REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

RIYADH, KOMPAS.com – Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi dua warganya atas tuduhan terkait terorisme pada Sabtu (3/5/2025).

Dengan demikian, jumlah eksekusi yang dilakukan sepanjang tahun ini telah mencapai sedikitnya 100 orang, menurut data yang dihimpun kantor berita AFP.

Dalam pernyataan yang diunggah Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melalui media sosial, kedua warga negara itu dinyatakan bersalah karena terlibat dalam kegiatan teroris.

Mereka disebut bergabung dengan organisasi teroris, mengikuti pelatihan di luar negeri, serta mempelajari pembuatan bahan peledak.

"Setelah mereka dirujuk ke pengadilan yang berwenang, sebuah putusan dikeluarkan yang mengonfirmasi tuduhan terhadap mereka dan memerintahkan eksekusi mereka sebagai hukuman," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

Mayoritas kasus terkait narkoba

Dari total 100 eksekusi sepanjang 2025, sebanyak 59 kasus berkaitan dengan kejahatan narkoba. Sebanyak 43 di antaranya melibatkan warga negara asing.

Kelompok advokasi hak asasi manusia mengkritik keras gelombang eksekusi ini. Salah satunya datang dari Reprieve, organisasi yang berbasis di Inggris.

"Karena Arab Saudi memposisikan dirinya sebagai pemain diplomatik yang positif, mitra internasional telah menunjukkan bahwa mereka bersedia menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat," ujar Jeed Basyouni, Direktur Reprieve untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Dampaknya? 100 eksekusi dan terus bertambah sejak Januari, lebih dari setengahnya untuk pelanggaran terkait narkoba yang tidak mematikan setelah 345 eksekusi tahun lalu," lanjutnya.

Eksekusi terhadap pelaku kasus narkoba kembali diberlakukan pada akhir 2022, setelah sempat dihentikan hampir tiga tahun.

Angka eksekusi meningkat drastis

Data AFP mencatat, sedikitnya 338 eksekusi dilakukan Arab Saudi sepanjang 2024. Jumlah itu hampir dua kali lipat dari 170 eksekusi pada 2023 dan jauh lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya, yaitu 196 eksekusi pada 2022.

Pada April lalu, Amnesty International juga menyoroti lonjakan yang mengkhawatirkan dalam penggunaan hukuman mati, terutama untuk kejahatan terkait narkoba.

Arab Saudi dikenal sebagai salah satu negara dengan angka eksekusi tertinggi di dunia. Pada Maret 2022, kerajaan ini sempat dikecam secara internasional setelah mengeksekusi 81 orang dalam satu hari.

Antara reformasi dan hukuman mati

Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Arab Saudi tengah gencar mempromosikan citra sebagai negara yang lebih terbuka.

Investasi besar-besaran dilakukan di sektor pariwisata, olahraga, hingga persiapan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.

Namun, sejumlah aktivis menilai bahwa praktik hukuman mati yang terus berlangsung bertentangan dengan semangat reformasi sosial yang diusung dalam agenda Vision 2030.

Pemerintah Arab Saudi berdalih, hukuman mati diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan hanya dijatuhkan setelah seluruh upaya banding hukum dilakukan.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif menjangkau korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter kandungan berinisial MSF (33) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada korban yang dibiarkan berjuang sendiri," kata Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK M. Ramdan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kegiatan proaktif tersebut merupakan bagian dari mandat LPSK untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh pada setiap tahapan proses hukum.

Sebagai bagian upaya pemetaan awal, tim LPSK melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut, UPTD PPA Kabupaten Garut, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta penasihat hukum salah satu korban.

Dari hasil penelaahan, kata Ramdan, terdata ada lima orang korban yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter kandungan tersebut.

"Dua korban saat ini telah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Garut. Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik; dan perkara kini masuk tahap penyidikan," jelasnya.

LPSK telah memberikan formulir permohonan perlindungan kepada korban melalui penasihat hukumnya.

LPSK juga sudah menjelaskan kepada korban terkait hak mereka atas keamanan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan pendampingan selama proses hukum.

