Jakarta -

Remaja MAS (14), yang membunuh ayahnya, APW (40), dan neneknya, RM (69), serta melukai ibunya, AP (40), dititipkan sementara di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). MAS saat ini menjalani ujian akhir sekolah dari LPAS.

"Pendidikan anak dia ikut juga. Lagi ujian sekarang, kemarin kemarin ikut juga, ujian harus ikut. UAS, semesteran," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Kamis (5/12/2024).

Nurma mengatakan tersangka dititipkan terlebih dahulu di LPAS selama penyidik melakukan pendalaman kasus tersebut. Tersangka dititip di LPAS hingga proses persidangan kasus tersebut selesai. Setelah divonis, nantinya tersangka akan dititip di Bapas Kemensos.

Nurma memastikan hak-hak tersangka selama LPAS akan dipenuhi. Nantinya tersangka akan diberikan pembelajaran hingga hak bermain.

"Kalau sudah di sana, memang sudah ada sistemnya. Memang di situ ada pembelajaran, kemudian ada juga pembelajaran dari sekolah juga, itu ada semua. Hak-hak anak ada di sana, seperti bermain, belajar, itu ada di sana," ujarnya.

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB. Dua orang tewas yaitu ayah APW (40) dan nenek RM (69) pelaku, sementara ibu pelaku berinisial AP (40) mengalami luka tusuk.

MAS sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. MAS dijerat dengan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan subsider Pasal 351 KUHP dan/atau Pasal 44 ayat 2 dan 3 Undang-Undang KDRT.

MAS tidak ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dititipkan di rumah aman (safe house) Badan Pemasyarakatan Kementerian Sosial (Bapas Kemensos) mengingat statusnya sebagai anak berhadapan dengan hukum (ABH). Hal ini mengingat status tersangka masih di bawah umur, sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Ngaku Dapat Bisikan Gaib

Peristiwa berdarah itu terjadi pada Sabtu, 30 November 2024, sekitar pukul 01.00 WIB. Dua orang tewas yaitu ayah APW (40) dan nenek RM (69) pelaku, sementara ibu pelaku berinisial AP (40) mengalami luka tusuk.

Belum diketahui apa motif MAS membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya sendiri. Namun, dari pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mendapatkan 'bisikan meresahkan'.

"Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal-hal yang membisiki dialah, meresahkan dia, seperti itu," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel AKBP Gogo Galesung.

Gogo mengungkap urutan pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan oleh MAS. Dugaan awal, MAS membunuh ayahnya terlebih dahulu, lalu menusuk ibu dan neneknya.

"(Yang ditusuk lebih dulu) bapaknya, ibunya, baru neneknya," kata Gogo.

"Jadi ini masih kita dalami ya, tapi informasi awal ya, kami dapatkan keterangan dari pelaku ya, ayahnya sedang tidur bersama ibunya. Dia turun mengambil pisau. Dari dapur, dia naik lagi ke atas dan melakukan penusukan tersebut," katanya.

(wnv/yld)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membuka layanan komunikasi khusus, sebagai antisipasi dini konflik antara warga dengan tenaga kerja asing (TKA) di daerah itu.

"Saat ini potensi konflik antara masyarakat dengan TKA cukup rawan terjadi," kata Kepala Seksi Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Wahyu Purwanto saat Rakor Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan pada saat kondisi ekonomi pascakasus korupsi tata niaga pertimahan di Kepulauan Bangka Belitung berdampak terhadap banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya serta sulitnya mendapatkan pekerjaan.

"Pascakasus pertimahan ini, lowongan kerja susah didapat, sehingga rawan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan TKA, karena adanya kecemburuan sosial dan ekonomi di daerah ini," katanya.

Ia menyatakan dalam mengantisipasi potensi konflik antara masyarakat dan TKA ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang telah menyediakan sarana komunikasi melalui whatsapp, nomor telpon khusus pelaporan WNA.

Selain itu, layanan nomor telpon kolang kaling, komunikasi langsung dengan Kepala Kantor Imigrasi Pangkalpinang dan barcode APOA atau aplikasi pelaporan orang asing, sebagai media pelaporan orang asing .

Ia berharap bantuan dan partisipasi masyarakat untuk dapat turut serta melaporkan terkait keberadaan atau aktivitas orang asing melalui kanal-kanal sarana komunikasi dan barcode APOA.

"Timpora perlu meningkatkan sinergitas dalam hal pengawasan orang asing untuk mengantisipasi adanya pelanggaran maupun tindakan yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kota Pangkalpinang," katanya.

