JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai tudingan ijazah palsu masalah ringan. Meski demikian, hal tersebut perlu dibawa ke ranah hukum agar jelas dan gamblang.

Mantan Gubernur Jakarta itu melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu pada hari ini, Rabu (30/4/2025).

?Ya ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang,? ujar Jokowi di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).

Jokowi juga memberikan penjelasan mengapa dirinya secara langsung membuat laporan ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Dia menegaskan supaya lebih jelas dan gamblang.

?Kan dulu masih menjabat (presiden), tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, jadi lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang,? katanya.

Sudah ada dua laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Pertama, laporan dibuat di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Metro Jakarta Pusat.

Laporan yang dibuat Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Pusat teregister dengan Nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

Sementara itu, laporan yang dibuat Peradi Bersatu ke Polres Metro Jakarta Selatan teregister dengan Nomor LP/B/1387/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKARTA SELATAN/POLDA METRO JAYA pada 26 April 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Penyebab kenaikan harga emas yang belakangan menjadi sorotan publik mendapat respons dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menurut Prasetyo, penyebab kenaikan emas bukan hanya fenomena dalam negeri, melainkan bagian dari dinamika global.

"Jadi kalau kita perhatikan bahwa kenaikan harga emas ini tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga ini bagian dari pengaruh adanya kenaikan harga emas dunia yang dipicu oleh beberapa hal di antaranya adalah berkenaan dengan geopolitik maupun geoekonomi, sehingga permintaan terhadap emas naik secara signifikan,"jelas Prasetyo kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Lanjut Prasetyo, hal ini menyebabkan mekanisme pasar bekerja sehingga harga-harga emas komoditas-komoditas utama dunia ikut naik termasuk di dalam negeri.

1. Faktor Utama Harga Emas

Dia menambahkan, salah satu faktor utama lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap emas sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Kehadiran Bank Bullion, katanya, turut memperkuat minat masyarakat dalam berinvestasi emas.

"Faktor kedua kemudian juga ini yang menjadi salah satu penyebab tentunya masyarakat kita masih menganggap bahwa emas adalah instrumen investasi yang paling aman dan stabil. Dengan adanya pergerakan harga emas yang cenderung naik, menyebabkan masyarakat kita terdorong juga untuk berinvestasi dalam bentuk emas. Apalagi semenjak kita untuk pertama kalinya punya bank Bullion, yang beberapa waktu lalu diresmikan oleh Bapak Presiden sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berinvestasi emas dengan jauh lebih baik dan jauh lebih aman," paparnya.

2. Harga Emas Naik

Prasetyo pun menyampaikan bahwa berlebihan jika ada spekulasi bahwa kenaikan harga emas mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional.

"Bahwa ada beberapa yang beranggapan kenaikan-kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi, saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan kami berharap kita semua tentu memberikan pandangan yang konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi kita," ujarnya.

3. Stabilitas Ekonomi RI

Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kewaspadaan dan apresiasi terhadap setiap pandangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Meskipun, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih rasa penghormatan terhadap pandangan-pandangan yang bagi kami, bagi kita semua, mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita.Saya kira begitu berkenaan dengan naiknya, kecenderungan naiknya harga-harga emas," pungkasnya.

Editor : Boby

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan siapa pun menggugat UU TNI, yang baru disahkan DPR RI sekitar sebulan lalu dan diteken Presiden.

Namun, ia bertanya-tanya tentang alasan masyarakat menggugat UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, pemerintah dan DPR RI sudah memberikan penjelasan atas perubahan pasal dalam beleid tersebut.

"Kalau gugatan sebagai sebuah hak ya diperbolehkan. Tapi apa lagi yang mau digugat, semua sudah diberikan penjelasan," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Menurut Prasetyo, penjelasan pasal itu sudah disampaikan ke publik secara transparan.

Ia berpendapat, tidak ada lagi perubahan yang menonjol di beleid tersebut.

"Pasal-pasal atau poin-poin perubahan di situ juga sudah diberikan penjelasan ke publik gitu. Dan rasa-rasanya tidak lagi yang menonjol secara substansi ya. Tapi kalau ada yang menggugat, ya monggo. Silakan, nanti dipelajari," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia digugat delapan kali ke Mahkamah Konstitusi (MK) sejak disahkan bulan lalu, Kamis (20/3/2025).

Dilansir dari laman mkri.id, gugatan UU TNI yang telah mendapat nomor registrasi sebanyak lima perkara.