"Saat ini LPSK sudah menerima satu permohonan dari korban dan masuk tahap penelaahan," kata Ramdan.

Dia juga menggarisbawahi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur bahwa korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikologis agar korban dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial.

"LPSK menekankan urgensi negara hadir bagi korban, terutama mengingat korban dalam kondisi mengandung," ujarnya.

Sebelumnya, aparat Polres Garut telah menangkap MSF (33) terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan sedang ditahan untuk menjalani proses hukum.

MSF diduga melakukan melecehkan pasiennya ketika pemeriksaan ultrasonografi (USG) di klinik tempatnya berpraktik. Kasus ini ramai setelah rekaman kamera pemantau (CCTV) saat perbuatan bejat itu terjadi viral di media sosial.

Akibat perbuatannya, tersangka MSF dijerat Pasal 6 huruf b dan c dan/atau Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300 juta.

Tehran (ANTARA) - Pejabat hukum Inggris menekankan bahwa hukum humaniter internasional mewajibkan Israel untuk mengizinkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengunjungi tahanan Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Direktur Jenderal Hukum dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, Sally Langrish, saat hadir pada sidang hari keempat di Mahkamah Internasional (ICJ) pada Jumat (2/4).

Langrish menyampaikan bahwa sejak 7 Oktober 2023, telah muncul berbagai laporan terpercaya yang mengungkap perlakuan buruk terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel.

“Israel harus memfasilitasi pemberian bantuan kemanusiaan yang penuh, cepat, aman, dan tanpa hambatan kepada penduduk Gaza, termasuk makanan, air, dan listrik, serta harus memastikan akses ke perawatan medis sesuai hukum humaniter internasional,” kata Langrish seperti dikutip The Guardian.

Israel telah memberlakukan blokade total terhadap bantuan ke Gaza sejak 2 Maret yang menyebabkan semakin banyaknya laporan mengenai keputusasaan di antara dua juta penduduknya.

Majelis Umum PBB telah meminta ICJ memberikan pendapat penasihat mengenai kewajiban Israel untuk mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza, serta tugasnya untuk bekerja sama dengan badan-badan PBB, khususnya Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Sumber: IRNA-OANA

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Parlemen Inggris desak Israel beri izin ICRC ke tahanan Palestina

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya penegakan hukum yang independen sebagai kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan kuliah pada mata kuliah Pembaharuan Hukum Nasional dalam Program Doktor Ilmu Hukum di Kampus Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu.

Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan bahwa demokrasi dan hukum adalah dua pilar fundamental yang harus berjalan beriringan.

Menurut dia, jika tidak dijaga keseimbangannya, demokrasi bisa berubah menjadi anarki, sementara hukum tanpa demokrasi bisa menjelma sebagai alat penindasan.

"Demokrasi tanpa hukum dapat dengan cepat berubah menjadi anarki. Sebaliknya, hukum tanpa demokrasi bisa menjadi alat yang kejam untuk membungkam rakyat. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan independen," kata Bamsoet.

Ia menambahkan bahwa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan harus terbebas dari intervensi politik dan ekonomi.

Hal ini penting agar hukum benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung keadilan dan hak asasi manusia, bukan alat kekuasaan.

"Demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, tanpa hukum yang kuat dan adil, demokrasi bisa disalahgunakan untuk kepentingan sempit kelompok tertentu," ujarnya.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menyoroti situasi di negara-negara dengan indeks demokrasi terendah seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar.

Berdasarkan laporan World Population Review 2023, beberapa negara dengan indeks demokrasi terendah, seperti Korea Utara, Suriah, dan Myanmar, menunjukkan bagaimana hukum digunakan untuk menindas rakyat.

Bamsoet menilai di negara-negara ini, hukum tidak berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, melainkan untuk memperkuat kekuasaan rezim yang berkuasa.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Nusa Dua -

Ketua Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Rocky Gerung, turut menghadiri IFSC Climbing World Cup Bali 2025 di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali. Terselenggaranya kejuaraan dunia panjat tebing ini mencerminkan terciptanya sebuah hak asasi manusia (HAM).

