KOMPAS.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebutkan bahwa surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 21 April 2025.

Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan.

Menariknya, sebelum Hasan menyatakan mundur, Presiden Prabowo telah lebih dahulu menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden. Kala itu, Hasan masih menjabat sebagai Kepala PCO.

Siapa Prasetyo Hadi?

Prasetyo Hadi merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang kini dipercaya mengemban tugas di Kabinet Merah Putih. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup lama berkecimpung dalam dunia politik bersama Gerindra.

Lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979, Prasetyo merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), mengambil jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada tahun 1999 hingga 2006.

Kiprah politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Kariernya di legislatif dimulai pada 1 September 2020, ketika ia dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Saat itu, ia menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo ditempatkan di Komisi II yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, hingga reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden untuk periode 2024–2029, Prasetyo dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kini, selain menjabat Mensesneg, ia juga ditunjuk sebagai juru bicara presiden menggantikan Hasan Nasbi yang mundur sejak 21 April 2025.

Sumber: Kompas.com

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Danantara agar mengelola aset Gelora Bung Karno (GBK). Arahan itu disebut disampaikan Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara beberapa waktu lalu.

"Terkait aset kawasan GBK yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan teknis pengalihan aset yang sebelumnya dikelola kementeriannya. Dia menyebutkan masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kemensetneg bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum. Tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," ujar dia.

"Jadi mohon bersabar, kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menghadiri townhall meeting bersama jajaran BPI Danantara pada Senin (28/4) lalu. Prabowo memberikan arahan secara tertutup.

Ihwal pengalihan aset GBK itu sempat disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani setelah pengarahan Prabowo. Rosan mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset GBK.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan ada momen sejarah luar biasa yang ditoreh para pendiri bangsa Indonesia saat menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yakni kebersamaan dan saling berkorban untuk mencapai tujuan pembentukan negara RI.

Saat itu, pasca Indonesia merdeka terjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa tentang apa yang menjadi ideologi dan dasar negara. Perdebatan tersebut memunculkan banyak gagasan. Seperti sekuler, Islam dan lainnya.

"Tapi, pada akhirnya para pendiri bangsa kita itu menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, bahasa yang harus ada pemersatu untuk menjalin perbedaan tersebut. Dalam perjalanannya ketemulah pada satu titik yakni Pancasila yang kemudian disepakati bersama sebagai ideologi dan dasar negara," kata Muzani, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Hal tersebut disampaikan Muzani saat menerima kunjungan dan berdialog dengan para pendidik dan ratusan siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4). Kuatnya Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa, dibuktikan dengan sampai saat ini walaupun Indonesia banyak masalah dan tantangan tapi tidak sampai terjadi konflik, hingga pecah serta bubar seperti yang terjadi di negara lain.

Ditambahkan Muzani, luar biasanya para pendiri bangsa menjaga persatuan, juga tercermin dari kesepakatan bersama untuk mengambil bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut Muzani, mereka yang suku Jawa, Sunda dan lainnya tidak lantas memaksakan harus bahasa daerahnya yang dipakai sebagai bahasa nasional.

"Karena mereka paham dalam bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan. Rasa bersatu dalam keberagaman itulah yang kemudian memunculkan kebhinnekaan. Keteladanan seperti inilah yang harus diresapi, diambil dan ditiru oleh generasi muda bangsa," tandas Muzani.

Sebelumnya, perwakilan siswa Aditya Nugraha menyampaikan terima kasih karena diterima dengan baik di Gedung MPR. Dikatakannya, kunjungan ini sangat penting untuk siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara memperdalam pemahaman tentang MPR dan kenegaraan secara luas.

"Kami memang sangat mengharapkan pemaparan atau pembekalan dari Ketua MPR kepada kami. Karena kami sangat yakin, pemaparan yang diberikan Ketua MPR akan menambah wawasan dan memberikan inspirasi kepada kami sebagai generasi penerus bangsa," ujar Aditya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh para anggota MPR RI Danang Wicaksana, M. Endipat Wijaya dan Moreno Soeprapto. Hadir pula Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor, Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Kolonel Laut Herry Aditama dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Bambang Edi Suparyanto.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan atas Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Prasetyo mengatakan, putusan nomor 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024 itu merupakan kabar baik bagi kebebasan berpendapat.

