Presiden RI Prabowo Subianto diklaim menunjuk sejumlah sosok di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengemban amanah sebagai juru bicara (jubir).

Salah satunya ialah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia merupakan politisi Partai Gerindra, ia menjabat sebagai Ketua OKK DPP Gerindra.

Sebelum menjabat sebagai Mensesneg, Pras sendiri merupakan anggota DPR. Ia bertugas di Komisi II.

Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Pras juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

Selain dirinya, Pras menyampaikan dua orang wakil menteri juga akan dipercaya sebagai juru bicara. Ialah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," tuturnya.

Angga Raka sendiri merupakan politisi Partai Gerindra. Mengutip dari berbagai sumber, Angga merupakan kader Gerindra sejak tahun 2008.

Pada tahun 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra.

Pada Pilpres 2024 lalu, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

Angga pun mulai berkecimpung di pemerintahan saat masuk ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Wamenkominfo di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia dilantik sebagai Wamenkominfo oleh Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024 untuk mendampingi Menkominfo saat itu, Budi Arie Setiadi.

Lalu di kepemimpinan Prabowo, Angga kembali dipercaya sebagai Wamenkomdigi mendampingi Meutya Hafid yang duduk di posisi menteri.

Sementara Juri Ardiantoro yang merupakan Wamensesneg, merupakan sosok yang memiliki latar belakang kepemiluan.

Ia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Setelah itu, Juri pun menapaki karirnya di KPU.

Ia pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jakarta dan juga ketua sekaligus komisioner KPU RI setelahnya.

Lalu pada 2020, Juri pun dilantik menjadi Deputi IV KSP. Juri mengundurkan diri dari jabatannya itu di akhir 2023 lantaran ia masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran sebagai wakil ketua.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono melantik pengurus Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) periode 2025-2027 untuk 13 provinsi, di Jakarta, Rabu.

"Dengan pelantikan hari ini, saya yakin FKPT bisa menjadi perpanjangan dan kebanggaan BNPT di masing-masing daerah dalam mengimplementasikan amanat undang-undang guna mencegah tindak pidana terorisme," kata Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan usai pelantikan, yang dipantau secara daring.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Adapun para pengurus FKPT periode 2025-2027 yang dilantik dari 13 provinsi dimaksud, yakni jajaran FKPT Aceh dengan Wiratmadinata sebagai ketua, FKPT Sumatera Utara dengan Arifudin Muda Harahap sebagai ketua, FKPT Sumatera Barat dengan Adil Mubarak sebagai ketua, FKPT Riau dengan Jenri Salmon Ginting, FKPT Kepulauan Riau dengan Lamidi sebagai ketua, serta FKPT Jambi dengan Abdurrahman sebagai ketua.

Kemudian, jajaran FKPT Bengkulu dengan Khairil Anwar sebagai ketua, FKPT Sumatera Selatan dengan Muhammad Yamin sebagai ketua, FKPT Bangka Belitung dengan Subardi sebagai ketua, FKPT Lampung dengan Muhammad Firsada sebagai ketua, FKPT Banten dengan Chairil Anwar sebagai ketua, FKPT DKI Jakarta dengan Taufan Bakrie sebagai ketua, serta FKPT Jawa Barat dengan Raden Roro Desy Priatni sebagai ketua.

Eddy pun berharap nantinya para deputi dari BNPT bisa memberikan informasi kepada para pengurus FKPT tentang wilayah yang dianggap rawan dengan paham radikal terorisme.

"Ini makanya FKPT dibentuk karena memang akar dari terorisme itu berasal dari daerah," ujarnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Tahun ini, sebanyak 36 FKPT Provinsi dan tiga FKPT tingkat kabupaten/kota turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT Ke-12 dengan total peserta luring mencapai lebih dari 50 orang dan daring sebanyak 300 orang.

Adapun pelantikan pengurus FKPT 13 provinsi periode 2025-2027 diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas FKPT Ke-12.