"Saya sangat berterima kasih, karena hak manusia untuk berolahraga juga adalah hak asasi manusia," ujar Rocky Gerung, Sabtu (3/5/2025).

Rocky Gerung yang juga pengamat politik itu juga menekankan bahwa Komisi Nasional (Komnas) HAM juga mendorong agar di dalam jiwa yang sehat terdapat hak asasi manusia yang sehat pula.

"Dan Komnas HAM mendorong supaya di dalam jiwa yang sehat ada hak asasi manusia yang sehat juga," ujarnya yang didampingi Waketum FPTI Irjen Herry Heryawan.

Di tempat yang sama, Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro menyampaikan kebanggaannya karena Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan IFSC Climbing World Cup 2025.

Menurut Atnike, hal ini adalah sebuah prestasi tersendiri, di mana sebelumnya Indonesia meraih medali emas pada Olimpiade yang lalu.

"Luar biasa Indonesia menjadi tuan rumah dari perlombaan panjat tebing dunia, sebuah prestasi dan Olimpiade lalu Indonesia sudah meraih medali emas untuk panjat tebing kecepatan dan sekarang kita menjadi tuan rumahnya," ujar Atnike.

Sementara itu, Irjen Herry Heryawan yang juga didapuk sebagai Ketua Organizing Comittee IFSC Climbing World Cup Bali 2025 menyampaikan bahwa event internasional ini bukan hanya ajang untuk menunjukkan kemampuan atlet panjat tebing nasional.

"Ini bukan hanya soal olahraga, tetapi juga soal kebanggaan nasional. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, khususnya Bali, mampu menjadi tuan rumah yang hebat dan membanggakan," ujar Herry Heryawan.

Herry Heryawan yang juga Kapolda Riau ini meyakini, kehadiran IFSC Climbing World Cup di Bali akan memberi dampak positif dalam berbagai aspek, mulai dari eksposur internasional, peluang investasi, hingga penguatan ekosistem olahraga prestasi di Indonesia.

Ia pun mengapresiasi sambutan hangat masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bali atas terselenggaranya IFSC Climbing World Cup Bali 2025. Herry Heryawan menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Bali yang telah menunjukkan energi positif sejak awal persiapan kejuaraan dunia panjat tebing tersebut.

"Tanpa kerja sama yang solid, tentu acara sebesar ini tidak akan bisa terselenggara dengan baik," imbuhnya.

Kejuaraan dunia yang digelar pada 2-4 Mei 2025 di Peninsula Island, Nusa Dua, Bali, ini merupakan bagian dari rangkaian IFSC Climbing World Cup Series 2025 mempertemukan atlet-atlet panjat tebing terbaik dunia. Total 221 atlet dari 32 negara akan berpartisipasi dalam dua nomor kompetisi utama: Lead dan Speed.

(mei/imk)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

Mewakili Presiden, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Di saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," katanya.

Jakarta -

Imigrasi Indonesia menginformasikan cara lapor kejadian warga negara asing (WNA) wafat di Indonesia. Ada sejumlah dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat pelaporan dan hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mengajukan laporan.

Berikut informasi selengkapnya.

Cara Lapor WNA yang Wafat di Indonesia

Mengutip laman resmi Imigrasi, apabila ada kejadian WNA meninggal dunia di Indonesia, bisa dilaporkan ke Kantor Imigrasi atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. Pelaporan ini penting untuk proses administrasi dan diplomatik.

Berikut ketentuannya.

1. Yang bisa melapor:

• Keluarga
• Penjamin (sponsor)
• Rumah sakit
• Kepolisian

2. Dokumen yang dibutuhkan:

• Surat permohonan dari sponsor
• KTP sponsor
• Paspor (asli dan fotokopi)
• Izin tinggal terakhir
• Surat keterangan kematian dari rumah sakit/puskesmas
• Akta kematian dari Disdukcapil Setempat

*Catatan: Jika pelaporan dilakukan lebih dari 60 hari terhitung sejak tanggal kematian, maka akan dilakukan BAP terlebih dahulu.

