semangat para personel, proses penyelamatan akhirnya berhasil dilakukan meski cuaca buruk menghambat kegiatan," jelasnya.

Bharatu Komang dievakuasi menggunakan helikopter sembari mendapatkan pertolongan pertama. Teguh memastikan Bharatu Komang sudah membaik meski masih dalam perawatan intensif.

"Kondisi personel sudah membaik namun masih menjalani perawatan," ungkap Teguh.

Ketua Komnas HAM Papua Ditembak KKB

Sehari setelah insiden Bharatu Komang, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey ditembak KKB. Penembakan terjadi di sekitar lokasi TKP hilangnya Iptu Tomi tepatnya di Kali Rawara, Distrik Moskona Barat pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT.

"Tepat pukul 07.10 WIT, kami ditembak oleh kelompok KKB dari jarak sebelah kali (Rawara)," kata Frits kepada detikcom, Minggu (27/4).

Frits mengaku terlibat dalam operasi pencarian Iptu Tomi mewakili Komnas HAM. Dia bersama aparat kepolisian sudah berada di lokasi dan mendirikan camp sejak Rabu (23/4).

"Jadi sebagai kepala Komnas HAM kami diundang untuk menghadiri proses pencarian dan rekonstruksi hilangnya Iptu Tomi Marbun," tuturnya.

Sebelum penembakan, Frits mulanya turun ke sungai didampingi 4 personel kepolisian untuk melakukan mandi, cuci, kakus (MCK). Lokasinya tidak jauh dari camp yang didirikan personel gabungan.

"Saya mau pimpin ibadah pagi, sehingga saya turun ke sungai untuk MCK. Saat saya turun ke sungai bersama 4 anggota, saat itu kami ditembak," beber Frits.

Saat itulah pelaku melepaskan tembakan dari seberang Kali Rawara. Aparat yang berada di lokasi kejadian kemudian melepaskan tembakan balasan ke arah pelaku.

"Mereka menembak kami 4 kali, tapi kemudian Brimob yang ada di sekitar melakukan penembakan perlindungan sehingga kami bisa menyelamatkan diri di camp dimana kami singgah," ujarnya.

Frits memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa akibat penembakan itu. Empat personel kepolisian yang mendampinginya turun ke sungai juga tidak sampai terkena tembakan.

"Puji Tuhan, saya dilindungi Tuhan, kami berlima dilindungi Tuhan, tidak ada yang kena (tembakan). Kami lima orang selamat," ungkap Frits.

Frits kemudian dievakuasi tim gabungan pada Minggu (27/4) sekitar pukul 13.00 WIT. Frits belum memastikan apakah operasi pencarian Iptu Tomi masih dilanjutkan atau tidak pascakejadian itu.

"Saya sudah dievakuasi dari Sungai Rawara, sekarang saya ada di Kampung Moskona," pungkas Frits.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto belum mencari pengganti Hasan Nasbi yang mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.

Sebab, Prabowo juga masih belum menandatangani surat pengunduran diri dari Hasan.

"Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4/2025) malam.

Prasetyo menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Hasan itu sudah dilaporkan ke Prabowo.

Prabowo masih ingin mempelajari surat pengunduran Hasan Nasbi sebelum menekennya.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya," ujar Juru Bicara Prabowo itu.

Diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi telah mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Surat pengunduran diri Hasan dikirim ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 21 April 2025.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025) kemarin.

Hasan menjelaskan bahwa keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia juga meminta maaf jika selama ini pelayanannya tidak memenuhi harapan Prabowo.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi, keluar lapangan, dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," imbuh Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mendorong BRICS menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Dia pun sempat menyinggung situasi di Jalur Gaza sebagai contoh konkret dari kegagalan hukum internasional.

"BRICS harus terdepan dalam memperjuangkan hukum internasional. Penegakan hukum harus adil, konsisten, dan tanpa standar ganda. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum," kata Sugiono saat berpidato dalam BRICS Foreign Ministers’ Meeting (FMM) yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4/2025).

Sugiono menyampaikan pernyataannya tersebut ketika berpartisipasi pada sesi bertajuk "Peran BRICS dalam Menghadapi Krisis Global dan Regional serta Mendorong Perdamaian dan Keamanan". Sugiono menilai, BRICS harus mengambil peran lebih aktif dan konstruktif dalam mendorong perdamaian serta menegakkan norma-norma global.