Rakernas FKPT Ke-12 tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan forum strategis untuk memutakhirkan pemahaman para pengurus terhadap dinamika terorisme terkini, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya, serta menyusun program kerja tahun 2025 yang adaptif dan berbasis data.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kepala BNPT lantik pengurus FKPT 13 provinsi periode 2025-2027

BANDUNG, KOMPAS.com - Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi telah mendaftarkan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan Perkumpulan Lyceum Kristen atas sengketa lahanSMA Negeri 1 Bandung.

Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Pemprov Jabar, Arief Nadjemudin, mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan banding tersebut pada Senin (21/4/2025) dan tinggal menunggu nomor register.

"Sudah kami daftarkan dua hari lalu, hari Senin melalui ecourt," ujarnya saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (23/4/2025).

Saat ini, Biro Hukum Pemprov Jabar tengah menyusun memori banding atas putusan tersebut, dan dalam waktu dekat akan segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

"Penyusunan memori banding 14 hari dari putusan. Dalam jangka waktu tersebut itu harus disampaikan," kata Arief.

Arief menegaskan menolak segala upaya di luar persidangan, termasuk ajakan damai dari pihak penggugat, yakni Perkumpulan Lyceum Kristen, dalam kasus ini.

"Tetap akan banding. Kami akan melalui upaya jalur hukum di persidangan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Perkumpulan Lyceum Kristen menang dalam perkara sengketa status lahan yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Bandung.

Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan PTUN Bandung dengan Nomor Perkara 164/G/2024/PTUN.BDG yang ditetapkan pada 17 April 2025.

Dalam putusannya, PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan dari Perkumpulan Lyceum Kristen dan menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung, serta tergugat intervensi, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Jambi (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja) menggelar acara pisah sambut dekan pada Kamis (17/4) dimana acara ini merupakan transisi kepemimpinan dari dekan periode 2021-2025, Prof Usman kepada dekan baru periode 2025-2029 Hartati.

Dalam acara yang dihadiri oleh Rektor Unja Prof Helmi, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof Hafrida dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof Fauzi Syam para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, serta seluruh dosen dan tendik Fakultas Hukum, dilangsungkan serah terima jabatan Dekan Fakultas Hukum Unja.

Prof Helmi memberikan dukungan penuh kepada Dekan baru dan berharap Fakultas Hukum dapat semakin dikenal dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Rektor juga menekankan pentingnya kerja sama dan integritas dalam menjalankan program kerja fakultas.

“Mudah-mudahan fakultas hukum berjalan ke depan lebih baik dan tentu saja semakin baik. Mari kita sama-sama menguatkan fakultas hukum ini dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujar Prof. Helmi.

Selanjutnya, sambutan dari Dekan Periode 2021-2025 Prof Usman menyampaikan laporan tentang capaian dan program kerja selama masa kepemimpinan nya.

“Beberapa capaian penting antara lain peningkatan akreditasi program studi, percepatan pengusulan guru besar, serta kerja sama dengan luar negeri, terutama Jerman. Ada beberapa program yang belum tercapai, seperti akreditasi program doktor dan magister ilmu hukum, yang harus dilanjutkan oleh Dekan baru. Saya berharap civitas akademika Fakultas Hukum dapat mendukung kepemimpinan baru dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi,” kata Profesor Usman.

Ia juga mengungkapkan keyakinannya bahwa Dr. Hartati, dengan didukung oleh tim yang solid, dapat menjalankan tugas dengan baik. Ia berharap akreditasi program studi yang belum selesai dapat segera rampung dan memperoleh status unggul.

Dekan periode 2025-2026 Hartati menyampaikan visi dan misinya untuk memajukan Fakultas Hukum. Ia menekankan pentingnya peningkatan publikasi ilmiah, penguatan peran fakultas dalam advokasi kebijakan publik, serta pengabdian kepada masyarakat dan menyerukan agar seluruh civitas akademika bekerja sama untuk mewujudkan visi fakultas yang lebih unggul.

