Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara terkait dengan rencana Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengelola aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

Prasetyo Hadi menjelaskan, rencana tersebut didorong langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahannya kepada manajemen Danantara dan segenap direksi BUMN pada Senin (28/4/2025).

Namun demikian, Mensesneg menekankan bahwa realisasi akuisisi aset GBK oleh Danantara itu masih memerlukan waktu.

“Kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini,” kata Hadi kepada media, Rabu (30/4/2025).

Pasalnya, saat ini Kawasan GBK sendiri dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kemensetneg yakni Pusat Pengelolaan Komplek gelora Bung Karno (PPK GBK). Di mana, pengalihan asetnya tentu akan berbeda dengan pengalihan aset BUMN.

Mensesneg juga menegaskan, hingga saat ini belum ada aset di Kawasan GBK yang telah dikelola oleh Danantara.

"Bagaimana pun aset GBK di bawah Kemensetneg adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," tegasnya.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo. Dia menyebut saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman transformasi kawasan GBK usai disebut-sebut bakal dikelola BPI Danantara.

“Tentunya, setiap proses perubahan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan prinsip tata kelola yang baik serta mengedepankan kepentingan nasional,” kata Rakhmadi kepada Bisnis, Selasa (29/4/2025).

Lebih lanjut, Adi juga mengaku bakal terlebih dahulu menyelesaikan sengketa aset Blok 15 yang merupakan lahan ex-Hotel Sultan. Di mana, hotel itu sebelumnya dikelola oleh PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Penyelesaian sengketa itu dilakukan guna memastikan seluruh aset di Kawasan GBK telah clean and clear.

“Untuk aset-aset tertentu yang saat ini masih dalam proses penyelesaian hukum, seperti Blok 15 atau lahan ex Hotel Sultan, kami percaya bahwa penyelesaiannya akan tetap mengacu pada prinsip pada kepentingan publik dan kepentingan negara,” tambahnya.

Sidang mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menemui kesepakatan. Pihak penggugat meminta Jokowi selaku termohon menunjukkan ijazahnya ke publik, namun permintaan itu ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan.

Sidang yang berlangsung 1,5 jam di Pengadilan Negeri Solo itu meminta tergugat menunjukkan ijazah Jokowi. Dalam tuntutan itu, menurut Irpan, penggugat meminta untuk menunjukkan ke publik.

"Dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt Muhammad Taufik ya hari ini telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik," kata Irpan seusai sidang mediasi, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Irpan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasannya, menurut dia, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing.

"Atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan," tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk perlindungan data diri pribadi. Untuk melindungi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

"Selain itu, di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya," bebernya.

Simak selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Jokowi Tunjukkan Ijazah UGM ke Penyidik Polda Metro Jaya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arya Saloka, Noverizky Tri Putra Pasaribu, memastikan hubungan Arya Saloka dan Putri Anne baik-baik saja.

“Sangat baik, sangat baik sekali. Tidak seperti yang terlihat dan diketahui masyarakat,” ujar Noverizky di PA Jakarta Selatan, Rabu (30/4/2025).

Noverizky mengatakan, keputusan untuk bercerai ini sudah merupakan kesepakatan Arya dan juga Putri Anne.

“Mereka memutuskan ini kepentingannya bersama-sama,” kata Noverizky.

Noverizky tak menampik bahwa Arya dan Putri sudah pisah rumah beberapa tahun belakangan ini.

Meski demikian, Arya dan Putri berhubungan baik demi anak semata wayang mereka.

“Kalau pisah rumahnya sendiri kami tidak bisa memastikan secara pasti, yang pasti sudah tidak bersama beberapa tahun terakhir. Tetapi masih berhubungan baik sebagai kedua orang tua untuk anak, untuk Ibrahim Jalal Ad Din Rumi,” ucap Noverizky.

Noverizky juga menepis isu adanya orang ketiga di rumah tangga Arya dan Putri Anne.

“Tidak ada isu orang ketiga, ini benar-benar murni hanya hubungan mereka berdua yang merasa ingin berpisah secara baik-baik, demi kepentingan anak, tidak lebih tidak kurang,” tutur Noverizky.

Sebagai informasi, Arya Saloka mengajukan cerai Putri Anne pada 15 April lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Arya dan Putri diketahui menikah pada 6 Agustus 2017 dan dikaruniai seorang anak bernama Ibrahim Rumi.

Isu keretakan rumah tangga Arya dan Putri sebenarnya sudah ada sejak April 2022.

Bahkan, Putri Anne sempat mengaku sudah bercerai dari Arya.

Sempat beredar isu perselingkuhan antara Arya Saloka dan Amanda Manopo.

Keduanya diduga terlibat cinta lokasi ketika membintangi sinetron Ikatan Cinta.

Namun, baik Arya maupun Amanda menepis isu tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa aturan tentang pembentukan tiga satuan tugas khusus peningkatan investasi dan deregulasi masih dirumuskan karena substansi dari aturan tersebut melibatkan kementerian/lembaga (K/L) terkait hingga sektor usaha dan industri.

Prasetyo menjelaskan bahwa pembentukan tiga satgas tersebut bertujuan meningkatkan dan memberi kemudahan iklim investasi, memberi percepatan perizinan berusaha, deregulasi, hingga mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Termasuk kita juga ingin menyinkronisasikan dengan teman-teman di swasta, di sektor usaha maupun di sektor industri, termasuk dengan teman-teman serikat-serikat buruh kaitannya dengan satuan tugas dan mitigasi PHK," kata Prasetyo dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tiga satgas khusus sebagai tindak lanjut usai Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kebijakan tarif resiprokal bersama para pejabat tinggi Amerika Serikat.