JAKARTA - Tim hukum Pasangan Cagub-Cawagub Jakarta Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) melaporkan KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Laporan ini terkait dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024.

?Kami melaporkan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Yang kami laporkan ke DKPP yakni seluruh penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama ketua dan anggota KPU Jakarta,? ujar Tim Hukum Penyelenggara Kampanye RIDO Muslim Jaya Butar-Butar di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

?Kemudian berikutnya dari KPU Jakarta Timur baik ketua dan anggotanya kami laporkan atas dugaan melanggar asas profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu,? sambungnya.

Menurut dia, KPU Jakarta harus mampu menjamin pelayanan yang baik kepada pemilih seperti pemerataan pemberian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau formulir C6.

Polemik formulir C6 itu membuat tingkat partisipasi rakyat Jakarta rendah, hanya 59 persen. ?Kalau kita lihat data survei tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59% berarti ada 41% masyarakat yang tidak memilih,? katanya.

Muslim menambahkan wilayah yang dinilai tingkat partisipasinya rendah yaitu Jakarta Timur. Tingkat partisipasi di wilayah tersebut hanya 30 persen.

?Berarti kalau misalnya DPT-nya ada 580 per TPS kemungkinan besar ada 300-400 yang tidak menggunakan hak pilih. Kalau ini terjadi di seluruh Jakarta khususnya di Jakarta Timur bisa kita bayangkan bahwa banyak hak-hak dari masyarakat yang hilang gara-gara tidak mendapatkan C6 distribusi tersebut,? ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas khawatir terjadi hiper regulasi akibat banyaknya peraturan yang diterbitkan oleh tiap kementerian, sehingga bisa berujung pada tumpang tindih aturan.

Supratman menjelaskan, selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah.

Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023, sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan. Kemenkum pun menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman dalam pembukaan Refleksi Akhir Tahun Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Kemenkum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12/2024) seperti dilansir Antara.

Ia pun menyinggung masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

Untuk itu, Supratman mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman.

Supratman menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini, dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek partisipasi publik yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady.

Ia menyatakan, salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum.

BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.

Pangkalpinang (ANTARA) - Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Imigrasi Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperkuat sinergisitas dengan pemerintah daerah, guna mengoptimalkan pengawasan aktivitas warga negara asing (WNA) di daerah itu.

"Pengawasan WNA ini tidak hanya dilakukan satu instansi saja, tetapi seluruh instansi sesuai tugas dan fungsinya," kata Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Babel Doni Alfisyahrin saat membuka rapat Timpora di Pangkalpinang, Kamis.

Ia mengatakan globalisasi teriring dengan modernisasi adalah suatu keniscayaan. oleh karena itu, keberadaan WNA yang melakukan beragam kegiatan di wilayah hukum Indonesia adalah suatu hal yang harus diterima demi pembangunan yang berjalan di negara ini.

"Keberadaan dan aktivitas orang asing yang masuk di Indonesia tersebut perlu mendapatkan perhatian yang seksama dan harus dilakukan oleh seluruh instansi vertikal dan pemerintah daerah di daerah ini," katanya.

Menurut dia dalam mengoptimalkan pengawasan WNA ini, harus ada kerja sama yang kuat antar-instansi terkait dalam rangka pengawasan kegiatan orang asing di suatu daerah.

"Saya tekankan Kantor Imigrasi Kota Pangkalpinang sudah menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan, agar pengawasan WNA di Pulau Bangka ini semakin baik," ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang Alimuddin mengatakan tantangan tugas Timpora di Kota Pangkalpinang kedepannya tidaklah semakin ringan, sehingga perlu dilakukan secara sinergis dan bersama-sama untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimal.

"Terutama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, serta memastikan bahwa setiap orang asing membawa yang berada dan berkegiatan dapat memberikan manfaat khususnya bagi Kota Pangkalpinang," katanya.

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impipas) telah menindak ratusan narapidana yang diduga mengendalikan narkoba dari dalam lapas. Narapidana itu dipindah ke lapas super maximum security atau lapas dengan pengamanan yang super ketat.

"Pada saat ini kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan mengendalikan peredaran kejahatan narkotika dari dalam lapas, ada 302 yang kami pindahkan ke lapas super maximum security yang ada di Nusakambangan," ujar Menteri Imipas Agus Andrianto dalam jumpa pers bersama Menko Polhukam Budi Gunawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Agus menegaskan akan terus mengusut kasus peredaran narkoba dalam lapas. Dia memastikan kasus ini diusut hingga tuntas.