Perkara pertama terdaftar pada 23 April 2025 dengan nomor perkara 45/PUU-XXII/2025 yang diajukan oleh para mahasiswa dari Fakultas Hukum UI.

Kemudian, registrasi perkara pada tanggal 25 April 2025 untuk empat perkara dengan nomor 55, 56, 57, dan 58/PUU-XXIII/2025.

Sedangkan untuk gugatan yang baru masuk dalam tahap permohonan diajukan pada 23, 25, dan 28 April 2025.

Tiga gugatan ini belum mendapat nomor perkara.

Dari delapan perkara ini, tujuh di antaranya menggugat terkait uji formal pembentukan UU TNI, sedangkan satu masuk pada uji materiil.

Salah satu penggugat adalah mahasiswa Universitas Padjajaran, Moch Rasyid Gumilar, yang mengatakan bahwa gugatan itu dilayangkan karena melihat pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, mengesahkan UU TNI secara serampangan.

"Kita bisa melihat contohnya, presiden baru mengumumkan adanya pengesahan atau pengundangan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 ini di tanggal 17 April, namun faktanya kita mengetahui bahwa undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 26 Maret," ucap Rasyid saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa fokus utama Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 adalah percepatan transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur demi mewujudkan birokrasi kelas dunia pada 2045.

Dia menyebut GDRBN 2025–2045 akan menjadi tonggak penting dalam transformasi birokrasi Indonesia, dengan visi utama adalah menciptakan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, dengan pendekatan human-based yang fokus pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

“GDRBN menargetkan perubahan mendasar di berbagai aspek, mulai dari transformasi digital pemerintahan hingga peningkatan kompetensi aparatur, menciptakan kelembagaan yang lincah, hingga pelayanan publik berkualitas serta inklusif,” kata Rini saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu.

Rini menjelaskan Kementerian PANRB telah menyiapkan program strategis reformasi birokrasi yaitu sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP), pemerintah digital, serta transformasi pelayanan publik

SAKP mendorong sinergi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan nasional secara kolaboratif, efektif, dan efisien, menggantikan pendekatan instansional yang sebelumnya belum selaras dan belum optimal mendukung outcome bersama.

Pemerintah juga melakukan percepatan dan kesinambungan transformasi digital dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada, yaitu fondasi kebijakan dan tata kelola.

Dia mengatakan transformasi digital pemerintah bergeser dari sekadar digitalisasi prosedur menuju sistem yang berorientasi pada dampak dan penciptaan nilai publik.

“Kementerian PANRB juga berkomitmen untuk mengoptimalkan ekosistem pelayanan publik dengan harapan ke depan dapat meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan, serta memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat kepada masyarakat luas,” tuturnya.

Dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024, Kementerian PANRB juga memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB 2024.

Ia berharap pencapaian ini dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang, sekaligus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

“Birokrasi yang berdampak dapat tercapai apabila kita dapat bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan nasional bersama. Apa yang kita kerjakan sesungguhnya bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Rini.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto melaporkan capaian reformasi birokrasi yang merupakan hasil evaluasi RB sepanjang tahun 2024.

Pada 2024, Tim Penilai Nasional (TPN) melakukan evaluasi RB pada 628 instansi, terdiri dari 82 kementerian/lembaga, 38 provinsi, dan 508 kabupaten/kota.

Dirinya menyampaikan kementerian/lembaga memiliki rata-rata indeks RB 82,98 atau naik 6.17 poin. Pemerintah provinsi memiliki rata-rata indeks RB 74,63 atau naik 4.92 poin, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki rata-rata 69,46 di tahun 2024 atau naik 10.14 poin dari tahun sebelumnya.

“Kami mendorong instansi dengan capaian indeks RB di atas rata-rata untuk membagikan praktik terbaiknya. Kami juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam implementasi Reformasi Birokrasi, dan mengajak untuk terus memperkuat kolaborasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” pungkas Erwan.

Berikut instansi pemerintah dengan indeks RB terbaik hasil evaluasi RB Tahun 2024:

Pemerintah Provinsi Terbaik
1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali
3. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat
5. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik Setiap Wilayah
1. Pemerintah Daerah Kota Surabaya
2. Pemerintah Daerah Kota Denpasar
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4. Pemerintah Daerah Kota Padang
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Instansi Pemerintah dengan Delta Tertinggi
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Berau
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
3. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa saja tak berkenan terkait mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Maka dari itu, dia mengatakan bahwa Presiden saat ini sedang mempelajari terkait kondisi mundurnya Hasan Nasbi itu. Dia pun menyebut bahwa pengunduran diri Hasan Nasbi itu merupakan rencana.

"Mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, kita tunggu keputusan dari Bapak Presiden," kata Prasetyo usai menghadiri acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya sudah melaporkan rencana pengunduran diri itu kepada Presiden. Untuk itu, dia mengatakan bahwa Presiden yang ingin mempelajari itu pun memiliki berbagai makna.

Walaupun begitu, menurut dia, sejauh ini belum ada tokoh lain yang akan menggantikan Hasan Nasbi. Dia mengatakan bahwa pemerintah pun akan mengumumkan jika nantinya ada keputusan Presiden terkait kondisi PCO.

"Belum, kan mau dipelajari, mau dipelajari itu kan maknanya macam-macam," katanya.

Sebelumnya, Hasan Nasbi telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) pada Selasa (29/4) dan menyatakan kesediaannya untuk membantu seluruh proses transisi jabatan itu.

Hasan Nasbi diketahui sudah tidak lagi beraktivitas di Kantor Komunikasi Presiden sejak Senin (21/4). Dia tidak menjelaskan alasannya mundur, tetapi dia mengaku keputusan yang diambilnya tersebut sudah matang

"Jadi sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain kesempatan," kata Hasan Nasbi dalam video dari akun instagram @totalpolitikcom pada Selasa (29/4).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arya Saloka, Noverizky Tri Putra Pasaribu, membantah alasan orang ketiga sebagai penyebab perceraian Arya Saloka dan Putri Anne.

Noverizky memastikan bahwa Arya dan Putri Anne memang sudah sepakat untuk berpisah.

“Tidak ada isu orang ketiga. Ini benar-benar murni hanya hubungan mereka berdua yang merasa ingin berpisah secara baik-baik, demi kepentingan anak, tidak lebih tidak kurang,” ujar Noverizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan perceraian, Noverizky enggan membeberkan detailnya.

“Ya memang sudah jalan dari Yang Maha Kuasa, mungkin sudah tidak bisa bersama lagi. Jadi, lebih ke arah internal, keputusan internal secara baik-baik tidak ada isu di situ. Jadi, mereka memutuskan pisah secara baik-baik,” kata Noverizky.

Noverizky juga mengungkapkan bahwa Arya dan Putri telah tinggal terpisah selama beberapa tahun terakhir, tetapi tetap menjaga hubungan baik.

“Kalau pisah rumahnya sendiri kami tidak bisa memastikan secara pasti, yang pasti sudah tidak bersama beberapa tahun terakhir. Tetapi masih berhubungan baik sebagai kedua orang tua untuk anak,” tutur Noverizky.

Sebagai informasi, Arya Saloka mengajukan cerai Putri Anne pada 15 April 2025 ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Arya dan Putri diketahui menikah pada 6 Agustus 2017 dan dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim Rumi.

Isu keretakan rumah tangga Arya dan Putri sebenarnya sudah ada sejak April 2022.

Bahkan, Putri Anne sempat mengaku sudah bercerai dari Arya.

Sempat beredar isu perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo.

Keduanya diduga terlibat cinta lokasi ketika membintangi sinetron Ikatan Cinta.

Namun, hingga saat ini Arya dan Amanda terus membantah isu tersebut.

Solo -

Sidang mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menemui kesepakatan. Keinginan dari penggugat, Muhammad Taufik, ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan.

Sidang yang berlangsung 1,5 jam di Pengadilan Negeri Solo itu meminta tergugat untuk menunjukkan ijazah Jokowi. Dalam tuntutan itu, kita Irpan, penggugat meminta untuk menunjukkan ke publik.

"Dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt Muhammad Taufik ya hari ini telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik," kata Irpan usai sidang mediasi, Rabu (30/4/2025).

Irpan mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasannya, kata dia, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing.

"Atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan," tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk perlindungan data diri pribadi. Untuk melindungi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

"Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya," bebernya.

Irpan mengaku, bahwa proses mediasi berjalan dengan lancar meski kedua belah pihak belum ada kata sepakat.

"Jalannya mediasi kita nggak ada persoalan nggak ada persoalan jadi masing-masing pihak sangat menghormati ya proses mediasi apalagi mediator ya Prof Dr. Adi Sulistyono. Ketika salah satu pihak sekiranya ada tensi yang agak naik, dia punya kemampuan secara baik untuk mengendalikan. Ya, demikian pula sebaliknya. Intinya lebih kurang seperti itu," pungkasnya.