Menlu RI kemudian menyoroti situasi di Jalur Gaza sebagai bukti kegagalan masyarakat global dalam menegakkan hukum humaniter internasional. "Kita harus melindungi lembaga hukum internasional dari penegakan hukum yang selektif dan campur tangan politik. Perintah dan fatwa Mahkamah Internasional harus dihormati. Dewan Keamanan PBB harus diberi kewenangan untuk melaksanakan mandatnya secara efektif," ucapnya.

Dalam sesi kedua bertema "Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan", Menlu Sugiono menggarisbawahi urgensi untuk menjadikan multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global. Dia menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk mendorong perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional.

Pada kesempatan itu, Sugiono turut mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi negara-negara Global South.

KOMPAS.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebutkan bahwa surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 21 April 2025.

Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan.

Menariknya, sebelum Hasan menyatakan mundur, Presiden Prabowo telah lebih dahulu menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden. Kala itu, Hasan masih menjabat sebagai Kepala PCO.

Siapa Prasetyo Hadi?

Prasetyo Hadi merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang kini dipercaya mengemban tugas di Kabinet Merah Putih. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup lama berkecimpung dalam dunia politik bersama Gerindra.

Lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979, Prasetyo merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), mengambil jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada tahun 1999 hingga 2006.

Kiprah politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Kariernya di legislatif dimulai pada 1 September 2020, ketika ia dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Saat itu, ia menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo ditempatkan di Komisi II yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, hingga reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden untuk periode 2024–2029, Prasetyo dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kini, selain menjabat Mensesneg, ia juga ditunjuk sebagai juru bicara presiden menggantikan Hasan Nasbi yang mundur sejak 21 April 2025.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa penegak hukum bakal menindak tegas aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Menurut Budi Gunawan, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena kerap melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan hingga pemalakan.

"Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lain-lain. Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan," kata pria yang akrab disapa BG di Lanud Roesmin Nurjadin, Riau, Selasa (29/4/2025), dikutip dari Antaranews.

BG memastikan bahwa penegak hukum harus mengambil tindakan tegas ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.

Lebih lanjut, BG mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut.

Hasil dari rapat tersebut adalah Polri bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.

"Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, dan ada beberapa tempat lagi sudah diambil (ditangani) semua," ujar BG.

Dia juga mewanti-wanti para aparat hukum agar tidak terlibat ataupun mendukung aksi premanisme berkedok ormas tersebut.

"Ya, kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya,” kata BG.

Diberitakan sebelumnya, aksi premanisme oleh ormas kembali menjadi sorotan setelah terjadi pembakaran tiga mobil polisi oleh anggota ormas GRIB Jaya di Depok, Jawa Barat.

Peristiwa itu terjadi saat polisi hendak menangkap ketua ormas terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kepada seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), agar dapat menjaga amanah dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

“Kepada seluruh (pimpinan di Kemenkum) yang dipercayakan memegang amanah, satu hal yang saya titip, saya tidak ingin mendengar ada pimpinan unit kerja maupun kepala kantor wilayah yang membebani anak buahnya untuk urunan diluar untuk kepentingan kantor,” tegas Menkum dalam rilis yang diterima di Pangkalpinang, Selasa,

Menkum juga mengatakan, hal yang paling penting bukan rencana yang tertulis, tetapi komitmen dan kesetiaan seluruh pegawai kepada cita-cita Kemenkum dalam memajukan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Yang paling penting adalah komitmen kita, kesetiaan kita kepada cita-cita Kementerian, saya berharap diantara kita bisa saling memberi pikiran dalam rangka untuk memajukan kualitas pelayanan kita, terutama kepada masyarakat," tuturnya di Graha Pengayoman Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Selain itu, Menkum menyampaikan agar visi dan misi Kemenkum harus disesuaikan dengan rencana pembangunan Indonesia Emas 2045. Hal ini agar nantinya penyusunan rencana strategis (renstra) Kemenkum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dapat mendukung asta cita Presiden Republik Indonesia.

“Kita punya visi dan misi yang harus disesuaikan dengan tujuan kita bernegara terutama terkait dengan rencana pembangunan 20 tahun kedepan dalam rangka menuju Indonesia emas. Kita harus berpedoman pada visi misi presiden RI, terutama peran kita dalam asta cita nomor 7,” ujar Supratman saat memberikan sambutan pada Kick Off Meeting Penyusunan Renstra Kemenkum 2025 - 2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis Kemenkum.