Tiga satgas tersebut meliputi Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, serta Satgas Deregulasi Kebijakan.

Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah ingin Satgas Mitigasi PHK tidak hanya menangani kasus di hilir, tetapi secara menyeluruh, mulai dari sektor industri, usaha, hingga para pekerja.

"Sehingga sampai hari ini masih terus kita rumuskan poin-poin yang akan diatur dalam proses-proses deregulasi dalam rangka peningkatan iklim investasi maupun mempercepat serta mempermudah perizinan berusaha," kata Prasetyo.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kunjungannya delegasi Indonesia ke Amerika Serikat untuk menegosiasi kebijakan tarif resiprokal telah mencapai banyak kemajuan penting.

"Satgas dan perundingan ini diharapkan Indonesia bisa dalam posisi untuk mempercepat perundingan dengan Amerika Serikat," kata Airlangga.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Isu soal ancaman ledakan di Polres Pacitan yang sempat menghebohkan warga, akhirnya diluruskan pihak kepolisian. Polda Jawa Timur memastikan, insiden pengancaman tersebut murni persoalan BBM subsidi ilegal dan tidak ada kaitannya dengan aksi terorisme.

Dua pria, salah satunya eks narapidana terorisme, memang sempat mengancam petugas saat dimediasi, namun tak ditemukan indikasi rencana peledakan ataupun barang bukti terkait tindak pidana teror.

Kedua pelaku melakukan ancaman saat dimediasi terkait kasus truk bermuatan BBM subsidi ilegal. Peristiwa itu kini telah ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim, dengan kedua pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, insiden bermula pada 25 April 2025. Usai peristiwa pengancaman itu, Jules memastikan tak ada ancaman meledakkan Polres Pacitan sebagaimana sempat beredar.

"Saya katakan peristiwa karena kejadiannya yang sesungguhnya adalah kecelakaan lalu lintas antara sebuah kendaraan truk jenisnya Elf dengan satu kendaraan L300. Di mana kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban jiwa. Jadi tidak ada korban sebenarnya, kejadian sekitar 06.15 WIB ya," kata Jules, Rabu (30/4/2025).

"Nah, setelah itu kemudian terhadap keduanya baik pengemudi Elf maupun pengemudi minibus ya dilakukan pertemuan, diupayakan untuk mediasi karena tidak ada korban dan penyelesaian seperti apa yang diharapkan dari kedua belah pihak antara pengemudi truk Elf maupun pengemudi L300," imbuhnya.

Sekitar pukul 10.00 WIB saat mediasi di kantor Satlantas Polres Pacitan, dua pelaku mendatangi lokasi. Mereka mengaku sebagai pemilik barang berupa BBM subsidi jenis biosolar yang dibawa truk Elf tersebut.

"Kurang lebih kisarannya antara 3.500 sampai 4.000 (liter biosolar)," paparnya.

Saat itu, kedua orang tersebut melakukan pengancaman kepada polisi yang berjaga agar segera mengeluarkan truk Elf tersebut.

"Tentunya yang menurut kami didapatkan oleh para pelaku, para tersangka itu dengan cara ilegal, karena hal ini merupakan BBM subsidi," tuturnya.

Namun, Jules menegaskan tak ada ancaman untuk meledakkan kantor polisi.

"Namun tidak ada penyampaian sebagaimana yang sebelumnya diberitakan ada penyampaian akan diledakkan dan lain sebagainya. Itu tidak ada, ya. Jadi, perlu saya tegaskan hal ini kurang tepat. Memang terjadi pengancaman, namun bukan berarti akan diledakkan. Karena juga dari hasil penelitian awal, penanganan awal kami tidak menemukan. Kami tidak menemukan alat ataupun barang bukti lain yang mengarah ke tindak pidana terorisme," jelasnya.

Kasus ini kini ditangani Subdit I Kamneg Ditreskrimum Polda Jatim. Kedua pelaku langsung diamankan dan ditahan.

"Yang bersangkutan kami kenakan dengan UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kemudian UU Pengancaman yaitu pasal 336 KUHP. Kemudian kami juga kenakan pasal 212 KUHP atau tindakan pengancaman terhadap petugas yang sedang bekerja," ungkapnya.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. "Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengaku, baru saja berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu pembahasannya tentang surat berisi delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Memang saran itu disampaikan oleh Forum oleh para purnawirawan TNI, para jenderal dan kolonel, ditandatangani dan disampaikan secara terbuka meluas, di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," kata Wiranto saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo panggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto memanggil pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto mengatakan kehadiran Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI AD tersebut dalam rangka halalbihalal dengan Presiden Prabowo.

"Silaturahmi PP AD, mau halalbihalal," kata dia saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang.

AM Putranto mengatakan pertemuan tersebut tidak membahas tentang delapan usulan yang dikemukakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Enggak," ucap dia singkat.

Adapun pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI memuat delapan poin usulan, mulai dari mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan, hingga menuntut perombakan (reshuffle) menteri.

Berdasarkan pantauan ANTARA, sekitar 10 orang perwakilan Persatuan Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu pukul 14.00 WIB.

Mereka mengenakan setelan seragam berwarna cokelat muda dan topi mut TNI AD berwarna hijau tua dengan garis kuning. Namun, perwakilan dari mereka enggan mengungkapkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Prabowo tersebut.