JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura, mengungkapkan bahwa program “Lapor Mas Wapres” terintegrasi dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!).

Prita menjelaskan, aduan masyarakat melalui program "Lapor Mas Wapres" akan langsung terhubung dengan SP4N Lapor yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman.

“Program ini bukanlah sebuah program yang terpisah, berdiri sendiri dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi, dan pengaduan online rakyat, yang kemudian disingkat dengan SP4N Lapor yang sudah ada sebelumnya,” kata Prita di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Prita menegaskan, data aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" terhubung dengan seluruh 96 kementerian dan 453 lembaga pemerintah di Indonesia.

Ia menyatakan, program ini dirancang untuk memaksimalkan kanal aduan masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

“Jika kemudian masyarakat ada yang bertanya ‘bagaimana ketika kami yang ada di daerah?’, tetap bisa melakukannya melalui Lapor yang programnya terus berjalan dan sudah ada di berbagai daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prita menyampaikan bahwa aduan masyarakat dalam program "Lapor Mas Wapres" akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Program ini bertujuan untuk merealisasikan konsep no wrong door policy, yang menjamin bahwa laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Maksudnya menjamin masyarakat agar pengaduan masyarakat lewat satu jalur yang pasti akan dapat didengarkan dan kemudian bisa di-follow-up,” ucapnya.

Prita, yang merupakan eks jurnalis TV, menekankan pentingnya adanya satu kanal khusus untuk menyalurkan aduan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui program "Lapor Mas Wapres", pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti.

“Bagaimana masyarakat bisa melaporkan hal-hal kesulitan yang mereka alami jika mereka saja tidak mengetahui kanal yang tepat harus melapor seperti apa, dan tentunya juga dengan pelaporan seperti ini masyarakat yang ingin ditolong tidak bisa tertolong,” tambahnya.

Sebagai informasi, warga dari seluruh wilayah Indonesia dapat datang langsung ke Istana Wakil Presiden untuk membuat laporan.

Layanan ini dibuka dari hari Senin hingga Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Selain itu, warga juga dapat melaporkan aduan melalui WhatsApp di nomor 08111 704 2207.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membuka pintu lebar-lebar bagi saksi kasus judi online (judol) untuk meminta perlindungan. Sebab keterangan mereka diharapkan dapat membongkar perkara judol.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo atas pengungkapan kasus judol yang menjerat oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). "LPSK siap memberikan perlindungan jika ada saksi maupun pelaku yang berniat menjadi justice collaborator (saksi pelaku)," kata Antonius di Jakarta pada Kamis (14/11/2024).

Antonius meyakini peran Saksi Pelaku akan sangat membantu tugas penyidik untuk mengungkap aktor besar di belakang kasus judol. Saksi Pelaku dimaksud bisa berasal dari pegawai Komdigi sendiri untuk kasus yang baru saja diungkap pihak kepolisian.

Namun, Antonius menyebut tidak tertutup kemungkinan Saksi Pelaku adalah para pegawai judol yang telah tertangkap sebelumnya, dan mau membantu penegak hukum. "Caranya dengan memberikan keterangan untuk mengungkap bandar besar dari judi online," ujar Antonius.

Secara kewenangan, Antonius menjelaskan LPSK diberi mandat untuk melindungi saksi/ korban. Salah satunya dengan memberi hak kerahasiaan identitas. Kerahasiaan identitas merupakan cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi.

"Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di Rumah Aman," ujar Antonius.

Merahasiakan identitas saksi, sampai saat ini, diakui Antonius, masih menjadi “pekerjaan rumah” bersama para Aparat Penegak Hukum (APH) untuk membangun kesamaan pemahaman. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan.

Maka, Antonius berpesan, regulasi mengenai kerahasiaan identitas harusnya diperluas tidak hanya saksi/korban yang berhubungan dengan anak dan kasus terorisme namun juga saksi/ korban tindak pidana yang masif dan merugikan banyak orang.

“Sudah saatnya APH serempak dapat melindungi kerahasiaan saksi yang mengungkap kasus,” ucap Antonius.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan penonaktifan terhadap sebelas pegawai yang telah ditahan oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online (judol). Keputusan ini diklaim langkah awal dari Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi.

Pasca mencuatnya kasus ini, Kemkomdigi memelototi transaksi pegawainya guna mencegah keterlibatan dalam judol. Guna menunjang pengawasan ini, Kemkomdigi bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberantasan judol. Rizky Suryarandika.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan, pihaknya akan mengecek detail penyebab insiden 7 tahanan narkotika kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta.

"Detailnya belum saya dapat, nanti saya akan cek kembali (soal kaburnya 7 orang tahanan narkotika di Rutan Salemba)," kata Otto saat ditemuin di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (14/11/2024).

Otto juga mengatakan, akan mengkonfirmasi langsung kasus tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Yang paling utama itu dilihat di menteri keimigrasi," ujarnya.

Sebanyak 7 tahanan kabur dari Rutan Kelas I Salemba pada Selasa (12/11/2024).

Pihak kepolisian mengungkapkan, salah satu narapidana yang kabur adalah bandar narkoba kelas kakap, Murtala Illyas.

Ia otak atau bandar narkoba jaringan Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 110 kilogram ke Indonesia.

Dia mempunyai gudang penyimpanan sabu-sabu di Kota Medan, Sumatera Utara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan layanan pengaduan “Lapor Mas Wapres” yang sudah dibuka sejak Senin, 11 November 2024 merupakan ide dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini dia sampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi XIII, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/11/2024).

“Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres [Gibran], tapi bahwa semangatnya komitmennya itu menjadi semangat kita bersama-sama bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini,” tuturnya.

Prasetyo menambahkan tidak ada masukan secara langsung yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terhadap layanan pengaduan tersebut. Justru, menurutnya, hal itu menjadi semangat yang baik.

Hal ini karena, lanjut dia, pemerintahan ingin mendengarkan dan membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung.

“Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian, kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau [Prabowo] sampaikan kita mesti meninggalkan hal hal yang feodal dan birokratis itu. Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali,” jelasnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka kanal pengaduan masyarakat yang dapat diakses langsung dengan mendatangi Istana Wakil Presiden maupun pesan WhatsApp, mulai Senin (11/11/2024).

Layanan yang diberi nama 'Lapor Mas Wapres' itu diumumkan kepada publik melalui akun Instagram @gibran_rakabuming.

“Mulai besok [11/11], saya akan membuka pengaduan dari masyarakat Indonesia secara terbuka untuk umum,” katanya seperti dikutip, Minggu (10/11/2024).

Kabar duka menyelimuti dunia pendidikan Indonesia dengan berpulangnya Prof Ichlasul Amal, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 1998-2002. Jika kita mengulas kembali profil Prof Ichlasul Amal, ia adalah seorang yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendukung Reformasi.

Menurut keterangan Andi Sandi, Sekretaris UGM, Prof Ichlasul Amal mengembuskan napas terakhirnya pada Kamis, 14 November 2024 pukul 04.10 WIB di Jakarta. Ia berpulang dalam usia 82 tahun.

"Njih (iya benar kabar tersebut)," kata Andi Sandi melalui pesan singkat, Kamis (14/11/2024) pagi.

Berikut ini adalah informasi lengkap mengenai profil Prof Ichlasul Amal yang dihimpun dari artikel ilmiah berjudul Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintah Soeharto 1998 oleh Supriyanto serta laman resmi Universitas Gadjah Mada, Lembaga Pers Dr Soetomo, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mari simak informasi lengkapnya!

Profil Prof Ichlasul Amal

Prof Dr Ichlasul Amal MA, lahir di Jember pada 1 Agustus 1942. Ia dikenal sebagai akademisi dengan dedikasi tinggi dan tokoh masyarakat yang berpengaruh di bidang ilmu politik dan hubungan internasional. Dengan ketekunan serta komitmen terhadap pendidikan, ia mengukir perjalanan panjang di dunia akademik dan menjadi salah satu figur penting dalam perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sepanjang hidupnya, Prof Ichlasul tidak hanya mencetak prestasi akademik, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap persoalan nasional. Hal ini terlihat dari keterlibatannya dalam gerakan reformasi 1998, di mana ia mendukung mahasiswa yang menyerukan perubahan di tengah krisis nasional.

Riwayat Pendidikan

Ichlasul menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), UGM pada 1967. Pendidikan tinggi ini menjadi awal langkahnya dalam bidang ilmu politik yang terus digelutinya hingga mencapai puncak akademis sebagai seorang guru besar.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Northern Illinois University, Amerika Serikat, di mana ia meraih gelar Master pada 1974. Pendidikan ini memperdalam pemahamannya mengenai ilmu politik, membuka wawasannya tentang demokrasi, serta membentuk pandangannya terhadap dinamika politik internasional.

Tahun 1984, Ichlasul meraih gelar doktor di bidang ilmu politik dari Monash University, Melbourne, Australia. Pendidikan doktoral ini mengukuhkan posisinya sebagai pakar ilmu politik dan menjadi dasar kuat untuk berkontribusi dalam perkembangan ilmu politik di Indonesia.

Jenjang Karier

Setelah meraih gelar doktor, Prof Ichlasul kembali ke UGM dan menjadi dosen di Fisipol. Pada 1994, ia diangkat sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hubungan Internasional di UGM. Dalam kapasitas ini, ia aktif mengajar, menulis, dan berkontribusi pada pengembangan kurikulum ilmu politik di UGM.

Selain menjadi pengajar, ia juga pernah menjabat sebagai Dekan Fisipol UGM pada periode 1988-1994, di mana ia berhasil memperkuat program akademik dan memperluas jaringan internasional fakultas. Jabatan ini membuatnya dikenal luas sebagai pemimpin yang inovatif dan peduli terhadap kualitas pendidikan.

Pada 1998, ia diangkat menjadi Rektor UGM dan menjabat hingga 2002. Selama masa kepemimpinannya, UGM mengalami kemajuan signifikan dalam mutu pendidikan dan penguatan jejaring internasional, yang kemudian menjadikan UGM salah satu universitas terkemuka di Indonesia.

Peran Aktif dalam Reformasi

Prof Ichlasul memainkan peran penting dalam gerakan reformasi Indonesia pada 1998. Sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) pada masa itu, ia mendukung secara aktif aksi moral mahasiswa yang menuntut perubahan di tengah krisis ekonomi dan politik nasional.

Ketika banyak mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi bangsa, Ichlasul berdiri di garis depan bersama mereka. Ia menyampaikan dukungan dengan cara berorasi di depan Gedung Graha Sabha Pramana (GSP) UGM, beriringan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang merupakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus tokoh masyarakat yang dihormati.

Peran Ichlasul dalam mendukung gerakan mahasiswa ini tidak hanya bersifat simbolis tetapi juga moral. Sebagai rektor, ia membuka ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan tuntutan mereka di lingkungan kampus. Pada saat itu, reformasi mulai menggema di seluruh negeri dengan tuntutan untuk mengakhiri korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi ciri Orde Baru. Ichlasul bersama para mahasiswa UGM bersikap tegas dalam mendukung reformasi yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi bangsa.

Kontribusi Ilmiah dan Publikasi

Sepanjang karier akademisnya, Prof Ichlasul Amal aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya di bidang ilmu politik. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku Politik Regional dan Pemerintah Pusat di Indonesia (1949-1979), yang diterbitkan pada tahun 1992. Buku ini mengupas tuntas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, serta membahas dinamika politik regional yang penting dalam konteks keutuhan negara. Selain itu, ia juga menulis buku berjudul Metodologi Ilmu Politik (1987) yang berfungsi sebagai panduan metode penelitian bagi mahasiswa dan akademisi ilmu politik.

Selain dua buku tersebut, Ichlasul menerbitkan karya Teori-Teori Mutakhir Partai Politik (1986), yang membahas perkembangan teori partai politik, sebuah tema yang relevan dengan demokrasi di Indonesia. Ichlasul juga menulis Indonesian Foreign Policy: Its Continuity and Change (1975), yang berfokus pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam perspektif keberlanjutan dan perubahan.

Penghargaan dan Pengakuan

Atas dedikasi dan kontribusinya di dunia pendidikan, Prof Ichlasul Amal menerima beberapa penghargaan bergengsi. Pada 1992, ia dianugerahi Penghargaan Kesetiaan selama 25 tahun dari Rektor UGM, yang mengapresiasi pengabdian dan kesetiaannya sebagai pengajar di kampus tersebut.

Selain itu, pada masa jabatannya sebagai Rektor UGM dari 1998 hingga 2002, Ichlasul menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya XXX dari Presiden RI. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas prestasinya dalam memimpin UGM dan kontribusinya bagi dunia akademis di tingkat nasional.

Ichlasul juga mendapatkan Distinguished Alumni Award dari Monash University, Australia, sebagai penghargaan atas pencapaian akademis dan profesionalnya. Penghargaan ini menegaskan reputasi internasionalnya dan menunjukkan betapa besar pengaruh yang telah ia berikan dalam bidang ilmu politik.

Demikian informasi lengkap mengenai profil Prof Ichlasul Amal, mantan Rektor UGM yang baru saja meninggal dunia.

Video: Momen Warga Amankan Wanita ODGJ yang Culik Bocah di Bantul

Video: Momen Warga Amankan Wanita ODGJ yang Culik Bocah di Bantul

Batam (ANTARA) - Kepala Biro Bantuan Hukum Divisi Hukum (Karobankum Divkum) Mabes Polri Brigjen Pol. Veris Septiansyah menyatakan seluruh pejabat Polri tingkat pusat maupun daerah diwajibkan melakukan pengawasan terhadap penerapan HAM oleh anggotanya.

“Pejabat Polri juga wajib memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar mekanisme disiplin, etika kepolisian dan proses hukum pidana,” kata Veris dalam kegiatan sosialisasi diseminasi kajian permasalahan HAM dalam proses penyidikan tindak pidana di Polresta Barelang, Kepulauan Riau, dikutip Kamis.

Veris menekankan bahwa HAM adalah hak dasar setiap individu yang harus dijunjung tinggi demi menjaga harkat dan martabat manusia.

Dalam mengumpulkan informasi, kata dia, petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, merekayasa laporan, atau memutarbalikkan fakta.

“Setiap proses pemanggilan harus dilakukan dengan adil, memberikan waktu cukup kepada saksi maupun korban, dan memastikan perlindungan hak-hak tersangka,” katanya.

Dijelaskannya,bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Hak dan kebebasan setiap orang harus tunduk pada pembatasan undang-undang yang bertujuan menjamin penghormatan atas hak orang lain serta mempertahankan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi,” kata Veris.

Sosialisasi diseminasi kajian permasalahan HAM dalam proses penyidikan tindak pidana ini diikuti pula Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus.

"Berharap kegiatan ini memberikan pencerahan kepada kami di wilayah Polresta Barelang dan dapat diimplikasikan dalam tugas kepolisian sehari-hari,” kata Fadli.

Selain ke Polresta Barelang, Tim Divkum Mabes Polri juga menyambangi Polda Kepri, Selasa Rabu (13/11), menyampaikan pesan dari Kadivkum Polri terkait pentingnya penegakan HAM dalam proses penyidikan pidana.

Disampaikan penghapusan penyiksaan dalam proses pidana merupakan komitmen Polri dalam menghormati HAM.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo mengatakan bahwa pihaknya siap memberikan perlindungan dan merahasiakan identitas saksi pada kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Kerahasiaan identitas salah satu cara untuk membuat saksi aman saat bersaksi. Perlindungan fisik juga dapat diberikan, selain kerahasiaan identitas, bahkan saksi yang menjadi terlindung LPSK juga dapat pendampingan khusus hingga ditempatkan di rumah aman,” kata Antonius dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Antonius, pihaknya mengapresiasi keberhasilan Polri dalam membongkar praktik judi online di Komdigi.

Terbongkarnya skandal itu dapat menuntun penegak hukum ke muara aktivitas judi online yang lebih besar.

Untuk mencapai hal tersebut, Antonius menilai diperlukan keterangan saksi pelaku untuk membuka setiap bukti yang mengarah ke kasus judi online yang lebih besar.

Saksi pelaku yang kemungkinan dari internal Komdigi tersebut haruslah diberi pelindungan yang layak agar tidak terintervensi dalam memberikan keterangan.

"Karenanya, LPSK siap berperan dalam hal tersebut. Bukan hanya LPSK yang merahasiakan identitas saksi, namun juga hendaknya hal itu dilakukan pada proses penyelidikan hingga persidangan," kata dia dalam siaran pers tersebut.

Antonius berharap peran LPSK ini dapat membantu proses penyidikan hingga akhirnya kasus skandal judi online di Komdigi bisa dituntaskan dengan baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas mendorong entitas badan hukum social enterprise atau kewirausahaan sosial untuk mendaftar ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

Ia menilai, pencatatan badan usaha yang bergerak di bidang sosial ini merupakan momen penting dalam membangun ekonomi berkeadilan.

Pasalnya, dengan pencatatan tersebut, pelaku kewirausahaan sosial akan mendapatkan untung sekaligus memberantas masalah sosial, dengan kontribusi terhadap aspek pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya berharap pelaku usaha melihat ini sebagai sebuah wadah untuk berkarya di negeri ini untuk mencapai 17 tujuan di program pembangunan berkelanjutan dari PBB," kata Supratman dalam konferensi pers Peresmian Layanan Pencatatan Social Enterprise dalam Sistem AHU Online di Jakarta, Rabu (14/11/2024), dilansir Antara.

Menkum menyebutkan, kewirausahaan sosial berbeda dengan jenis badan usaha lainnya yang tercatat di Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU Kementerian Hukum.

Perbedaannya, yakni kewirausahaan sosial wajib mencantumkan satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), misalnya pengentasan kemiskinan, kelaparan, atau masalah kesehatan.

"Social enterprise akan menggunakan minimal 51 persen devidennya untuk diinvestasikan kembali dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut," ucapnya.

Menurut dia, peresmian layanan pencatatan kewirausahaan sosial dalam sistem AHU Online merupakan pengakuan pemerintah bagi para pelaku usaha yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga fokus menyelesaikan permasalahan sosial.

Peresmian layanan pencatatan kewirausahaan sosial juga membuka peluang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki regulasi dan dukungan bagi kewirausahaan sosial, dengan melibatkan masukan dari para pelaku usaha, lembaga sosial, dan komunitas masyarakat.

Tujuh orang tahanan dan narapidana (napi) kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur setelah berhasil menjebol terali besi ventilasi.

Dari tujuh orang tahanan kabur ini, salah satunya adalah Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas. Saat ini tim kepolisian bersama Ditjen PAS tengah melakukan pengejaran.

Ketujuhnya adalah tahanan kasus narkoba dan belum divonis. Salah satu yang melarikan diri adalah Murtala bin Ilyas, gembong narkoba yang sebelumnya ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Berikut ini daftar ketujuh tahanan kabur tersebut:

1. Murtala bin Ilyas (43)
2. Meri Janwar bin Zainal Abidin (39)
3. Maulana bin Sulaiman (29)
4. Wahyudin bin Tamrin (47)
5. Annas Alkarim bin Rusli (22)
6. Agus Salim bin Nurdin (27)
7. Jamaludin bin Ibrahim (29).

Murtala, gembong narkoba 110 kilogram sabu yang ditangkap Polres Metro Jakarta Barat. (Wildan Noviansah/detikcom)

Peristiwa kaburnya para tahanan ini terjadi pada Selasa, 12 November 2024 dini hari. Pihak kepolisian ikut turun melakukan pengejaran terhadap para tahanan kabur tersebut. Berikut fakta-faktanya yang dirangkum detikcom Kamis, 14 November 2024.

Kabur Jebol Terali

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengatakan peristia kaburnya tahanan dan narapidana kasus narkoba itu terjadi pada Selasa (12/11) dini hari. Mereka kabur dengan menjebol terali sel.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar," kata Agung dalam keterangan tertulis, Selasa (12/11).

Agung mengatakan saat ini ketujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri itu masih dalam pengejaran polisi.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan kepolisian terus lakukan pengejaran terhadap tujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri, Selasa (12/11) dini hari," jelas Agung.

Petugas Rutan Diperiksa

Agung menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memburu para narapidana dan tahanan yang kabur. Dia juga menyebut akan melakukan investigasi.

"Jajaran Rutan Jakarta Pusat bersama Ditjenpas siap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lain untuk menginvestigasi kasus ini, termasuk meminta keterangan petugas," ujarnya.

Lihat juga Video 'Penampakan Aset Rp 12 M Ari Ambo, Bandar Narkoba Jaringan Helen':

[Gambas:Video 20detik]

Gembong Narkoba Ikut Kabur

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi membenarkan bahwa salah satu dari ketujuh tahanan yang kabur adalah gembong narkoba Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas.

"Benar, salah satunya adalah Murtala," kata Ade Ary saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (13/11).

Kronologi Murtala Cs Kabur

Kombes Ade Ary mengungkap para tahanan itu diketahui melarikan diri pada Selasa (12/11) pagi. Saat itu, petugas Rutan Salemba yang melakukan pengecekan tahanan dan mendapati para tahanan di Blok S kamar 16 sudah 'hilang'.

"Ketika petugas sedang melaksanakan pengecekan tahanan (apel pergantian jaga) dengan menghitung jumlah tahanan, ketika hendak menghitung tahanan di Blok S kamar 16, di kamar tersebut tidak terdapat tahanan," jelas Kombes Ade Ary.

Petugas Rutan juga mendapati terali besi ventilasi sudah berlubang. Murtala cs diduga kabur dengan menjebol terali besi lubang angin tersebut.

Ilustrasi napi/tahanan kabur (Andhika-detik)

"Selanjutnya masuk ke gorong-gorong saluran air yang terdapat terali namun sudah digergaji, yang posisinya di belakang gedung Blok S kamar 16 dan tembus ke selokan luar Jalan Percetakan Negara X," jelasnya.

Pelaku Mulai Diburu

Polisi ikut mengejar tujuh tahanan dan narapidana (napi) yang kabur dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian sudah mengantongi data-data para tahanan dan narapidana yang kabur.

"Data-data para tahanan dan napi yang kabur sudah ada di jajaran Reskrim dipegang oleh Pak Kasat Reskrim selanjutnya dilakukan komunikasi lebih lanjut dan dilakukan pencarian, ada 7 ya yang melarikan diri," ungkap Ade Ary.

Lihat juga Video 'Penampakan Aset Rp 12 M Ari Ambo, Bandar Narkoba Jaringan Helen':

[Gambas:Video 20detik]

Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh mencegah seorang pria berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu. Pria bernama Muhammad Rais (25) itu akan dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU yang disegel polisi.

"Yang bersangkutan sebagai pengelola SPBU Lamnga," kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy saat dimintai konfirmasi detikSumut, Rabu (13/11/2024).

Menurutnya, Rais akan dibawa ke Polda Aceh untuk dimintai keterangan. Polisi masih mendalami keterlibatannya dalam dugaan penyalahgunaan solar subsidi di SPBU yang berlokasi di Lamnga, Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar.

"Yang bersangkutan belum kita periksa, kita akan periksa dulu dan kalau buktinya cukup nanti pertimbangan penyidik yang akan menentukannya (apakah ditahan atau tidak)," jelas Winardy.

Diketahui, satu pompa SPBU di Lamnga, Aceh Besar, Aceh disegel polisi karena diduga operatornya menjual solar subsidi ke mobil tangki yang sudah dimodifikasi. Polisi masih mendalami kasus itu untuk mengetahui keterlibatan pemiliknya dalam penyalahgunaan BBM subsidi.

SPBU tersebut disegel personel Ditreskrimsus Polda Aceh, Senin (12/11/2024) kemarin. Sejumlah petugas mendatangi SPBU kemudian menyegel pompa yang diduga terjadi pelanggaran.

"Kita melaksanakan program Asta Cita Presiden dan arahan Kapolri untuk menindak mafia BBM subsidi secara tegas, mulai dari pelaku sampai SPBU yang diduga menyediakan BBM subsidi," kata Direskrimsus Polda Aceh Kombes Winardy saat dimintai konfirmasi detikSumut, Selasa (12/11).

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Medan dengan Polda Aceh berhasil melakukan pencegahan terhadap 1 orang terduga pelaku Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi. Satu orang terduga pelaku ini akan berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui Bandara Internasional Kualanamu.

Pencegahan berdasarkan informasi melalui surat bernomor B/4145/XI/RES.2.1./2024/Ditreskrimsus yang berisi permintaan pencegahan keluar negeri seorang WNI atas nama Muhammad Rais (25) yang di terima pada pukul 10.44 WIB.

"Petugas Imigrasi bergerak cepat melakukan penelusuran keberadaan Muhammad Rais. Diketahui Rais yang telah berada di pesawat dijemput oleh petugas imigrasi untuk dibawa kembali ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi," ungkap Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Sofyan Martono Wibowo, Rabu (13/11/2024).

Fakta Seputar Wanita Jatuh dari Lift Bandara Kualanamu dan Tewas Membusuk

Fakta Seputar Wanita Jatuh dari Lift Bandara Kualanamu dan Tewas Membusuk