Kemudian Menkum meminta kepada seluruh jajaran di Kemenkum, agar selalu konsisten dalam menjalankan renstra, agar setiap pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan keuangan.

“Saya berharap kita konsisten terhadap renstra ini sehingga capaian yang akan kita capai, tujuan yang sudah kita tetapkan baik itu visi, tujuan, sasaran, program dan lain sebagainya betul-betul tercantum dan bersesuaian dengan penganggaran,” ujar Menkum.

Sementara itu, dalam laporannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum, Nico Afinta menyampaikan bahwa Kemenkum sangat berperan dalam pelaksanaan asta cita. Peran tersebut diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.

"Seperti dalam prioritas nasional kesatu, Kemenkum mempunyai prioritas nasional tidak langsung dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang berkualitas, pembinaan hukum nasional dan pengesahan badan hukum partai politik," ujar Nico.

Prioritas nasional yang berhubungan secara langsung dengan kemenkum yaitu prioritas nasional ketujuh. Menurutnya dalam prioritas nasional yang ketujuh ada lima hal yang berhubungan dengan Kemenkum secara langsung.

"Salah satunya yaitu terkait dengan reformasi hukum, kita laksanakan melalui pembinaan hukum nasional terhadap K/L, pemerintahan daerah maupun masyarakat dalam hal menjalankan kepatuhan K/L dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum," ungkap Nico.
Plt.Kakanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung Harun Sulianto , bersama Kadiv Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Dr Rahmat Feri Pontoh, Kadivyankum ,Kaswo , Kabag Tata Usaha dan Umum Andini oskar , Kabid Pelayanan Administrasi hukum Umum M Bangbang, dan jajaran mengikuti acara tersebut secara virtual

Anggota Komisi XIII Fraksi PDIP Marinus Gea mengkritik kinerja Kementerian HAM yang dinilai lamban menangani dugaan pelanggaran HAM dalam kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari.

Marinus mempertanyakan apa yang telah dilakukan KemenHAM setelah ditemukannya pelanggaran HAM dalam kasus tersebut.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" kata Marinus, dalam keterangannya (29/4).

Ia mendorong Kementerian HAM agar tak hanya menonjolkan popularitas dalam bekerja tapi tak mampu mendorong kesadaran masyarakat soal perlindungan HAM.

Marinus mendorong Kementerian HAM terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait akses perlindungan dan pengaduan pelanggaran HAM.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," jelas Marinus.

Lebih lanjut ia turut mengkritik pagu anggaran 2025 Kementerian HAM yang baru terrealisasi sebesar Rp51 miliar dari total pagu Rp113 miliar.

"Apakah realisasi Rp51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tutur dia.

Sebelumnya, Komisi XIII menyimpulkan kasus eksploitasi ini termasuk dalam pelanggaran HAM berat merujuk pada hasil investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan keterangan para korban dalam rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR, Rabu (23/4).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat usai audiensi.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan ada momen sejarah luar biasa yang ditorehkan para pendiri bangsa Indonesia saat menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yakni kebersamaan dan saling berkorban untuk mencapai tujuan pembentukan negara Republik Indonesia.

"Setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa tentang apa yang menjadi ideologi dan dasar negara. Perdebatan tersebut memunculkan banyak gagasan seperti sekuler, Islam dan lainnya," kata Muzani di Jakarta, Selasa, saat menerima kunjungan para pendidik dan ratusan siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan.

Menurut Muzani, pada akhirnya para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, bahasa yang harus ada pemersatu untuk menjalin perbedaan tersebut. "Dalam perjalanannya ketemulah pada satu titik yakni Pancasila yang kemudian disepakati bersama sebagai ideologi dan dasar negara," katanya.

Muzani menjelaskan, kuatnya Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa, dibuktikan dengan kesatuan Indonesia yang tetap bertahan sampai saat ini walaupun Indonesia menghadapi banyak masalah dan tantangan tapi tidak sampai terjadi konflik, hingga pecah serta bubar seperti yang terjadi di negara lain.