Selain itu, Agus juga mengatakan kolaborasi dan kerja sama antar-kementerian/lembaga juga akan terus berlanjut. Dia berharap Indonesia bisa bebas dari narkoba seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini akan terus berlanjut, dan sudah disampaikan Bapak Menko plkam dan Kapolri, bahwa kolaborasi dan sinergi antarlembaga akan terus kita gunakan, dan upaya untuk sukseskan desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden mewujudkan Indonesia bebas dari narkoba," ucapnya.

Sebelumnya, viral di media sosial memperlihatkan salah satu ruang tahanan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), sedang pesta minuman keras, narkoba, dan menghidupkan musik remix. Rekaman tersebut viral di media sosial.

Dikutip dari detikSumbagsel, terlihat belasan narapidana (napi) laki-laki berjoget sambil mendengarkan musik remix. Kemudian, ada juga WBP sambil bermain handphone (HP), dan ada yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu.

Kepala Pengamanan Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir Ade Irianto membenarkan kejadian yang viral di medsos itu. Namun Ade mengatakan kejadian tersebut sudah lama dan video itu kembali viral sekarang.

"Kejadiannya sekitar akhir Agustus 2024 lalu dan sempat naik di medsos juga waktu itu, namun sudah kita tindak lanjuti," ujarnya, Rabu (12/11).

Kemudian, baru-baru ini juga kasus yang sama mencuat. Dua kurir sabu di Jember diringkus. Kedua kurir ini melakukan aksinya diduga dikendalikan seorang narapidana (napi) Lapas Klas IIA Jember.

"Tersangka yang pertama kami tangkap adalah RR. Kemudian kami melacak melalui ponsel hingga akhirnya juga berhasil menangkap tersangka MD. Baik RR mau pun MD merupakan warga Kecamatan Kaliwates," kata Kasat Narkoba Polres Jember Iptu Sugeng Iryanto, Jumat (2/12).

(zap/imk)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) atau PKT menyalurkan bantuan kemanusiaan dan psikososial bagi 22 penyintas senilai Rp 820 Juta. Bantuan diserahkan manajemen Pupuk Kaltim di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Komplek Kantor Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bogor, Jawa Barat.

SVP Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Kaltim Sutrisna mengatakan bantuan tersebut menunjukkan langkah konkret perusahaan dalam mendukung pemulihan korban tindak pidana terorisme. Sutrisna menyampaikan 22 penyintas yang menerima bantuan Pupuk Kaltim merupakan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia timur, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Maluku yang juga termasuk wilayah tanggung jawab distribusi perusahaan.

"Bantuan ini mencakup berbagai aspek, agar para korban mampu menjalani kehidupan dengan lebih baik, mulai dari dukungan pendidikan, kesehatan dan stimulan usaha, hingga proses pemulihan dari dampak secara fisik maupun psikologis akibat aksi terorisme," ujar Sutrisna dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (4/11/2024).

Sutrisna menilai hal ini bagian dari wujud kontribusi Pupuk Kaltim dalam menciptakan perubahan yang lebih baik, sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pupuk Kaltim, lanjut Sutrisna, memahami tindak pidana terorisme tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan dalam waktu lama.

"Melalui dukungan ini, kami berharap dapat membantu para korban agar bisa kembali menjalani kehidupan secara normal," ucap Sutrisna.

Menurut Sutrisna, Pupuk Kaltim akan terus menjalin kolaborasi aktif bersama pemerintah maupun pemangku kepentingan terkait untuk memberikan solusi nyata dalam pengentasan berbagai persoalan sosial di masyarakat seperti halnya pemulihan korban tindak pidana terorisme. Hal ini sejalan dengan visi misi Pupuk Kaltim untuk berperan secara proaktif mendukung berbagai sektor kehidupan.

"Kami ingin memastikan korban tidak hanya pulih secara fisik dan psikologis, tetapi juga memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup, sehingga bisa kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," kata Sutrisna.

Selain Pupuk Kaltim, juga ada bantuan serupa dari anak usaha Pupuk Indonesia lainnya bagi wilayah tanggung jawab distribusi masing-masing perusahaan. Direktur SDM Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan mengatakan total terdapat 49 penyintas yang kali ini menerima bantuan sebagai wujud bakti BUMN dalam mendukung pengentasan aksi terorisme di Indonesia.

"Upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif. Hal ini mendasari semangat kami di Pupuk Indonesia Grup untuk turut memberikan dukungan di dalamnya," ucap Tina.

Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, menyampaikan aspresiasi dan terima kasih atas dukungan Pupuk Kaltim bersama Pupuk Indonesia Grup dalam pemulihan korban terorisme yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Eddy menyampaikan hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, sekaligus bentuk hadirnya negara dalam mendukung pemulihan korban.

