KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia Penny Williams di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Pertemuan tersebut membahas terkait kerja sama dan rencana penguatan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) antara pemerintah Indonesia melalui Kemenpan-RB dengan pemerintah Australia.

Rini menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia-Australia tersebut berfokus pada bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami berterima kasih atas dukungan yang telah terjalin sejak 2020 dan semoga kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Personel Prospera, lanjut dia, berkolaborasi secara intens dengan Kemenpan-RB dalam membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, yaitu reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta transformasi pemerintahan digital.

“Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kemenpan-RB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Kerja sama berkelanjutan dengan Australia itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang komprehensif guna menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Rini.

Pemerintah Australia mendukung tiga kegiatan pada 2024. Pertama, dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong kerangka kebijakan pemerintah di Indonesia.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB dan Dubes Australia untuk Indonesia Yang Mulia Penny Williams saat berdiskusi terkait kerja sama Prospera.

Kedua, dukungan pengembangan kompetensi pegawai Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) di bidang kebijakan publik, serta pembelajaran kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui Australian Public Service Commision (APSC).

Ketiga, dukungan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kemenpan-RB sebagai penanggung jawab Public Governance Committee (PGC) mendapat bantuan dari Australia untuk menganalisis berbagai aspek secara akurat dan memastikan reformasi yang dijalankan Indonesia selaras dengan standar internasional.

Adapun dukungan Australia lainnya dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Publik.

Selain itu, Capability Review juga dilakukan pihak Australia untuk mengukur kapabilitas instansi pemerintah dalam menentukan prioritas program kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi lain juga dilakukan dalam Analisis Dampak Kebijakan yang merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi potensi dampak dari kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan pemerintah sebelum diimplementasikan.

“Kami akan terus follow up kerja sama Prospera ini melalui diskusi produktif untuk kemajuan pada pemerintahan digital, pengembangan SDM, hingga reformasi birokrasi, yang juga dapat mendukung aksesi Indonesia ke OECD,” ujar Rini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah akun Instagram @lowongankerja.kemenang mempromosikan lowongan pekerjaan di Kementerian Sekretariat Negara RI.

Calon pelamar yang terbuka untuk umum itu dijanjikan akan mendapatkan gaji Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per bulan.

“Penempatan di berbagai daerah, tersedia berbagai macam posisi, (mendapatkan) asuransi, hak cuti, dan bonus, serta (mendapatkan) benefit lainnya,” demikian bunyi unggahan @lowongankerja.kemenang, dikutip Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Dalam bio Instagram itu, pemilik akun menuliskan, proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya. Pemilik akun juga menyertakan sebuah website untuk pendaftaran.

Menanggapi hal ini, Biro SDM Kementerian Sekretariat Negara RI Dede Mulyadi menegaskan, lowongan pekerjaan yang beredar di media sosial itu hoaks.

“Tidak benar. Kami tidak pernah ada bukaan lowongan pekerjaan,” ujar Dede saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2024).

Pembukaan lowongan pekerjaan pada Kementerian Sekretariat Negara RI hanya melalui proses penyeleksian calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“(Proses pendaftarannya hanya) diakses semua melalui akun SSCASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Tidak, kami tidak pernah membuat pengumuman (lowongan pekerjaan) itu (di Instagram @lowonganpekerjaan.kemenang),” ucap Dede.

Meski begitu, Dede menjelaskan, proses penyeleksian CPNS dan PPPK sedang berlangsung.

“CPNS sudah selesai tahapan SKD. PPPK baru mulai 1 November,” tegas Dede.

PPPK hanya dikhususkan untuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) internal Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku mendapat laporan soal petugas lapas yang menyebarkan video pesta sabu, RB, berstatus pecandu narkoba dan puluhan hari tidak masuk kerja. Menyikapi laporan tersebut, Agus mengatakan akan mengecek kebenaran dari laporan yang dia terima.

Agus menyampaikan jika laporan soal RB pengguna narkoba terbukti, pihaknya akan merehabilitasi RB. Namun RB akan dijadikan justice collaborator bila yang dikatakannya di media sosial benar.

"Bunyi laporannya memang yang bersangkutan (RB) memakai narkoba dan sedang dalam perawatan, dan mangkir berturut-turut 67 hari. Laporan ini akan kami cek benar atau tidak. Kalau benar pengguna dan mangkir ini kan kesalahan, maka akan direhab dan diproses," jelas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11/2024).

