JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai aksi yang dilakukan Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri, duo pengacara yang diduga berada di balik kasus suap hakim senilai Rp60 miliar bukan sekadar manipulasi hukum. Ray berpendapat, hal tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap keadilan publik dan institusi negara.

?Kalau pelaku kejahatan ekonomi yang merugikan negara triliunan rupiah dapat dibersihkan dengan biaya kecil, hanya dengan suap kurang dari 1 persen dari total kerugian, maka yang terjadi sebenarnya bukanlah penegakan hukum, melainkan diskon hukum,? kata Ray, Rabu (23/4/2025).

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan dua advokat tersebut sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Keduanya menjadi tersangka pemberi suap kepada para hakim.

Suap tersebut diduga bertujuan agar tiga korporasi ekspor minyak goreng yakni Wilmar Group, Musim Mas Group, dan Permata Hijau Group divonis lepas dalam perkara ekspor CPO.

Ray berharap Kejagung kembali melakukan proses hukum terhadap perkara CPO. Tujuannya agar uang rakyat bisa dikembalikan lagi kepada rakyat.

Seperti diketahui, Kejaksaan menuntut ketiga terdakwa korporasi membayar denda dan uang pengganti dengan nilai mencapai Rp17,7 triliun. Para terdakwa korporasi juga dituntut agar perusahaannya ditutup.

?Jadi rakyat kehilangan uang Rp17,7 triliun. Sementara hakim, pengacara dan panitera, mengeruk keuntungan pribadi dari praktik suap Rp60 miliar,? ungkapnya.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan mengirim utusan yang mewakili Indonesia untuk hadir dalam prosesi pemakaman pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus , di Vatikan, Sabtu mendatang. Utusan yang dikirim antara lain Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk menghadiri pemakaman di Vatikan,? kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Rabu (23/4/2025).

Prasetyo menerangkan, tokoh-tokoh yang diutus oleh Prabowo di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Tommy Djiwandono, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ada juga mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Dia berharap, para tokoh yang diutus oleh Presiden Prabowo bisa mewakili bangsa dan negara dalam menyampaikan simpati dan belasungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus.

Prasetyo menambahkan, rencananya empat tokoh yang diutus akan berangkat pada Kamis atau Jumat besok.

Diberitakan sebelumnya, Misa Pemakaman Paus Fransiskus akan diadakan pada hari Sabtu, 26 April 2025 di Lapangan Santo Petrus.

Jenazah mendiang Paus akan dibawa ke Basilika Santo Petrus dan selanjutnya ke Basilika Santa Maria Maggiore untuk dimakamkan.



Vatikan telah mengonfirmasi jenazah Paus disemayamkan di dalam Basilika Santo Petrus mulai Rabu pagi. Umat diizinkan memberikan penghormatan terakhir.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi perbincangan publik lantaran digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Advokat Windu Wijaya yang merupakan pemohon uji materi mempunyai pertimbangan yuridis dan tata kelola pemerintahan untuk menggugat itu.

Khususnya terkait keabsahan struktur kelembagaan negara karena terdapat ketidaksesuaian antara 'tugas' dan 'fungsi' institusi pemerintahan.

"Saya meminta kepada MA untuk menyatakan Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan lembaga Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak sah menjalankan tugas dan fungsi," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (22/4).

Windu menilai Perpres 82/2024 secara eksplisit mengalihkan fungsi komunikasi politik dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sementara Pasal 2 Perpres 83/2019 yang menetapkan tugas komunikasi politik masih melekat pada KSP tidak dicabut ataupun disesuaikan.

Lantas, apa beda tugas antara KSP dengan PCO?

Pada 2019 lalu, tepatnya pada 18 Desember 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 (Perpres 83/2019) tentang Kantor Staf Presiden.

Perpres tersebut dibuat dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Kantor Staf Presiden adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan 10 fungsi.

Yakni pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden; pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan; pengelolaan isu strategis.

Selanjutnya pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan; pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi; penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan; pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Kantor Staf Presiden terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Kepala Staf Kepresidenan; Deputi; dan Tenaga Profesional.

Pada 15 Agustus 2024, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 (Perpres 82/2024) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perpres ini dikenal dengan Perpres PCO.

Perpres 82/2024 dibuat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dipimpin oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan enam fungsi.

Yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian atau lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyasar Generasi Z (11-28 tahun) dan Generasi Alpha (1-15 tahun) dalam melakukan program pencegahan tindak pidana terorisme.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan berdasarkan Indeks Potensi Radikalisme (IPR) 2022, radikalisasi pada Gen Z mencapai 10,4 persen atau paling tinggi jika dibandingkan generasi lainnya, yakni Generasi Milenial sebesar 10,3 persen dan Gen X sebesar 9,4 persen.

"Jadi jangan sampai Gen Z atau Gen Alpha ini di-brainwash dengan berbagai isu dari penyebar radikalisasi," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa rentannya Gen Z maupun Gen Alpha terpapar paham radikal yang menjadi cikal bakal terorisme tak terlepas dari digitalisasi yang sudah marak sejak mereka lahir.

Disebutkan bahwa kemajuan teknologi disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda, meningkatkan perekrutan, pelatihan dan proses radikalisasi, pendanaan dan penggalangan dana, serta perencanaan teroris bahkan potensi serangan siber.

Hal tersebut, menurutnya, berdampak pada meluasnya penyebaran propaganda, kemudahan dalam mencari informasi, dan mempercepat
terjadinya proses radikalisasi. Adapun pasca pandemi COVID-19, aktivitas pro-terorisme di internet semakin meningkat.

Maka dari itu dalam pencegahan tindak pidana terorisme, BNPT melakukan tiga upaya, yakni melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Eddy menyebutkan kesiapsiagaan nasional dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan aparatur, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kajian terorisme.

Sementara itu, kontra-radikalisasi dilakukan melalui kegiatan kontranarasi, kontrapropaganda, serta kontraideologi.

Selain itu, sambung dia, deradikalisasi dilakukan lewat proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan untuk
menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.

"Deradikalisasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Deradikalisasi yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigjen Pol. Yuldi Yusman resmi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi menggantikan pejabat sebelumnya Saffar Muhammad Godam.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi disaksikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Kantor Ditjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Rabu.

“Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara,” kata Agus sebagaimana keterangan tertulisnya.

Selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman tercatat pernah mendeportasi warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals dalam kasus eksploitasi seksual anak.

Dia juga berhasil mengamankan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara, hingga mengamankan dua warga negara China yang diburu pemerintah setempat dalam kasus kejahatan ekonomi.

Sementara itu, Plt. Dirjen Imigrasi sebelumnya, Godam akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum.

Pada serah terima jabatan tersebut, Menteri Agus menyampaikan apresiasinya terhadap pengabdian Godam di Ditjen Imigrasi. Menurut dia, kepemimpinan Godam telah membawa perubahan positif terhadap instansi.

Selama enam bulan menjabat, Ditjen Imigrasi di bawah kepemimpinan Godam mencapai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar Rp9 triliun. Pencapaian itu juga melampaui target Rp6 triliun.

Selain itu, dia juga aktif memperluas tempat layanan imigrasi di luar kantor atau immigration lounge serta memperluas penggunaan pintu otomatis (autogate)di tempat pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan utama.

Menurut catatan Ditjen Imigrasi, autogate telah diterapkan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (98 autogate); Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (90 autogate); Bandara Juanda, Surabaya (28 autogate); Bandara Kualanamu, Medan (30 autogate); dan Pelabuhan Batam Centre, Batam (5 autogate).

“Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan,” kata Menteri Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Mensesneg Prasetyo Hadi layak menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin menilai Prasetyo menguasai peran sebagai corong Presiden.

"Layak dia, layak dan bagus sekali," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin menyambut baik sosok Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Cak Imin mengungkit saat Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta.

"Saya menyambut baik, saya sangat senang dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbicara dengan teman-teman mahasiswa, bahkan naik panggung juga ketika menjelaskan berbagai agenda pemerintah, Pak Mensesneg betul-betul menguasai," tambahnya.

Prasetyo diketahui ditunjuk menjadi jubir Presiden. Pras, sapaan akrabnya, mengatakan diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4).