"Kami menilai ini bentuk sinergi positif, untuk secara bersama meningkatkan kepekaan dan kepedulian bagi korban tindak pidana terorisme. Apalagi dukungan psikososial maupun kesehatan merupakan aspek penting untuk pemulihan," kata Eddy.

Jakarta -

Pemerintah akan menempatkan pelaku pengedar narkoba di lapas super maximum security. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pengedaran dan pengendalian narkoba di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit selaku Ketua Desk Pemberantasan Narkoba dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024). Seperti diketahui, desk ini dibentuk oleh Menko Polkam Budi Gunawan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Jenderal Sigit mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perihal penempatan lapas bagi pelaku pengedar narkoba.

"Kemudian juga dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kita sepakat bahwa seluruh pelaku pengedar narkoba ini akan ditempatkan di super maximum security," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit berharap dengan ditempatkannya para pelaku di lapas super maximum security dapat memutus rantai peredaran narkoba. Dia juga berharap tidak ada lagi pengendalian narkoba oleh para pelaku di tahanan.

"Sehingga ini bisa memotong potensi peredaran atau pengendalian jual beli narkoba yang masih dikendalikan atau selama ini dilakukan oleh para pelaku yang divonis mati atau pun seumur hidup ini lakukan, mudah-mudahan ini berdampak," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Jenderal Sigit, pihaknya bersama lembaga penegak hukum lainnya sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap. Dia juga berharap Mahkamah Agung akan memberikan vonis maksimal terhadap para pengedar dan bandar narkoba.

"Terkait dengan masalah penegakan hukum ini kita rapatkan, kami sampaikan bahwa kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap, tadi Pak Kejaksaan Agung juga sudah sangat mendukung, demikian juga kita harapkan nanti dari teman-teman Mahkamah Agung juga memberikan hukuman vonis yang maksimal," kata Jenderal Sigit.

(whn/imk)

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima laporan permintaan perlindungan dari MA, korban tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilakukan tersangka penyandang disabilitas yakni IWAS (21) di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan bahwa laporan permintaan perlindungan itu diterima LPSK sejak Senin (2/12).

"Dalam permohonannya, MA meminta bantuan ahli kepada Ketua LPSK dengan alasan dirinya adalah korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor bernama I Wayan Agus Suartama alias IWAS," kata Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati dalam siaran pers tersebut, Rabu.

Tidak hanya itu, MA juga mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada pelaku atas kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukannya.

Sri memastikan pihaknya tengah memproses permintaan tersebut agar layanan perlindungan bisa diberikan secara maksimal.

Sri sendiri mengecam segala bentuk tindakan kekerasan seksual terutama ketika menimpa perempuan dan anak-anak.

Menurut dia, korban dari tindak pidana tersebut harus diberikan perlindungan yang layak demi memulihkan kondisi fisik dan mental korban.

Selain itu, dia juga berharap proses hukum kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus dapat diusut secara adil oleh polisi sesuai dengan tindak pidana yang berlaku.

Sebelumnya, IWAS, seorang laki-laki disabilitas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap mahasiswi berinisial MA di sebuah homestay di Mataram, NTB.

Penetapan status tersangka berdasarkan dua alat bukti dan keterangan ahli.

Modus tersangka IWAS sebagai penyandang disabilitas tunadaksa dalam melakukan perbuatan pidana asusila terhadap korban adalah dengan mengandalkan komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi sikap dan psikologi korban.

Tunadaksa adalah suatu kondisi dimana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan perkembangan keutuhan pribadi.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Amnesty International menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza sejak dimulainya perang tahun lalu. Amnesty mengatakan pada hari Kamis (5/12), bahwa laporan baru tersebut merupakan "peringatan" bagi masyarakat internasional.

Organisasi hak asasi manusia yang berkantor pusat di London, Inggris tersebut, mengatakan bahwa temuannya didasarkan pada "pernyataan genosida dan tidak manusiawi para pejabat pemerintah dan militer Israel", citra satelit yang mendokumentasikan kehancuran, kondisi lapangan dan laporan langsung dari warga Gaza.

"Bulan demi bulan, Israel telah memperlakukan warga Palestina di Gaza sebagai kelompok submanusia yang tidak layak mendapatkan hak asasi manusia dan martabat, menunjukkan niatnya untuk menghancurkan mereka secara fisik," kata kepala Amnesty, Agnes Callamard dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/12/2024).