Sementara itu, penggugat, Muhammad Taufik menegaskan pihaknya tetap menuntut ijazah Jokowi dibuka secara publik.

"Kami menginginkan dibukanya apa? Data Pak Jokowi terkait dengan sekolahnya. Kenapa? Karena beliau menjadi Presiden 10 tahun, menjadi Wali Kota 2,5 tahun, menjadi Gubernur 2,5 tahun dan seterusnya dan sampai hari ini tidak pernah ada peradilan yang mengatakan sah dan tidak sah," ucapnya.

Tapi, ia menduga bahwa semua tergugat yakni Jokowi, KPU, dan SMA Negeri 6 sudah berkompromi untuk kompak tidak menunjukkan ijazah.

"Sepertinya mereka sudah kompromi sebelumnya bahwa gugat 1, 2, 3 itu kompak tidak akan menunjukkan iya, tidak akan menunjukkan ijazah atau data dengan alasan itu data pribadi. Dan berhak menolak," pungkasnya.

Diketahui, gugatan ini merupakan perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, dilayangkan oleh pengacara asal Solo, Muhammad Taufiq. Dalam gugatannya, Taufiq melakukan gugatan kepada Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat 4.

(rih/apu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal mempelajari lebih dahulu pengajuan mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kepresidenan.

Adapun pengajuan itu sudah disampaikan Hasan sejak 21 April 2025. Namun, pernyataan mundur tersebut baru disampaikan Hasan kepada publik pada Selasa (29/4/2025) kemarin.

"Clue-nya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO Bapak Hasan Nasbi. Tapi beliau menyampaikan bahwa 'saya akan mempelajari terlebih dahulu'," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Hasan menuturkan, mempelajari dahulu bermakna banyak hal. Bisa saja kata dia, Prabowo tidak setuju dengan mundurnya Hasan.

Namun hingga kini, pihaknya masih menunggu keputusan Prabowo mengenai hal tersebut.

"Ya bisa jadi maknanya kan bisa jadi beliau, mohon maaf misalnya, bisa jadi kan, tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur. Kita tunggu keputusan dari bapak Presiden," ucap Prasetyo.

Karena masih menunggu keputusan, pemerintah pun belum menentukan pengganti Hasan Nasbi.

"Belum, kan mau dipelajari. Mau dipelajari itu kan maknanya macem-macem," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Hasan telah mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025 lalu.

Surat itu dikirimkan ke Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujar Hasan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Menurut ia, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.

"Tentunya tetap dalam kerangka-kerangka dan mekanisme yang berlaku dan bisa kita diskusikan semua, apabila ada yang sekiranya belum pas gitu," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.

Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.

Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

Agenda May Day yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

Dalam peringatan tersebut ,KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan berpidato saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diselenggarakan gabungan serikat pekerja Indonesia di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).

"Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional," kata Prasetyo usai acara silaturahmi dengan serikat pekerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Mensesneg mengatakan bahwa Presiden Prabowo menganggap para pekerja atau buruh merupakan pilar ekonomi sehingga pemerintah, sektor swasta, industri, dan seluruh pemangku kebijakan harus bekerja sama dengan elemen buruh.

Menurut ia, seluruh pihak harus bersatu padu dan maju bersama-sama untuk mencari kesejahteraan. Jangan sampai ada salah satu pihak yang diuntungkan melebihi dari pihak lainnya.

"Tentunya tetap dalam kerangka-kerangka dan mekanisme yang berlaku dan bisa kita diskusikan semua, apabila ada yang sekiranya belum pas gitu," katanya.

Prasetyo mengatakan bahwa seluruh pihak harus memahami bahwa keadaan geopolitik saat ini sedang tidak menentu.

Menurut ia, pihak swasta atau pengusaha harus saling mawas diri dan membuka seluas-luasnya komunikasi dengan buruh atau serikat pekerja.

Di sisi lain, Prasetyo meminta bahwa seluruh elemen serikat pekerja juga harus bersatu untuk meraih cita-cita pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

Agenda May Day yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.

Dalam peringatan tersebut ,KSPI mengangkat enam isu utama yang menjadi tuntutan kaum buruh, yaitu penghapusan sistem alih daya (outsourcing), pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, perlindungan buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta pembentukan satgas untuk mencegah PHK massal.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025