Simak juga Video: Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

(dwr/rfs)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) merespons penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara Presiden Prabowo Subianto . Menurutnya, penunjukan itu merupakan hal positif karena merupakan bentuk penguatan komunikasi publik pemerintah yang diperlukan untuk menjawab tantangan penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

?Ya saya rasa Bapak Presiden juga memandang perlu terus dilakukan penguatan, karena komunikasi publik pemerintah yang dilakukan selama ini tentu harus terus kita perluas," ujar AHY di Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

AHY mengatakan, pemerintah harus terus menjelaskan berbagai kebijakan kepada masyarakat melalui sumber yang kredibel dan bisa dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang kuat dalam menyampaikan arah kebijakan Presiden.



"Sebetulnya ini juga berlaku bagi kami. Banyak hal yang harus dijelaskan kepada masyarakat luas, termasuk soal infrastruktur, misalnya. Itulah mengapa dalam berbagai kesempatan saya juga ingin membantu menjelaskan sebetulnya apa yang menjadi arahan direktif Bapak Presiden Prabowo," ucap AHY.

AHY menilai penunjukan Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo merupakan langkah strategis yang akan memperkuat komunikasi lintas sektor dan membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah secara lebih utuh. "Ini contoh bahwa rasa-rasanya penguatan komunikasi seperti ini baik saja dan positif maksud saya," jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mensesneg Prasetyo Hadi sebagai jubir. Sebelumnya, Prabowo telah membentuk Presidential Communication Office (PCO) atau Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dikepalai oleh Hasan Nasbi.

Dalam sebuah kesempatan, Prasetyo mengatakan, bahwa dirinya tidak perlu dilantik oleh Presiden sebagai jubir. Dia hanya menegaskan agar jabatannya sebagai Mensesneg juga harus aktif sebagai jubir.

"Enggak, enggak perlu dilantik, kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ucap Prasetyo dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Prasetyo menjelaskan perbedaannya dengan PCO. Dia hanya menegaskan diminta Kepala Negara untuk membantu PCO. "Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu gitu," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) berperan sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah Indonesia.

FKPT, menurut dia, merupakan tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme di daerah.

"Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 mengamanatkan kepada BNPT bahwa pencegahan terorisme hukumnya wajib maka kami bentuk FKPT sesuai UU," ucap Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, ia pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dengan lebih aktif dan bisa berbaur bersama Forkopimda, kata dia, upaya pencegahan terorisme di daerah bisa berjalan dengan lebih baik.

Dia pun mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism), namun radikalisasi masih terus berlanjut, bahkan sering mengincar Generasi Z melalui platform digital.

Berkaitan dengan hal tersebut, Eddy meminta FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Tanah Air, khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan radikal terorisme," ujar Andi dalam kesempatan yang sama.

Dia pun meyakini berbagai kerja FKPT di daerah, termasuk dalam terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah, pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing.

Pasalnya, menurut dia, semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," ucap dia menambahkan.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Menurutnya, FKPT jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.

"Undang-undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," jelas Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).

Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui media digital. Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.

"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," ujarnya.

Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.

"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme.

Ketua FKPT Sulawesi Tenggara ini pun yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.

"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.

'Lihat juga video: BNPT Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme Sekaligus Rayakan HUT Ke-14'

(anl/ega)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono meminta Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di seluruh Indonesia menampung informasi mengenai potensi tindak pidana terorisme dari masyarakat.

Pasalnya, kata dia, saat ini penangkapan terhadap pelaku terorisme bisa dilakukan sedari adanya potensi tindak pidana, salah satunya berupa kepemilikan bahan untuk perakitan bom.

"Kalau dahulu, bomnya sudah jadi baru pelakunya ditangkap. Ketika meledak sudah tidak ada pencegahan, ini yang bahaya," ujar Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan pada Rapat Kerja Nasional Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Ke-12, yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Maka dari itu dengan adanya keberadaan FKPT di seluruh daerah Indonesia, ia menyebutkan berbagai potensi tindak pidana terorisme tersebut bisa dikumpulkan informasinya dari masyarakat.

Berbagai informasi itu, kata dia, dapat dilaporkan kepada Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT serta Satuan Tugas (Satgas) Intelijen.

Nantinya, Satgas Intelijen, yang bertugas memantau jaringan terorisme di Indonesia, akan membuat laporan guna dikirimkan kepada aparat penegak hukum (apgakum) sebagai dasar penangkapan.