"Temuan kami yang memberatkan ini harus menjadi peringatan bagi masyarakat internasional: ini adalah genosida. Ini harus dihentikan sekarang," tambahnya.

Sebelumnya, kelompok Hamas melancarkan besar-besaran di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober 2023, yang memicu serangan militer Israel yang mematikan.

Israel telah berulang kali dan dengan tegas membantah tuduhan genosida, menuduh Hamas menggunakan rakyat Palestina sebagai tameng manusia.

"Sama sekali tidak ada keraguan bahwa Israel memiliki sasaran militer. Namun keberadaan sasaran militer tidak meniadakan kemungkinan adanya niat genosida," kata Callamard kepada AFP dalam konferensi pers di Den Haag, Belanda.

Laporan setebal 300 halaman itu menunjukkan insiden-insiden di mana "tidak ada kehadiran Hamas atau sasaran militer lainnya".

Laporan itu menyinggung tentang 15 serangan udara di Gaza antara 7 Oktober 2023 dan 20 April, yang menewaskan 334 warga sipil termasuk 141 anak-anak. Amnesty menyatakan pihaknya tidak menemukan "bukti bahwa salah satu dari serangan-serangan ini diarahkan pada sasaran militer".

Selain puluhan ribu kematian dan trauma fisik dan psikologis, laporan itu juga menunjukkan kondisi di lapangan, di mana dikatakan bahwa warga Palestina menjadi sasaran "malnutrisi, kelaparan, dan penyakit, dan terpapar pada "kematian yang lambat dan terencana," demikian laporan Amnesty.

"Negara-negara yang mengirim senjata ke Israel, melanggar kewajiban mereka untuk mencegah genosida berdasarkan konvensi dan berisiko menjadi kaki tangan", cetus Callamard selama konferensi pers.

Sejak dimulainya perang, setidaknya 44.532 orang telah tewas di Gaza, sebagian besar warga sipil, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

(ita/ita)

Lebih dari 135 orang diyakini tewas dalam kerusuhan di sebuah stadion sepak bola di Guinea pada Minggu (2/12).

Jumlah tersebut dikeluarkan oleh kelompok HAM The Collective of Human Rights Organizations berdasarkan riset yang mereka lakukan.

Meski belum diverifikasi, jumlah tersebut jauh melebihi laporan kematian yang dikeluarkan pemerintah Guinea yaitu 56 orang.

Lebih dari 50 orang lainnya dinyatakan hilang kata kelompok HAM tersebut.

Sebelumnya kerusuhan di stadion di Guinea timur laut terjadi karena dipicu oleh keputusan kontroversial wasit.

Tragedi maut itu terjadi saat final turnamen untuk menghormati pemimpin militer Mamady Doumbouya.

Para penonton di stadion melempar batu yang disambut gas air mata oleh polisi sehingga menimbulkan kepanikan dan banyak yang terinjak-injak.

Seorang jurnalis mengatakan bahwa stadion itu hanya memiliki "satu pintu keluar yang sangat kecil".

Masyarakat harus menghormati proses hukum tanpa memberikan stigma atau asumsi yang dapat merugikan para pihak.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi korban kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang melibatkan tersangka penyandang tunadaksa tanpa kedua lengan.

"Kita harus mendukung korban dalam pengungkapan kebenaran dan memberikan ruang bagi pengalaman mereka untuk menjadi sumber fakta utama dalam perkara ini," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Menurut dia, prinsip keadilan sangat penting bagi aparat penegak hukum (APH) untuk memahami bagaimana pelaku dengan kondisi disabilitas dapat melakukan tindak pidana, sebagaimana dilaporkan korban.

Nurherwati juga menekankan bahwa masyarakat harus menghormati proses hukum tanpa memberikan stigma atau asumsi yang dapat merugikan para pihak.

Wakil Ketua LPSK ini menekankan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pendekatan yang profesional dan adil menjadi sangat penting dalam mengungkap kebenaran.

Pada kesempatan itu, dia mengingatkan bahwa korban memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman mereka sebagai sumber fakta utama yang akan membantu APH mengungkap bagaimana dugaan tindak pidana ini dapat terjadi.

Selain itu, LPSK menyoroti pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban dan memberikan perlindungan dari risiko viktimisasi.

Dalam penanganan pelaku yang merupakan penyandang disabilitas, LPSK mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengamanatkan pemberian akomodasi yang layak sesuai dengan ragam disabilitas pelaku.

"Dengan memahami kebiasaan pelaku dalam kehidupan sehari-hari, saya berharap kebenaran materiel dalam perkara ini dapat diungkap secara utuh," kata Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024