Hartati menegaskan bahwa transisi kepemimpinan ini merupakan bagian dari estafet kepemimpinan yang harus dilanjutkan dengan visi dan misi yang sesuai dengan program universitas. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan fakultas tidak hanya bergantung pada pimpinan, melainkan juga pada kerja sama seluruh civitas akademika

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Kami cukup gembira ternyata penanganan pengembalian pengungsi sudah dilakukan pemerintah daerah secara baik

Sorong (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) membahas secara detail upaya dan sistem pemulangan pengungsi ke kampung halaman di Kabupaten Maybrat.

Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan, di Sorong, Rabu, menjelaskan tujuan kedatangannya ke Papua Barat Daya adalah untuk memastikan proses penanganan pengungsi di Maybrat kembali ke kampung mereka berjalan maksimal.

"Saya sudah banyak mendengar informasi detail tentang penanganan pengembalian pengungsi, saya kira sudah cukup jelas penanganannya," jelasnya usai mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemkab Maybrat bersama Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Kehadiran Kementerian HAM ini, katanya, untuk mendengar dan melihat secara langsung kondisi terkini penanganan pengembalian pengungsi di Maybrat.

"Kami cukup gembira ternyata penanganan pengembalian pengungsi sudah dilakukan pemerintah daerah secara baik," ucapnya.

Hanya saja, kata dia, sejumlah kendala yang menjadi penghambat proses pemulangan pengungsi di beberapa kampung hingga saat ini masih belum berjalan.

Kendala itu akan menjadi catatan penting baginya untuk kemudian disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait guna mendukung proses penanganan pemulangan pengungsi ke kampung halaman di Kabupaten Maybrat.

"Kendala mengenai akses jalan yang belum memadai, itu nanti jadi perhatian kami untuk disampaikan kepada kementerian terkait," ujarnya.

Wakil Bupati Maybrat Ferdinando Salossa mengatakan rapat bersama Kementerian HAM ini bagian penting untuk bersinergi dalam menangani persoalan yang menjadi kendala pemulangan pengungsi di Kabupaten Maybrat.

"Kendatipun demikian, kami sudah berupaya sejak 2021 untuk memulangkan pengungsi kembali ke kampung halamannya," ucapnya.

Dia menyebutkan dari sekitar 6.000 orang pengungsi di lima distrik yakni Distrik Aifat Selatan, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur, Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan, sebanyak 1.400 pengungsi dari 172 kepala keluarga sudah balik ke Distrik Aifat Selatan.

"Aktivitas masyarakat, layanan kesehatan dan pendidikan sudah berjalan seperti biasa," bebernya.

Kemudian, pemerintah setempat pun tengah berupaya melakukan pemulangan terhadap pengungsi ke Aifat Timur Tengah dan Aifat Timur.

Sementara yang belum sama sekali adalah Aifat Timur Jauh dan Aifat Timur Selatan. Kendalanya adalah akses jalan yang belum tersambung sehingga menjadi masalah utama dalam proses pemulangan para pengungsi.

"Jalan dari Susumuk Kabupaten Maybrat tembus ke Kabupaten Bintuni adalah ruas jalan trans nasional. Ruas jalan ini belum dibangun secara baik sehingga kita berharap ini menjadi perhatian pemerintah pusat," harapnya.

Pembangunan jalan itu, kata dia, juga menyangkut pelayanan kemanusiaan dari pemerintah daerah terhadap empat distrik pedalaman yakni Aifat Timur, Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Tengah dan Aifat Timur Selatan.

"Kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pembangunan akses jalan ini guna mendukung pelayanan dan juga pemulangan pengungsi," harapnya.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Maybrat telah berupaya untuk melakukan upaya pemulangan pengungsi ke empat distrik itu. Upaya ini untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Maybrat yang menginginkan wilayah itu aman, sehingga pelayanan dasar masyarakat di 24 distrik dan 259 kampung dan satu lurah bisa berjalan optimal.