Eddy mencontohkan salah satu potensi tindak pidana terorisme yang bisa ditangkap pelakunya, yakni kepemilikan pupuk urea yang kemungkinan akan dipakai untuk perakitan bom.

"Namun konsekuensinya penyidik harus dapat membuktikan bahwa pupuk urea ini digunakan untuk membuat bom," tuturnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh nasional untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Tokoh-tokoh tersebut mewakili Indonesia untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut.

"Atas nama pemerintah Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025), dilansir dari detikNews.

Prasetyo menyebut ada empat nama yang ditunjuk sebagai utusan resmi. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Tommy), Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, waktu keberangkatan para utusan masih dalam proses pengaturan. Ia memperkirakan mereka akan terbang ke Vatikan paling lambat Jumat (25/4/2025).

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujarnya.

Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin, 21 April 2025. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik ke-266 itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pneumonia yang dideritanya.

Vatikan mengumumkan bahwa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4/2025). Prosesi pemakaman akan berlangsung di alun-alun depan Basilika Santo Petrus, dengan kehadiran para pemimpin dunia dan ribuan umat Katolik dari berbagai negara.

(dpw/dpw)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono melantik pengurus Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) periode 2025-2027 untuk 13 provinsi, di Jakarta, Rabu.

"Dengan pelantikan hari ini, saya yakin FKPT bisa menjadi perpanjangan dan kebanggaan BNPT di masing-masing daerah dalam mengimplementasikan amanat undang-undang guna mencegah tindak pidana terorisme," kata Komjen Pol. Eddy saat memberikan kata sambutan usai pelantikan, yang dipantau secara daring.

FKPT merupakan forum daerah yang dibentuk oleh BNPT dalam kerja sama pelibatan masyarakat untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. FKPT hadir di seluruh provinsi dan beberapa kabupaten/kota dengan melibatkan tokoh-tokoh lokal lintas sektor.

Adapun para pengurus FKPT periode 2025-2027 yang dilantik dari 13 provinsi dimaksud, yakni jajaran FKPT Aceh dengan Wiratmadinata sebagai ketua, FKPT Sumatera Utara dengan Arifudin Muda Harahap sebagai ketua, FKPT Sumatera Barat dengan Adil Mubarak sebagai ketua, FKPT Riau dengan Jenri Salmon Ginting, FKPT Kepulauan Riau dengan Lamidi sebagai ketua, serta FKPT Jambi dengan Abdurrahman sebagai ketua.

Kemudian, jajaran FKPT Bengkulu dengan Khairil Anwar sebagai ketua, FKPT Sumatera Selatan dengan Muhammad Yamin sebagai ketua, FKPT Bangka Belitung dengan Subardi sebagai ketua, FKPT Lampung dengan Muhammad Firsada sebagai ketua, FKPT Banten dengan Chairil Anwar sebagai ketua, FKPT DKI Jakarta dengan Taufan Bakrie sebagai ketua, serta FKPT Jawa Barat dengan Raden Roro Desy Priatni sebagai ketua.

Eddy pun berharap nantinya para deputi dari BNPT bisa memberikan informasi kepada para pengurus FKPT tentang wilayah yang dianggap rawan dengan paham radikal terorisme.

"Ini makanya FKPT dibentuk karena memang akar dari terorisme itu berasal dari daerah," ujarnya.

FKPT yang terbentuk sejak tahun 2012 merupakan mitra strategis BNPT di daerah yang menjembatani pelaksanaan pendekatan lunak (soft approach) melalui pelibatan tokoh agama, budaya, pendidikan, media, perempuan, hingga generasi muda dalam upaya menanggulangi penyebaran paham radikal terorisme.

Tahun ini, sebanyak 36 FKPT Provinsi dan tiga FKPT tingkat kabupaten/kota turut serta dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) FKPT Ke-12 dengan total peserta luring mencapai lebih dari 50 orang dan daring sebanyak 300 orang.

Adapun pelantikan pengurus FKPT 13 provinsi periode 2025-2027 diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas FKPT Ke-12.

Rakernas FKPT Ke-12 tidak hanya menjadi forum seremonial, melainkan forum strategis untuk memutakhirkan pemahaman para pengurus terhadap dinamika terorisme terkini, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya, serta menyusun program kerja tahun 2025 yang adaptif dan berbasis data.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025