Muzani mengatakan, para pendiri bangsa sangat luar biasa dalam menjaga persatuan, hal itu juga tercermin dari kesepakatan bersama untuk mengambil bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

"Mereka yang suku Jawa, Sunda dan lainnya tidak lantas memaksakan harus bahasa daerahnya yang dipakai sebagai bahasa nasional. Karena mereka paham dalam bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan. Rasa bersatu dalam keberagaman itulah yang kemudian memunculkan kebhinnekaan. Keteladanan seperti inilah yang harus diresapi, diambil dan ditiru oleh generasi muda bangsa," tuturnya.

Sebelumnya, perwakilan siswa SMA Taruna Nusantara Aditya Nugraha menyampaikan terima kasih karena telah diterima dengan baik di Gedung MPR.

Dikatakannya, kunjungan ini sangat penting untuk siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara memperdalam pemahaman tentang MPR dan kenegaraan secara luas.

"Kami memang sangat mengharapkan pemaparan atau pembekalan dari Ketua MPR kepada kami. Karena kami sangat yakin, pemaparan yang diberikan Ketua MPR akan menambah wawasan dan memberikan inspirasi kepada kami sebagai generasi penerus bangsa," ujarnya.

Acara ini sendiri dihadiri juga oleh para anggota MPR RI yaitu Danang Wicaksana, M. Endipat Wijaya dan Moreno Soeprapto serta Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor, Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Kolonel Laut Herry Aditama dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Bambang Edi Suparyanto.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Jawa Timur, memanfaatkan pekarangan milik lapas setempat untuk program ketahanan pangan dengan ditanami sayuran.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan program ketahanan pangan dengan penanaman sayuran ini merupakan implementasi arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.

"Program ini tidak hanya fokus pada ketahanan pangan, tetapi juga sebagai wadah bagi WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) untuk belajar keterampilan pertanian yang dapat mereka manfaatkan setelah bebas nanti," katanya di Kediri, Selasa.

Ia mengatakan program ini sekaligus menjadi upaya pemberdayaan yang memperkuat kemampuan WBP dalam beradaptasi dengan dunia luar setelah menjalani masa hukuman.

Ia mengatakan program ini memberikan manfaat besar bagi WBP dalam hal pembekalan keterampilan praktis yang berguna untuk kehidupan mereka setelah kembali ke masyarakat.

"Dengan belajar bekerja di lapangan, WBP memperoleh ilmu yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di luar penjara," kata dia.

Dalam program pembinaan kerja di lokasi yang diberi nama SAE Lakuli ini berhasil meraih hasil maksimal dari budi daya tanaman terung dengan total 12 kali panen yang dilakukan selama tiga bulan terakhir.

Setiap kali panen menghasilkan sekitar 1,5 kuintal terung dengan total hasil mencapai 18 kuintal.

Panen ini juga mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.

Tanaman terung ini ditanam di atas lahan seluas 300 meter persegi dan dirawat dengan perhatian intensif oleh WBP yang terlibat dalam program tersebut.

Dalam kegiatan ini, dilakukan pemupukan setiap selesai panen, sedangkan penyemprotan hama dilakukan setiap bulan untuk menjaga kesehatan tanaman dan kualitas hasil panen.

Program ini juga mencerminkan komitmen Lapas Kediri dalam menciptakan lingkungan yang produktif dan ramah terhadap keberlanjutan pertanian.

Program ini melibatkan empat WBP yang bekerja keras dalam setiap tahap, mulai dari pembibitan, perawatan, hingga proses pemanenan.

Dengan pembekalan keterampilan praktis yang didapatkan, WBP tidak hanya berperan aktif dalam menjaga kelangsungan program, tetapi juga mendapatkan pengalaman berharga yang dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka setelah bebas.

Hasil panen terung kemudian didistribusikan kepada pihak ketiga/penyedia bahan makanan dan sebagian disalurkan untuk kebutuhan masyarakat sekitar.

Pihaknya berharap, program ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lapas Kediri, yang tidak hanya berfokus pada pemasyarakatan, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemberdayaan sosial WBP.

Lapas Kediri, kata dia, dengan hasil panen yang produktif ini berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program keterampilan lainnya sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial dan pembinaan yang berkelanjutan bagi WBP.

Selain itu, Lapas Kediri akan terus berinovasi dalam menciptakan program-program baru yang dapat memberi manfaat sosial yang lebih luas, baik untuk WBP maupun masyarakat secara keseluruhan.

"Program ketahanan pangan ini menjadi bukti nyata bahwa pemasyarakatan dapat berjalan secara lebih humanis, dengan melibatkan keterampilan yang berguna bagi masa depan WBP," kata dia.