Cara Cek Status Permohonan Visa dan Izin Tinggal Indonesia

WNA yang sedang mengurus visa atau izin tinggal Indonesia dapat mengecek status permohonan visa atau izin tinggalnya secara online melalui layanan yang disediakan Direktorat Jenderal (Ditjen). Ini caranya.

• Buka situs evisa.imigrasi.go.id
• Setelah muncul halaman utama, klik menu "Home" di bagian atas
• Pilih "Track Your Application" untuk melacak status aplikasi
• Setelah mengklik "Track Your Application", pengguna akan diminta untuk memilih jenis layanan yang ingin dicek, apakah visa atau izin tinggal (stay permit). Bagi pengguna yang baru pertama kali mengajukan permohonan visa, dapat mengklik kategori "Visa", sedangkan bagi pemohon yang sedang mengajukan perpanjangan - baik itu visa on arrival, visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas - dapat mengklik kategori "Stay Permit".
• Berikutnya, pengguna perlu memasukkan "Register Number" dan "Passport Number". Klik "Submit"
• Selanjutnya, sistem akan menampilkan status terkini dari permohonan visa atau izin tinggal tersebut. Informasi yang ditampilkan dapat mencakup tahapan proses yang sedang berlangsung, apakah dokumen sedang diverifikasi, sudah disetujui, atau masih menunggu persetujuan.

Lihat juga Video: Kronologi Laka Speed Boat Tewaskan WNA di Teluk Tenggirik

(kny/imk)

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).

Ia menyebut rancangan ini masih menyimpan banyak persoalan, meski ada beberapa perbaikan dibanding KUHAP lama.

"KUHAP itu nafasnya juga harus nafas hak asasi manusia," ujar Anam di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (2/5).

Ia menegaskan, hukum acara seharusnya menjamin perlindungan terhadap semua pihak dalam proses hukum, baik korban, saksi, maupun tersangka, sekaligus mengontrol penggunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Anam mencatat sejumlah poin positif dalam draf RUU KUHAP. Di antaranya adalah adanya pengaturan perlakuan terhadap perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia dalam proses hukum, yang sebelumnya tak diatur secara eksplisit dalam KUHAP lama.

"Itu juga lumayan walaupun tidak rigid," kata Anam.

Selain itu, ia menilai pengaturan gelar perkara yang melibatkan jaksa pengawas juga merupakan langkah maju. Gelar perkara yang dilakukan lebih awal diyakini dapat mempercepat proses penanganan perkara sehingga tidak menghambat hak kebebasan seseorang.

"Prinsip utama di pidana itu cepat. Karena itu bersinggungan dengan hak orang, kebebasan orang, kemerdekaan orang. Sekali beleset, orang akan ditahan lama. Sekali beleset, dia kena status tersangka, tidak jelas-jelas apa prosesnya, reputasi dia juga hancur," kata Anam.

Anam juga mengkritisi pengaturan baru soal rencana penyelidikan yang kini mulai diatur dalam RUU KUHAP. Menurutnya, ketentuan ini positif sebagai bentuk transparansi, namun belum jelas siapa yang berwenang mengontrol pelaksanaannya.

Ia juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh penyelidik jika rencana penyelidikan ini tak diawasi dengan ketat.

"Menangkap orang ya jangan penyelidik, tapi penyidik. Karena dengan penyidik itu statusnya jauh lebih jelas daripada penyelidik. Penyelidik itu kan belum jelas nih," katanya.

Ia menduga sejumlah ketentuan dalam draf RUU KUHAP ini dibuat dengan pendekatan penanganan terorisme dan keamanan negara.

Hal ini menurutnya bermasalah jika diterapkan secara umum, terutama karena bisa mengikis prinsip-prinsip dasar HAM dalam proses peradilan.

Anam turut menyoroti pasal yang memungkinkan pembicaraan antara advokat dan klien dalam kasus tertentu, khususnya yang menyangkut keamanan negara, bisa disadap aparat penegak hukum. Menurut Anam hal itu tidak bisa dibenarkan.

"Yang problem paling serius adalah pembicaraan advokat dengan klien yang dalam konteks keamanan negara itu bisa didengarkan oleh penegak hukum, oleh polisi maupun oleh jaksa. Itu nggak boleh," ujarnya.

Ia menekankan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang menjunjung HAM, advokat adalah pihak yang harus diberi ruang untuk mengontrol prosedur dan substansi.

"Kalau di level pembicaraan dan advokat sama klien, harusnya memang itu tertutup, apapun masalahnya," kata Anam.

Sementara itu Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono juga menyoroti pentingnya revisi KUHAP yang menurutnya sudah sangat tertinggal.

Ia menekankan revisi KUHAP harus mencerminkan perubahan sistem, bukan sekadar tambal sulam pasal.

"Revisi KUHAP itu adalah perubahan sistem. Tambal sulam pasal bisa jadi menjawab persoalan-persoalan taktis, tapi kalau tidak ada perubahan sistem, maka itu sama saja menurut saya omong kosong," ujarnya.

Pujiyono mengkritik DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang telah disusun DPR maupun pemerintah karena belum mencerminkan perubahan sistemik.

Ia pun menyoroti pasal larangan advokat berbicara di luar sidang sebagai salah satu contoh ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Pujiyono menutup dengan analogi pentingnya KUHAP sebagai ruh dari sistem hukum pidana.

"KUHP ibaratnya adalah bodinya, hukum materiil, tubuhnya. Tubuh tanpa ruh, tubuh tanpa jiwa, mati," pungkasnya.

Pembahasan RUU KUHAP ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak lama dan akan menyesuaikan bersama KUHP yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Meski begitu, pembahasan RUU KUHAP kini tengah memicu polemik karena menyangkut perubahan sistem peradilan pidana yang berdampak pada perlindungan hak-hak tersangka, korban, hingga kebebasan pers.

Sejumlah pasal dinilai berpotensi mengancam keadilan proses hukum dan menimbulkan ketimpangan kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Bantul (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI MY Esti Wijayati siap mengawal proses hukum penyelesaian kasus tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno (Mbah Tupon), warga Pedukuhan Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah kunjungan ke kediaman Mbah Tupon, Sabtu, MY Esti mengatakan kunjungan ini untuk memberikan ketenangan kepada keluarga Mbah Tupon, yang telah mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak, baik dari TNI/Kepolisian, kuasa hukum, pemerintah pemerintah dan masyarakat.

"Tentu saja, selain memberikan ketenangan kepada Simbah, kita tetap akan mengawal bagaimana supaya nanti proses percepatan untuk bisa sertifikat tanah ini kembali kepada Mbah Tupon, atas nama Mbah Tupon akan bisa berjalan," katanya.

Pihaknya menegaskan, berbagai pihak yang peduli terhadap kasus tanah yang dialami Mbah Tupon akan mengikuti proses-proses hukum, termasuk sidang di pengadilan yang akan berjalan ke depan dalam rangka pengembalian hak atas tanah Mbah Tupon.

Menurut dia, terkait kasus Mbah Tupon ini terdapat pelajaran penting yang perlu diperhatikan, yaitu pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam memberikan kepercayaan, terutama dalam urusan legalitas lahan dan kredit.

"Kasus ini berawal dari kepercayaan. Proses-proses yang harus dilakukan oleh dunia perbankan saat memberikan pinjaman harus benar-benar detail. Tidak hanya melihat sertifikatnya, tetapi juga harus melakukan verifikasi dan identifikasi secara menyeluruh," katanya.

MY Esti juga menyoroti pentingnya pendekatan manusiawi bagi kelompok rentan yang mungkin mengalami keterbatasan dalam membaca atau memahami dokumen-dokumen legal.

"Kalau orang buta huruf, harus ada yang membacakan. Harus diberikan penjelasan. Jangan sampai dibawa pergi tanpa tahu apa-apa," katanya

Dia juga mengatakan, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kasus Mbah Tupon ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih hidup kuat di tengah masyarakat Yogyakarta.

"Sebagai wakil rakyat dari Yogyakarta, saya berterima kasih. Ini pelajaran tentang bagaimana masyarakat bersama-sama gotong royong, meluruskan sesuatu yang tidak benar, menjaga dan membackup supaya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi," katanya.

Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan, tanpa sepengetahuannya.

Keluarga Mbah Tupon hingga kini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan oleh pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut telah dilaporkan keluarga Mbah Tupon ke Polda DIY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan aset hasil korupsi harus dirampas. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan uang rakyat.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat, " kata Yusril dalam keterangannya dikutip, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya, RUU Perampasan Aset sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi. Ia meyakini perampasan aset bisa dilakukan hingga ke luar negeri.



"Perampasan itu tidak hanya dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tapi juga terhadap aset yang ada di luar negeri," jelas Yusril.

Dengan demikian Yusril menilai perampasan aset perlu landasan undang-undang yang kuat. Aturan itu menurutnya penting sebagai dasar hukum untuk merampas aset hasil korupsi para koruptor.

"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua perlu diatur undang-undang agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Prabowo mengaku heran ada demonstrasi yang mendukung koruptor.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidatonya di perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat. Mulanya, ia menyatakan dukungannya terhadap RUU perampasan aset.



"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, sudah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gua tarik ajalah itu," kata Prabowo, Kamis (1/5/2025).

Ia mengaku heran ada di Indonesia ada demo yang mendukung para koruptor. "Gua heran di Indonesia ada demo mendukung koruptor," katanya.

Prabowo mengingatkan, kekayaan Indonesia sangat luar biasa. Namun, kekayaan tersebut sering dicuri para koruptor. "Kami sudah melihat, kekayaan Indonesia ini begitu besar, masalahnya maling-malingnya juga banyak," kata Prabowo.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama DPR RI. Aturan itu dipandang perlu untuk kepastian hukum soal merampas aset hasil korupsi.

"Pemerintah kapan saja siap sedia membahas RUU Perampasan Aset yang inisiatifnya telah diajukan DPR sejak 2003," kata Yusril melalui keterangan tertulis, dikutip Sabtu (3/5/2025).

Yusril menyebut pemerintah memandang perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang. Tujuannya, agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan.

"Kapan aset yang diduga sebagai hasil korupsi itu dapat disita dan kapan harus dirampas untuk negara, semua harus diatur dengan undang-undang agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM," jelas Yusril.

Dia juga menekankan UU Perampasan Aset penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (APH).

"Penegakan hukum dalam perampasan aset ini harus dilakukan secara tegas, namun tetap menghormati asas keadilan, kepastian hukum, serta hak asasi manusia," tegas dia.

Yusril kemudian menyinggung pengalaman serupa saat pembahasan RUU KUHAP yang diajukan DPR pada masa Presiden Joko Widodo. Saat itu, lanjutnya, DPR melakukan revisi dan penyempurnaan naskah akademik terlebih dahulu sebelum membahasnya bersama pemerintah.

"Ada kemungkinan DPR akan melakukan hal yang sama dengan RUU Perampasan Aset yang telah diajukan di era Presiden Jokowi dan baru akan dibahas pada masa Presiden Prabowo Subianto sekarang," tuturnya.

Di sisi lain, Yusril menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi sangat kuat, termasuk saat peringatan Hari Buruh di Monas beberapa waktu lalu.

"Aset hasil korupsi memang harus dirampas untuk mengembalikan kerugian negara dan mengembalikan uang rakyat," ujar dia.

Terakhir, Yusril menyatakan RUU Perampasan Aset juga sejalan dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2006.

"Perampasan itu tidak hanya dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi di dalam negeri, tetapi juga terhadap aset-aset yang ada di luar negeri," pungkasnya.

Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dia juga heran jika ada demonstrasi mendukung koruptor.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu," ujar Prabowo disambut sorak-sorai para buruh saat perayaan May Day di Monas, Kamis (1/5).

Ia juga menyoroti fenomena yang menurutnya aneh, yakni adanya demonstrasi yang mendukung koruptor. "Gue heran, di Indonesia ada demo mendukung koruptor, tuh, gue heran," katanya.

Simak Video: Prabowo Dukung UU Perampasan Aset: Udah Nyolong Nggak Mau Kembalikan

(ond/aik)