"Tentu keputusan MK yang kemudian dianggap ini merupakan kabar baik terhadap kebebasan berpendapat," kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan, selama ini kebebasan berpendapat juga sudah terjadi di Indonesia dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat juga harus dilandasi rasa tanggung jawab.

"Sehingga yang disebut dengan kebebasan berpendapat tidak menyampaikan segala sesuatu yang tidak menghormati pihak-pihak yang lain, yang tidak menggunakan data yang berlandaskan kebencian dan hal-hal yang negatif lainnya. Saya kira itu yang paling prinsip dari hasil keputusan MK," ujar Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra ini pun menjamin pemerintah bakal menjalankan putusan tersebut

"Tentu saja pemerintah menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan tentu akan menjalankan keputusan tersebut manakala keputusan tersebut berkonsekuensi terhadap kebijakan-kebijakan di internal pemerintahan," kata dia.

Diberitakan, MK mengabulkan dua gugatan terkait UU ITE lewat putusan 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024.

Lewat dua putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pasal tentang "menyerang kehormatan" di UU ITE hanya dapat digunakan oleh individu atau perseorangan untuk memidanakan pihak-pihak yang dianggap menyerang kehormatannya.

Dengan demikian, lembaga pemerintahan, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan, tidak dapat menggunakan pasal tersebut.

Kemudian, MK juga menegaskan bahwa kerusuhan di ruang digital tak dapat menjadi delik pidana dalam kasus penyebaran berita bohong.

SOLO, KOMPAS.com – Dalam sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Solo pada Rabu (30/4/2025), Joko Widodo (Jokowi) melalui kuasa hukumnya, Irpan, menolak untuk memenuhi tuntutan penggugat, Muhammad Taufiq, yang menginginkan agar Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut menunjukkan ijazahnya secara terbuka.

Pihak Jokowi mengajukan tiga alasan utama yang menjadi dasar penolakannya dalam proses mediasi ini.

Pertama, pihak penggugat dianggap tidak memiliki legal standing untuk mengajukan tuntutan terkait masalah ini.

Kedua, Jokowi berpendapat bahwa setiap individu berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya, yang dijamin oleh hak asasi manusia.

Ketiga, dalam prinsip Hak Asasi Manusia, tidak seorang pun boleh diganggu atau dipaksa untuk membuka urusan pribadinya, keluarganya, atau hubungan surat-menyuratnya tanpa alasan yang sah.

Gelaran mediasi perkarat99/Pdt.G/2025/PN Skt tersebut dipimpin oleh mediator non hakim, Profesor Adi Sulistiyono.

Namun, meskipun sidang berjalan lancar, pihak Jokowi tetap menegaskan bahwa tuntutan penggugat untuk membuka ijazahnya tidak memiliki dasar yang jelas dan merugikan martabat klien mereka.

"Mediasi ini menimbulkan dampak merugikan terhadap kepentingan klien kami, Bapak Joko Widodo," jelas Irpan, kuasa hukum Jokowi, usai sidang mediasi.

"Tuntutan ini tidak hanya mengabaikan hak-hak pribadi, tetapi juga mencemarkan nama baik klien kami."

Menurut Irpan, selain alasan hukum yang jelas, publikasi mengenai tuntutan ini yang disampaikan melalui media juga semakin membebani Jokowi.

Ia menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan yang keluar dari luar persidangan telah merusak kehormatan dan martabat kliennya.

Sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, tanpa kehadiran Jokowi, berakhir dengan keputusan untuk menunda proses mediasi lebih lanjut.

Pihak penggugat tetap berusaha mendorong agar ijazah Jokowi dibuka, sementara pihak Jokowi bersikukuh bahwa permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi.

Sebagai catatan, tuntutan untuk membuka ijazah ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Muhammad Taufiq yang mengatasnamakan kelompok, Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).

Taufiq meminta agar Jokowi menunjukkan ijazahnya untuk membuktikan keabsahan pendidikan yang dimiliki oleh Presiden Jokowi.

Tindak lanjut dari sidang mediasi ini akan dilanjutkan pada sesi berikutnya, dengan harapan agar kedua belah pihak dapat menemukan titik temu.