Dia mengakui bahwa terkait data pengungsi, pemerintah daerah masih belum menentukan data pasti tentang pengungsi di lima distrik itu, karena pengungsi yang sudah kembali ke kampung halaman, keluar lagi dari kampung dan tersebar di beberapa wilayah seperti Sorong Selatan, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.

"Karena mereka ikut bersama anaknya di wilayah itu untuk bersekolah, sehingga sulit bagi kita menentukan data yang pasti," ucapnya.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Qurrata Ayuni menilai, monopoli negara atas pengelolaan zakat melalui Baznas melanggar prinsip-prinsip konstitusi.

Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan ahli dalam sidang lanjutan judicial review Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (22/04/2025).

“Ketika negara memaksa warga untuk menggunakan satu kanal resmi dan menutup saluran alternatif yang sah dan konstitusional, maka negara tidak lagi berada dalam posisi netral, melainkan menjadi aktor teologis yang memonopoli ekspresi ibadah umat,” ujar Qurrata Ayuni dalam keterangannya di Jakarta.

Permohonan uji materi ini diajukan terhadap sejumlah pasal yang memberikan kewenangan dominan kepada Baznas, yang dinilai telah menciptakan praktik monopoli kelembagaan dalam ibadah zakat. Ayuni menilai bahwa dominasi negara ini telah masuk kategori state overreach.

“Zakat adalah ibadah yang bersifat spiritual dan sosial. Ketika negara mengambil alih secara penuh, maka telah terjadi reduksi terhadap hak masyarakat sipil dalam mengekspresikan ibadah,” ucap dia.

MALANG, iNews.id - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Malang Raya menyerahkan proses hukum dugaan pelecehan seksual oleh oknum dokter rumah sakit swasta ke polisi. Proses penyelidikan masih dilaksanakan tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Malang Kota atas laporan dua korban berinisial QAR (31) dan ADE (30).

Ketua IDI Malang Raya Dokter Sasmojo Widito mengatakan, setiap anggota IDI terikat tiga norma dalam menjalankan tugas dan sumpah. Ketiga norma itu yakni norma etika profesi, norma disiplin profesi dan norma hukum.

Setiap calon dokter dan dokter sudah dibekali dengan pembekalan selama proses pendidikan. Baik di jenjang akademis dan dilanjutkan pembekalan profesi di puskesmas, rumah sakit jejaring, rumah sakit pendidikan utama dan wahana pendidikan profesi dokter lainnya di seluruh Indonesia.

"Kejadian akhir-akhir ini yang melibatkan beberapa di antara sejawat, kegagalan para sejawat dalam berperilaku profesional, sekaligus kegagalan pembimbingan oleh beberapa role model," ujar Sasmojo Widito, Rabu (23/4/2025).

Dia menegaskan, bila ada anggota IDI Malang Raya yang diduga tersangkut kasus pelanggaran norma hukum, prosesnya diselesaikan sebagaimana peraturan yang ada di negara ini. Dalam kasus ini, oknum dokter berinsial AYP yang merupakan dokter umum di Rumah Sakit (RS) Persada diduga melecehkan dua pasien.

"Untuk para sejawat yang diduga dan atau dilaporkan melanggar norma, baik norma etika profesi, norma disiplin profesi, norma hukum, pelanggaran kompetensi dan kewenangan, maka pengelolaan kasusnya mengikuti regulasi yang berlaku di negara kita, dengan melibatkan yang berwenang sesuai bidangnya," katanya.

Di sisi lain, Supervisor Humas Persada Hospital Sylvia Kitty Simanungkalit mengungkapkan, pihak rumah sakit telah menginvestigasi internal dan sidang kode etik usai dugaan pelecehan seksual mencuat ke publik. Oknum dokter AYP juga sudah dimintai keterangan tim etik rumah sakit dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke ranah hukum.