Agus menuturkan seorang petugas lapas jika terbukti menggunakan narkoba maka akan disanksi. Namun jika petugas lapas tersebut juga mengungkap fakta pelanggaran hukum di dalam lapas, maka posisinya bisa dijadikan justice collaborator, sehingga memperingan sanksinya.

"Tapi karena dia menyebarkan (video napi pesta narkoba), maka akan dimasukkan klasifikasi justice collaborator, untuk meringankan hukuman dia bila sebelumnya dia ada melakukan pelanggaran," terang Agus.

Untuk diketahui, RB mengunggah video dirinya meminta tolong setelah menyebarkan video napi pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam video terbaru, RB mengatakan dirinya menyebarkan video dengan motivasi menegakkan kebenaran.

"Bantu saya, saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas saya yang bermasalah? Bahas saja kenapa video itu bisa ada di handphone, bisa ada sabu, bisa ada semua, semua milik punya. Pak Presiden Prabowo Subianto, bantu saya, Pak. Ini emosi saya, sudah nggak tahan ini, Pak. Saya sampai meneteskan air mata demi negara Indonesia maju, Bapak. Tidak demi kepentingan pribadi, Bapak. Saya berani maju karena saya merasa benar. Saya yakin Bapak Prabowo bakal bela yang benar," ungkap RB.

Sebelumnya Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi menjelaskan video viral yang terjadi di dalam sel tahanan Lapas Tanjung Raja. Menurutnya, saat itu ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras, lalu direkam. Petugas yang menjaga lapas saat itu bernama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberitahukan ke Kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba, sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi, dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia menegaskan yang merekam video itu bukan petugas lapas, melainkan warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan tak ada target atau deadline Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Supratman mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin meneken Keppres setelah gedung DPR dan Mahkamah Agung (MA) di IKN tuntas.

"Kan sudah jelas Presiden menyatakan komitmen untuk pemindahan ibu kota itu pasti tetap akan Presiden selesaikan. Yang pasti, soal deadline-nya, karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, ya, baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatifnya terpenuhi, itu aja," kata Supratman usai rapat paripurna pengesahan Prolegnas di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Politikus Gerindra itu mengatakan Prabowo ingin proses pembangunan gedung MPR/DPR/DPD RI di IKN segera selesai. Dia menyebut Prabowo juga meminta gedung MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN segera diselesaikan pembangunannya.

"Nah sekarang kita kan lihat politik anggarannya ke depan, presiden menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR/MPR dan DPD itu bisa segera dilakukan," kata Supratman.

"Kemudian setelah itu Mahkamah Agung, juga Mahkamah Konstitusi sebagai tiga pilar kekuasaan dalam sistem pemerintahan kita, itu bisa terpenuhi," sambungnya.

Supratman menegaskan tidak ada masalah soal Keppres IKN. Dia menyebut Prabowo memperhitungkan kesiapan sarana dan prasarana kantor hingga tempat tinggal aparat pemerintah saat berpindah ke IKN.

"Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan, ya kan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantor termasuk untuk tempat tinggalnya," ujarnya.

Para mafia akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah ditangkap. Kini, 'tiga serangkai' mafia akses judol ini telah bersatu di tahanan.

Polda Metro Jaya mengungkap awal mula kasus mafia buka akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 7 November lalu. Kasus terungkap saat pihak kepolisian menyelidiki website judi online bernama Sultan Menang.

"Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari pengungkapan terkait perjudian online dengan website yang bernama Sultan Menang," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Kamis (7/11/2024).

Saat itu penyelidikan berkembang hingga terungkap 'kantor satelit' pegawai Komdigi yang terlibat judi online di kawasan Galaxy, Kota Bekasi. Mulanya kantor tersebut berlokasi di kawasan Tomang, Jakarta Barat, tapi berpindah ke Bekasi.

Kantor tersebut dikelola oleh tiga tersangka utama, yakni AJ, AK, dan A. Total ada 12 karyawan yang bekerja di sana, dengan rincian 8 orang bekerja sebagai operator dan 4 orang lainnya sebagai admin.

Modus Mafia Judol

Para pekerja tersebut diminta untuk mengumpulkan daftar website yang terindikasi judi online. Website tersebut kemudian difilter oleh tersangka AJ melalui akun Telegram.

"Kemudian, daftar ataupun list web judi online yang telah dikumpulkan difilter oleh saudara AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar website yang telah menyetorkan uang," ujarnya.

Setelah itu, para tersangka meminta sejumlah uang kepada pemilik website setiap dua minggu sekali. Duit tersebut sebagai imbalan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Wira menyebut website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.

"Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut. Setelah list website yang sudah dibersihkan maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran," jelasnya.

Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':

[Gambas:Video 20detik]

Tiga Serangkai Mafia Judol

Kali ini, satu tersangka berinisial A alias M ditangkap tim Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro di Yogyakarta.

"Satu orang DPO berinisial A alias M berhasil ditangkap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).

Tersangka ditangkap pada Minggu (17/11) pukul 03.00 WIB di apartemen kawasan Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dengan ditangkapnya A, total kini 23 orang sudah diringkus.

"Dengan demikian total tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 23 orang tersangka," ujarnya.

Tiga serangkai pun telah ditangkap. A merupakan kepingan terakhir dari segitiga ini.

"Tersangka A alias M ini merupakan puzzle terakhir kepingan segitiga. Sebelumnya, tersangka yang sudah ditangkap A dan AK, terakhir ini A alias M," Ade Ary.

Ade Ary mengatakan A, AK, dan A alias M bertugas mengumpulkan website yang terindikasi judi online dan mengumpulkan uang setoran dari mereka. Selain itu, ketiga serangkai tersebut menjadi pengatur operasionalisasi yang dilakukan seluruh tersangka yang terlibat.

"Dalam satu kelompok, karena mereka bertiga ini, peran mereka pertama mengumpulkan website judi online. Kedua mengumpulkan uang setoran. Ketiga memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Keempat mereka berperan sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan seluruh tersangka," jelasnya.

Ade menyebutkan pihaknya turut menyita uang tunai Rp 16 miliar dari tangan A. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman terkait kasus tersebut.

"Tentunya kami masih terus melakukan penyidikan secara intensif, sebagaimana komitmen kami untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Komdigi, bandar dan pihak-pihak lainnya dengan menerapkan pidana perjudian, serta TPPU untuk menyita aset para tersangka dan mengembalikannya kepada negara," imbuhnya.

Kini ketiga tersangka 'tiga serangkai' kasus mafia judol ini telah bersatu di penjara.

Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':

[Gambas:Video 20detik]

Pendalaman Kasus

A adalah suami tersangka D, yang telah ditangkap sebelumnya. Ade Ary mengatakan tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyita barang bukti dari pasangan suami istri (pasutri), tersangka A dan D ini.

Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman terkait kasus tersebut. Para tersangka yang terlibat akan dijerat dengan hukuman pidana perjudian hingga pencucian uang.

"Tentunya kami masih terus melakukan penyidikan secara intensif, sebagaimana komitmen kami untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Komdigi, bandar dan pihak-pihak lainnya dengan menerapkan pidana perjudian, serta TPPU untuk menyita aset para tersangka dan mengembalikannya kepada negara," jelasnya.

Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi telah melantik pejabat dan jajaran lembaganya di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (18/11).

Pada kesempatan itu, enam juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan turut dilantik, yakni Philips Jusario Vermonte, Adita Irawati, Ujang Komarudin, Prita Laura, Dedek Prayudi, dan Hariqo Wibawa Satria.

Berikut profil mereka:

1. Philips Jusario Vermonte

Philips merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Philips tercatat sebagai dosen tetap pada program studi ilmu politik UIII.

Beberapa mata kuliah yang diajarkan oleh Philips pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025 adalah policy communication and climate diplomacy, PhD qualifying exam, independent study, electoral and political competitions in the muslim world, dan electoral and political competitions in muslim societies.

Selain itu, Philips pernah menjadi panelis debat Pemilu 2024, dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Adapun saat ini Philips diamanahi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi).

2. Adita Irawati

Adita selama Februari 2020 sampai dengan Oktober 2024 merupakan mantan Juru Bicara Kementerian Perhubungan.

Sebelumnya, Adita pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden masa Pemerintahan Presiden Ke-7 Joko Widodo. Ia juga sempat bekerja sebagai Vice President Corporate Communication di PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).

Selain itu, dia saat ini menjabat sebagai komisaris PT Citilink Indonesia.

3. Ujang Komarudin

Berdasarkan laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Ujang Komarudin merupakan dosen tetap Universitas Al-Azhar Indonesia pada program studi ilmu hubungan internasional.

Pada semester genap tahun ajaran 2023-2024, Ujang mengajar mata kuliah kewarganegaraan, militer dan politik, Pancasila, magang, dan skripsi.

Walaupun demikian, dia kerap kali muncul di berbagai media, baik daring maupun televisi, sebagai pengamat politik. Saat ini Ujang juga merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review.

4. Prita Laura

Prita merupakan mantan jurnalis pada salah satu stasiun televisi swasta nasional sejak 2003-2018.

Setelah 15 tahun menjalani dunia jurnalistik, Prita kemudian mengundurkan diri. Kemudian, Prita menjadi Tenaga Ahli Komunikasi di Kantor Staf Presiden sejak 2020.

Sebelum dilantik sebagai Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, dia sempat memberikan keterangan pers terkait program “Lapor Mas Wapres” pada Kamis (14/11), di Gedung Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

5. Dedek Prayudi

Dedek Prayudi atau akrab disapa Uki merupakan Ketua DPP dan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Pada Pemilu 2019, Uki sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Jawa Barat IX. Kemudian pada Pemilu 2024, dia mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPR RI di daerah pemilihan DKI Jakarta I.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

6. Hariqo Wibawa Satria

Hariqo sempat menjadi calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 10 pada Pemilu 2024.

Selain itu, dia sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunikonten sejak 2015-2023.

Sebelum diangkat menjadi jubir, dia merupakan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangani, enggak ada debatable lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan kembali bahwa ibu kota negara Indonesia saat ini masih berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Jadi hari ini ibu kota kita masih tetap di Jakarta, dan namanya masih juga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya setelah Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Dia pun menekankan bahwa pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.

"Di undang-undang itu sudah jelas dinyatakan undang-undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan presiden menyangkut pemindahan ibu kota selesai ditandatangani, enggak ada debatable lagi," ujarnya.

Meski demikian, dia belum dapat memastikan kapan Keppres tersebut keluar sebab Presiden RI Prabowo Subianto saat ini ingin memastikan terlebih dahulu kesiapan sarana dan prasarana untuk lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif di IKN.

"Menginginkan agar dalam waktu dekat proses pembangunan gedung DPR, MPR, dan DPD itu bisa segera dilakukan," ucapnya.

Adapun, lanjut dia, revisi UU DKJ dilakukan untuk mengantisipasi konsekuensi hukum dari transisi perpindahan ibu kota dengan perubahan nomenklatur terkait.

"Karena kemarin ada yang kelewat nomenklaturnya terkait legislatif, terkait dengan DPD, siapa tau besok atau lusa Presiden tanda tangan (Keppres) kan harus antisipasi, ya enggak? Karena sekarang yang dipilih adalah jangan sampai nanti bilang ‘anggota DPR DKJ’, padahal (nomenklatur) masih DKI. Nah, setelah nanti Keppres-nya ditandatangan otomatis nomenklaturnya, pijakan hukumnya sudah ada," tuturnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi undang-undang.

Perubahan yang disepakati terdiri dari penyisipan empat pasal terkait pengaturan perubahan nomenklatur jabatan, yakni Pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D, di antara Pasal 70 dan 71 UU DKJ.

Perubahan tersebut diperlukan untuk menjamin agar perubahan kedudukan Provinsi Jakarta diikuti dengan perubahan nomenklatur jabatan gubernur, wakil gubernur, anggota DPRD, anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Jakarta hasil Pemilu 2024.

Di mana jabatan gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD, serta anggota DPD dan anggota DPR daerah pemilihan Dapil Provinsi Jakarta hasil Pilkada 2024 nantinya akan dinyatakan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKJ, anggota DPRD DKJ, dan anggota DPD dan DPR Dapil DKJ.

Selain itu, terdapat pula perubahan dalam ketentuan mengingat angka 1 UU DKJ, yaitu dengan menambahkan ayat (2) pada ketentuan Pasal 22D UU DKJ.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara terkait video pengakuan petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir Robby Adriansyah dimutasi buntut memviralkan aksi pesta sabu para narapidana.

Agus membenarkan mutasi Robby. Tetapi ia menegaskan mutasi tersebut tidak berkaitan dengan video yang diviralkan oleh Robby.

Ia menjelaskan proses mutasi dilakukan lantaran Robby yang merupakan petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir sudah berulang kali tidak masuk tanpa alasan.

"Yang bersangkutan sedang menjalani perawatan, mangkir berturut-turut 67 hari, ini kesalahan lalu tetap dilakukan proses," ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/11).

Agus mengaku tidak mempermasalahkan langkah yang bersangkutan untuk mengunggah video tersebut ke media sosial.

Ia bahkan menyebut video tersebut menjadi bahan acuan untuk dilakukan pemeriksaan secara internal di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir. Untuk mendukung pemeriksaan itu, Agus juga sudah menonaktifkan Kepala Lapas dan KPLB.

"Tindakan penyebaran video viral ini diabaikan karena yang bersangkutan menjadi justice collaborator, semoga benar yang di-upload," jelasnya.

Agus menegaskan apabila nantinya ditemukan bukti-bukti terkait dugaan pesta sabu di dalam lapas, pihaknya tidak akan segan-segan untuk mencopot dan memberikan sanksi kepada Kalapas dan KPLB.

"Kalapas dan KPLP saya minta dinonaktifkan, diganti Plt dan Bila benar kejadian tersebut akan kami beri sanksi pencopotan yang terlibat dan bertanggungjawab," tegasnya.

Sebelumnya seorang petugas Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Robby Adriansyah meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto lantaran mengaku dituduh menyebarkan hoaks usai memviralkan aktivitas narapidana yang diduga sedang melakukan pesta sabu.

Ia mengaku juga dimutasi dari jabatannya karena dinilai menyebarkan berita bohong. Padahal, menurutnya hal itu dilakukan untuk menegakkan kebenaran.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bekerja sama dengan Polri untuk memburu tujuh tahanan yang kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta.

“Pada saat ini, kami sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO (daftar pencarian orang) 7 orang tersebut,” kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjenpas Marselina Budiningsih setelah menghadiri pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Selain menjalin kerja sama dengan kepolisian, Ditjen PAS juga sudah berkomunikasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk bekerja sama.

“Saya sudah berbicara dengan BNN, kami akan bekerja sama,” ucap dia.

Selain memburu para buronan, Ditjen PAS juga melakukan pemetaan terhadap tahanan maupun narapidana berdasarkan kasus untuk mencegah terulang peristiwa tahanan kabur dari rumah tahanan.

Terlebih, sejumlah tahanan yang lolos, seperti Murtala bin Ilyas, Meri Janwar bin Zainal Abidin, dan Maulana bin Sulaiman berasal dari perkara yang sama.

Langkah pencegahan lainnya yang ditempuh oleh Ditjen PAS adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat daripada biasanya.

“Kami juga memetakan sarana-prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti,” kata Marselina.

Pada Kamis (14/11), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Komisi XIII DPR RI sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) guna menyelesaikan kasus tujuh tahanan dan narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat yang melarikan diri.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal (Dirjen) PAS Y. Ambeg Paramarta berkomitmen untuk menyelesaikan peristiwa ini.

Menurut dia, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto juga memiliki semangat dan komitmen kuat untuk perbaikan di lingkungan pemasyarakatan.

Diketahui bahwa sebanyak tujuh tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar mereka di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11) dini hari.

Mereka diketahui kabur dari tahanan sekitar pukul 07.50 WIB. Saat itu Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dengan yang akan bertugas di pagi hari.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan mengatakan bahwa ketujuh orang tersebut, antara lain, AAK bin R (22), J bin I (29), W bin T (47), MJ bin ZA (42), M bin I (43), MAU bin S (30), dan AS bin N (27).

"Dari hasil penelusuran, ada satu yang sudah menjadi narapidana sedangkan enam orang lainnya masih berstatus terpidana," kata Tonny.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemilik kapal penyeberangan menuju Tawau, Malaysia, Andi Darwin, mengajukan protes terhadap denda sebesar Rp 150 juta yang dikenakan oleh Imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara.

Denda tersebut dijatuhkan kepada dua kapal miliknya, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, terkait pelanggaran ketentuan imigrasi.

Terkait denda yang diberikan, pemilik kapal protes karena menilai hal tersebut bukan kesalahannya.

Pihak imigrasi mengaku telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya karena kapal tersebut memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian.

"Kami ini penyedia jasa, kami tidak punya kewenangan memeriksa dokumen penumpang kami. Setahu kami, mereka semua legal. Saya tidak berbuat salah, kenapa harus didenda?" ungkap pemilik kapal Andi Darwin dijumpai Selasa (19/11/2024).

Andi menjelaskan bahwa terdapat dua kesalahan yang dituduhkan kepadanya sebagai pemilik dan penanggung jawab kapal.

Pertama, kapal-kapal tersebut memuat penumpang yang tidak menjalani pemeriksaan dokumen di pos Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Kedua, terdapat penumpang WNA yang memiliki paspor dengan masa berlaku kurang dari enam bulan, yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia.

"Yang kami tahu, mereka beli tiket pakai paspor. Mereka masuk kapal setelah lewat pemeriksaan petugas Imigrasi. Kalau Imigrasi tidak mengizinkan mereka berangkat, kami juga tidak akan angkut mereka. Terus kenapa penyedia jasa yang selalu dikorbankan?" kata Andi.

Andi juga menyoroti perbedaan kebijakan mengenai masa berlaku paspor antara Indonesia dan Malaysia.

Di Malaysia, paspor yang tersisa enam bulan masa berlakunya sudah dilarang untuk melakukan perjalanan, sedangkan di Indonesia, ketentuannya hanya tiga bulan.

"Seharusnya bisa disinkronkan aturan ini. Dan bukannya bisa dikomunikasikan dulu. Jangan tiba-tiba denda Rp 50 juta. Kami minta penjelasan atas masalah ini. Dan mau tidak mau, saya akan ambil pengacara. Saya lawan Imigrasi kalau modelnya begini. Selalu mengorbankan pemilik kapal," tegasnya.

Kata imigrasi

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Nunukan, Jodhi Erlangga, menegaskan bahwa pihaknya tidak serta merta melayangkan surat tagihan atau denda terhadap Andi Darwin tanpa alasan.

Menurut Jodhi, Imigrasi telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya.

"Kejadian kapal yang memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian, dilakukan bukan sekali. Sosialisasi sudah kami lakukan sejak 2023. Kita sudah pernah melayangkan surat saat menemukan pelanggaran. Kita beri peringatan lisan juga pernah. Untuk pelanggaran berikutnya, tentu harus ada tindakan tegas. Maka, kita layangkan surat untuk denda pembayaran biaya beban," jelas Jodhi dijumpai hari ini.

Jodhi menguraikan bahwa MV Labuan Ekspress telah terdata melakukan dua kali pelanggaran keimigrasian, sedangkan MV Bahagia terdata mengangkut penumpang ilegal karena tidak melakukan pemeriksaan di Pos Imigrasi sebelum berangkat.

"Jadi tanggung jawab memastikan dokumen penumpang juga menjadi kewajiban penanggung jawab alat angkut. Kita sudah sosialisasikan berkali-kali, tidak mungkin mereka tidak tahu akan masalah ini," kata Jodhi.

Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2011 pasal 18, penanggung jawab alat angkut diwajibkan untuk melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin pejabat Imigrasi.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan biaya beban sebesar Rp 50 juta per alat angkut.

"Dua kapal tersebut, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, dikenakan denda total Rp 150 juta. Keputusan ini harus dilaksanakan dalam waktu 14 hari sejak surat pemberitahuan diterbitkan," lanjut Jodhi.

Jodhi juga menegaskan bahwa pengenaan biaya beban diperlukan agar tidak menjadi piutang, dan BPK tidak mengintervensi Imigrasi Nunukan terkait masalah ini.

Ia menambahkan bahwa paspor orang asing yang kurang dari enam bulan masa berlakunya otomatis terblokir di sistem Imigrasi.

"Karena setiap negara memiliki aturan perundangan yang berbeda, dengan kedaulatan yang juga berbeda," tutup Jodhi.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Pemilik kapal penyeberangan menuju Tawau, Malaysia, Andi Darwin, mengajukan protes terhadap denda sebesar Rp 150 juta yang dikenakan oleh Imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara.

Denda tersebut dijatuhkan kepada dua kapal miliknya, MV Labuan Ekspress dan MV Bahagia Ekspress, terkait pelanggaran ketentuan imigrasi.

Terkait denda yang diberikan, pemilik kapal protes karena menilai hal tersebut bukan kesalahannya.

Pihak imigrasi mengaku telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya karena kapal tersebut memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian.

"Kami ini penyedia jasa, kami tidak punya kewenangan memeriksa dokumen penumpang kami. Setahu kami, mereka semua legal. Saya tidak berbuat salah, kenapa harus didenda?" ungkap pemilik kapal Andi Darwin dijumpai Selasa (19/11/2024).

Andi menjelaskan bahwa terdapat dua kesalahan yang dituduhkan kepadanya sebagai pemilik dan penanggung jawab kapal.

Pertama, kapal-kapal tersebut memuat penumpang yang tidak menjalani pemeriksaan dokumen di pos Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan.

Kedua, terdapat penumpang WNA yang memiliki paspor dengan masa berlaku kurang dari enam bulan, yang tidak diizinkan untuk memasuki wilayah Indonesia.

"Yang kami tahu, mereka beli tiket pakai paspor. Mereka masuk kapal setelah lewat pemeriksaan petugas Imigrasi. Kalau Imigrasi tidak mengizinkan mereka berangkat, kami juga tidak akan angkut mereka. Terus kenapa penyedia jasa yang selalu dikorbankan?" kata Andi.

Andi juga menyoroti perbedaan kebijakan mengenai masa berlaku paspor antara Indonesia dan Malaysia.

Di Malaysia, paspor yang tersisa enam bulan masa berlakunya sudah dilarang untuk melakukan perjalanan, sedangkan di Indonesia, ketentuannya hanya tiga bulan.

"Seharusnya bisa disinkronkan aturan ini. Dan bukannya bisa dikomunikasikan dulu. Jangan tiba-tiba denda Rp 50 juta. Kami minta penjelasan atas masalah ini. Dan mau tidak mau, saya akan ambil pengacara. Saya lawan Imigrasi kalau modelnya begini. Selalu mengorbankan pemilik kapal," tegasnya.

Kata imigrasi

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Nunukan, Jodhi Erlangga, menegaskan bahwa pihaknya tidak serta merta melayangkan surat tagihan atau denda terhadap Andi Darwin tanpa alasan.

Menurut Jodhi, Imigrasi telah beberapa kali memberikan surat teguran dan peringatan sebelumnya.

"Kejadian kapal yang memuat penumpang tak sesuai aturan keimigrasian, dilakukan bukan sekali. Sosialisasi sudah kami lakukan sejak 2023. Kita sudah pernah melayangkan surat saat menemukan pelanggaran. Kita beri peringatan lisan juga pernah. Untuk pelanggaran berikutnya, tentu harus ada tindakan tegas. Maka, kita layangkan surat untuk denda pembayaran biaya beban," jelas Jodhi dijumpai hari ini.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan RUU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang hari ini. Lantas kapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota. Dia pun menyebut UU DKJ berlaku usai Keppres tersebut diterbitkan.

"Di UU itu udah jelas menyatakan UU tentang DKJ akan berlaku setelah Keppres menyangkut pemindahan ibu kota selesai di tandatangani. Jadi hari ini ibu kota masih tetap di Jakarta. Dan namanya juga tetap Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," kata Supratman saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

Namun, dia tidak bisa memastikan kapan Prabowo meneken Keppres tersebut. Dia hanya bilang pihaknya mengantisipasi melalui revisi RUU DKJ sebelumnya terkait penambahan nomenklatur. Dengan revisi tersebut, nantinya gubernur hasil Pilkada Jakarta 2024 akan disebut sebagai Gubernur DKJ dan DPRD-nya juga akan menjadi DPRD DKJ.

"Karena kemarin ada yahg kelewat nomenklaturnya terkait legislatif terkait dengan DPD, siapa tau besok atau lusa Presiden tandatangan (Keppres) kan harus antisipasi. Setelah Keppresnya ditandatangani, otomatis nomenklaturnya (berubah), pijakan hukumnya sudah ada," jelasnya.