Namun, dengan penolakan Jokowi yang tegas terhadap tuntutan tersebut, proses hukum yang melibatkan Presiden Jokowi diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Fristin Intan)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar silaturahmi dengan Federasi Serikat Pekerja atau Serikat Buruh RI. Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Silaturahmi Serikat Buruh terselenggara di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). Hadir dalam acara tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Elly Rosita Silaban, Presiden Partai Buruh Said Iqbal hingga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Silaturahmi ini merupakan rangkaian Perayaan Hari Buruh Internasional atau 'May Day' pada Kamis, 1 Mei 2025. Rencananya, May Day yang akan terlaksana di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"May is not holiday, may day is not only celebration. Melihat penderitaan kembali kaum buruh," kata Said Iqbal dalam sambutannya di DPR RI, Rabu (30/4/2025).

Said Iqbal menyebut May Day merupakan sebuah perjuangan. Ia mengatakan May Day sebagai pergerakan penting dalam perjuangan kaum buruh.

"May Day adalah sebuah perjuangan, kita mengapresiasi Pak Prabowo sebagai presiden beliau bahwa may day adalah sesuatu yang penting dalam pergerakan kaum buruh. Salam hormat untuk Pak Prabowo, semoga beliau sehat selalu," ungkap Said Iqbal.

Hal serupa juga disampaikan oleh Andi Gani. Ia menilai perayaan Hari Buruh merupakan perhelatan dengan sejarah yang panjang.

"Intinya May Day ini sejarah luar biasa persatuan buruh," ujar Andi Gani.

Dalam sambutannya Dasco menyebut DPR dalam posisi menjembatani antara serikat buruh dengan pemerintah. Dasco menyebut Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang mendengar aspirasi dari masyarakat.

Simak juga Video Said Iqbal: Presiden Prabowo Akan Hadiri Hari Buruh 1 Mei di Monas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi adanya gugatan untuk membatalkan UU TNI hasil revisi yang diajukan mahasiswa dan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK). Prasetyo Hadi mempertanyakan substansi apa lagi yang ingin digugat.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak ya diperbolehkan, tapi apa lagi yang mau digugat? Semua sudah diberikan penjelasan, pasal-pasal atau poin-poin perubahan di situ juga sudah diberikan penjelasan ke publik gitu," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo memandang tidak ada lagi substansi yang menonjol untuk dipermasalahkan. Kendati demikian, ia menyerahkan hal itu ke Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penghormatan.

"Dan rasa-rasanya ya tidak lagi yang menonjol secara substansi ya, tapi kalau ada yang menggugat ya monggo ya, silakan, nanti dipelajari," tambahnya.

Sebelumnya, Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke MK. Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para anggota DPR. Gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebutkan UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai dengan aturan.

Pemohon meminta presiden membayar ganti rugi sebesar Rp 25 miliar. Selain itu, meminta MK menghukum Pimpinan dan masing-masing anggota Badan Legislasi DPR RI untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 5 miliar.

Simak juga Video: Prabowo Tegaskan Tak Ada Niat Bangkitkan Dwifungsi Lewat UU TNI: Come On!

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tengah mempelajari Hasan Nasbi yang mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Ia menyebut, bisa saja Prabowo tidak berkenan dengan mundurnya Hasan Nasbi dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Ya bisa jadi maknanya kan bisa jadi beliau, mohon maaf misalnya, bisa jadi kan, tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur. Kita tunggu keputusan dari bapak Presiden," ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Prabowo, kata Prasetyo, juga belum menentukan pengganti Hasan Nasbi di posisi Kepala PCO. Sebab orang nomor satu di Kabinet Merah Putih itu masih mempelajari surat pengunduran diri Hasan Nasbi.

"Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO Bapak Hasan Nasbi. Tapi beliau menyampaikan bahwa 'Saya akan mempelajari terlebih dahulu'," ujar Prasetyo.

Disentil Prabowo

Presiden Prabowo Subianto sendiri pernah menyentil pernyataan Hasan Nasbi saat mengomentari aksi teror kepala babi terhadap redaksi Tempo.

Menurut Prabowo, pernyataan Hasan Nasbi itu teledor dan keliru. Prabowo menyebut Hasan Nasbi juga menyesali pernyataannya.

"Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal," ungkap Prabowo dikutip dari Youtube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).