"Kami berkoordinasi dan mendukung sepenuhnya polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Kami percaya proses hukum adalah mekanisme yang tepat mencapai keadilan," ujar Kitty Simanungkalit.

RS Persada ditegaskan Kitty, tetap berkomitmen kepada penegakkan kode etik dan kenyamanan pasien serta menindak tegas siapa pun yang ada dalam lingkungan rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Terhadap pelanggaran kode etik kami menolak dengan tegas segala bentuk tindakan pelanggaran etika terhadap pasien, maupun siapa pun dalam lingkungan rumah sakit," ucap Kitty.

Sejauh ini hingga Rabu ini, polisi masih menyelidiki dugaan pelecehan seksual oknum dokter AYP terhadap dua pasien QAR (31) dan ADE (30).

"Terbaru berkaitan dugaan pelecehan seksual yang di salah satu rumah sakit swasta, kemarin sekitar pukul 11.30 WIB, ada satu orang perempuan lagi berinisial ADE yang membuat laporan," kata Kasi Humas Polresta Malang Kota Ipda Yudi Risdiyanto.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman pembunuhan saat melakukan siaran langsung di akun YouTube pribadinya. Ancaman ini disampaikan salah seorang warganet dengan nama pengguna 'Wowo dan Dedi Mulyadi orang sesat'.

Adapun tulisan bernada ancaman ini disampaikan oleh akun tersebut melalui komentar live chat pada Senin (21/4/2025). Dia juga menuliskan berulang-ulang kali kalimat ancaman, beberapa diantaranya akan melukai Dedi dan anaknya, sekaligus melakukan aksi pengeboman.

"Tunggu saja nanti dua bulan lagi saya bener bener gak main main saya akan melakukan aksi teror ke pada anda dan sekarang saya lagi melakukan proses membuat bom rakitan yang saya isi dengan paku," tulis akun tersebut.

Sekda Jabar Herman Suryatman membenarkan adanya ancaman terhadap KDM—panggilan akrab Dedi Mulyadi. Menurutnyma persoalan ini akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

"Saya kira kita kan negara hukum, bukan negara kekuasaan, kita restart ya, jadi kita kembalikan ke hukum yang berlaku dan saya kira ada aparat penegak hukum," katanya di Bandung, Rabu (23/4/2025).

Pemprov Jabar juga akan segera melakukan koordinasi internal setelah adanya ancaman terhadap Gubernur Jabar ini.

"Tentu kami pun di internal akan melakukan konsolidasi untuk memastikan semua baik-baik saja. Kalau niatnya baik, Innamal a'malu binniyat, jangan ragu. Niat kita kan untuk mencerahkan masyarakat, nuat kita untuk membahagiakan masyarakat dan praktiknya ini kan aktualisasinya melalui berbagai kebijakan," jelasnya.

Herman beranggapan aksi protes dan kontra merupakan hal yang biasa terjadi. Namun, untuk keamanan Gubernur dipastikannya akan dilakukan semaksimal mungkin terutama saat menjalankan tugas.

"Dimanapun, kapanpun yang punya kebijakan pemerintah tidak mungkin semuanya pro, pasti ada pro dan kontra. Saya kira ini dialektika ini dinamika, yang paling penting kita harus mitigasi, karena kami juga harus memastikan keamanan Pak Gubernur," tuturnya.

Selain itu, tim cyber yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jabar akan turut melakukan tindak lanjut untuk menelusuri soal ancaman tersebut. Meski demikian, tetap berkoordinasi dengan pihak penegak hukum.

"Nanti kami akan Koordinasi dengan APH (Aparat Penegak Hukum), dengan tim cyber kami, untuk memastikan dalam tanda kutip ya ancaman, hambatan, tantangan, gangguan, baik yang online, offline, kita harus antisipasi Kita harus mitigasi," katanya.