Prabowo menjelaskan, jajarannya di Kabinet Merah Putih banyak yang merupakan orang baru.

Karenanya, mereka belum cepat beradaptasi terkait posisi pemerintahan yang selalu disorot publik. Salah satunya adalah Hasan Nasbi.

"Banyak yang baru. Jadi, mungkin kurang waspada, kurang hati-hati dalam mengucap. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Saya belum ketemu sih sebetulnya. Setelah, saya juga kaget," ungkap Prabowo.

Prabowo pun meminta maaf atas buruknya pola komunikasi pemerintah selama ia menjabat sebagai presiden.

"Benar sekali saya akui bahwa 150 hari, saya sendiri, menurut saya, pendapat saya, saya yang bertanggung jawab. Saya yang salah,” ujar Prabowo.

Diketahui, Hasan Nasbi mundur dari posisinya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Hasan Nasbi mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sudah melaporkan surat resignHasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) ke Presiden Prabowo Subianto. Prabowo, kata Hasan Nasbi, merespons dengan menjawab akan mempelajari terlebih dahulu surat itu.

"Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari kepala PCO Bapak Hasan Nasbi, tapi beliau menyampaikan bahwa 'Saya akan mempelajari terlebih dahulu'," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menjelaskan maksud Prabowo untuk 'pelajari dulu' suratnya. Ia menilai hal itu bisa diartikan berbagai macam kemungkinan, salah satunya Prabowo tak berkenan Hasan Nasbi mundur.

"Ya bisa jadi maknanya kan bisa jadi beliau, mohon maaf ya, misalnya, bisa jadi kan, tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," ungkapnya.

Prasetyo mengatakan keputusan terkait mundurnya Hasan Nasbi masih dipertimbangkan dahulu. Prasetyo mengungkap ada kemungkinan Prabowo dan Hasan Nasbi bertemu untuk membahas hal tersebut.

"Loh tadi sudah dijelaskan masih dipelajari, nanti kalau sudah ambil keputusan, nah baru. Insyaallah, insyaallah (pertemuan Prabowo-Hasan Nasbi) nanti diatur waktunya," katanya.

Hasan Nasbi diketahui mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Hasan telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Seskab dan Mensesneg.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tandatangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat 2 kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4/2025).

Simak Video Hasan Nasbi: Gaduh Kepala Babi, Prabowo Sebut Teledor, Lalu Mundur

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengalihan tersebut secara teknis.

Hal itu karena pengelolaan aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara berbentuk Badan Layanan Umum, yang berbeda dengan proses pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aset yang dipindahkan karena proses masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan aset kelolaan dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mencapai 982 miliar dolar AS, yang nantinya ditambah aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) yang akan bergabung ke Danantara.

"Itu bertahap, memang kalau kita lihat asetnya dari BUMN kan sebenarnya 900 miliar dolar AS yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 982 miliar dolar AS," ujar Rosan saat sesi doorstop setelah acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4).

Ia menjelaskan aset kawasan Stadion Utama GBK yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), pada delapan tahun lalu bernilai sebesar 25 miliar dolar AS.

"Dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Mensesneg, yang nilainya (value) pada delapan tahun yang lalu 25 miliar dolar AS. Jadi, GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," ujar Rosan.

Dengan aset- aset kelolaan itu, Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan perencanaan yang matang agar menjadi aset yang produktif, dan menghasilkan return of investment dan return of asset yang positif.

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sekaligus Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa Presiden akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5).

"Teman-teman panitia Serikat Buruh memang betul mengirimkan undangan kepada Bapak Presiden dan beliau memutuskan Insya Allah akan berkenan hadir dalam acara peringatan May Day tersebut," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kehadiran Presiden dalam acara tersebut merupakan bentuk komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting buruh dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Bagi Bapak Presiden dan pemerintah, buruh adalah elemen kunci dalam perekonomian kita yang tidak terpisahkan. Karena itu perhatian beliau sangat besar terhadap sinergi antara pemerintah, sektor swasta, pengusaha, dan para pekerja," ujar Prasetyo Hadi.

Presiden Prabowo, kata Mensesneg, memandang ketiga unsur tersebut harus terus bekerja sama dalam membangun usaha serta memperkuat fondasi ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Agenda May Day yang akan dihadiri oleh Presiden digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat.