Pangkalpinang, Bangka Belitung (ANTARA) -

Recognizing the importance of emphasizing the national ideology of Pancasila in Indonesia's diplomacy, the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) has urged the government to promote values of humanity, mutual cooperation, and consensus at the international level.

Darmansjah Djumala, a BPIP Board of Experts member for foreign relations strategy, praised Foreign Minister Sugiono for reinforcing Pancasila as the foundation of Indonesia’s foreign policy during his annual press address on Friday (Jan. 10).

“It showed that every step of government policies, including foreign policy, must have Pancasila as its basis,” Djumala stated in his written statement on Sunday.

Djumala, who previously served as Indonesia's ambassador to Austria and the United Nations, commended the foreign minister’s commitment to "Pancasilaist diplomacy," which aligns with President Prabowo Subianto’s Astacita (Eight Missions) principles.

Moreover, the first tenet of the Astacita reads “Strengthening Pancasila ideology, democracy, and respect for human rights”.

Sugiono’s emphasis on Pancasila in Indonesia’s diplomacy also comes at the right time following the recognition of Sukarno’s “To Build the World Anew” speech archive to UNESCO’s Memory of the World in 2023, the BPIP official opined.

The speech, delivered before the UN General Assembly on September 30, 1960, revealed the Indonesian national founder’s vision of Pancasila values becoming a solution to global issues.

Djumala viewed this recognition as an opportunity for Indonesian diplomats to advocate for Pancasila values on the international stage.

“Indonesian diplomats are now responsible for being creative in capitalising the Memory of the World status to promote the noble values of Pancasila as an inspiration to address global issues through mutual assistance and consensus in international forums,” the former ambassador remarked.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI menegaskan bahwa tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila.

"Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Pihaknya hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ)) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.

"Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) Belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu," tutur Satriadi.

PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI menegaskan bahwa tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila.

"Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila," kata Satriadi.

Pihaknya hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ)) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.

"Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) Belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu," tutur Satriadi.

PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

Selanjutnya, pihaknya akan menempatkan personel untuk mengawasi dan berpatroli di di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan sekitarnya.

"Mulai Senin (13/1) kami akan tempatkan anggota di lokasi tersebut untuk patroli dan pengawasan," tutur Satriadi.

Vice President-Corporate Secretary, Legal and Strategy PT ITJ Teuku Firmansyah menegaskan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, adalah ruang publik.

"Pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam ruang lingkup perizinan kegiatan atau aktivasi di area taman, dapat kami sampaikan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik," kata Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

Seorang pria berbaju putih menggendong sebuah papan iklan portabel. Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila datang dan meminta pria pembuat konten dan teman-temannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ormas tersebut.

Anggota ormas itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten tersebut kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulis di Pangkalpinang, Minggu, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB itu saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

"Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional," kata Djumala.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di ranah hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA dalam sepekan terakhir, mulai dari sidang sengketa Pilkada 2024 mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi hingga petugas patroli dan pengawalan (patwal) mobil berpelat nomor RI 36 yang viral di media sosial telah ditindaklanjuti.

Berikut sejumlah berita hukum sepekan untuk Anda simak kembali.

1. MK mulai sidangkan perkara sengketa Pilkada 2024

Mahkamah Konstitusi, Rabu (8/1), mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan metode sidang panel.

Terdapat tiga panel yang terdiri atas tiga hakim konstitusi. Panel satu diketuai Suhartoyo didampingi Daniel Yusmic Foekh dan M. Guntur Hamzah, panel dua diketuai Saldi Isra didampingi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani, serta panel tiga diketuai Arief Hidayat didampingi Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

2. Korlantas ungkap sistem poin lalu lintas yang berlaku mulai 2025

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengatakan bahwa penerapan sistem pengurangan poin bagi pelanggar lalu lintas mulai berlaku pada tahun 2025.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengatakan bahwa sistem poin itu bernama traffic activity report dengan menggunakan sistem nilai kepatutan berkendara (merit point system).

"Ini nantinya akan menjadi data keselamatan terhadap perilaku masyarakat dalam berkendaraan atau berlalu lintas di jalan dengan parameternya adalah pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (5/1).

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

3. Anggota Polres Trenggalek sukses jalani program diet khusus

Sebanyak 60 anggota Polres Trenggalek, Jawa Timur, yang mengalami kelebihan berat badan (polisi gemuk) berhasil menjalani program diet khusus sehingga bobot tubuh mereka turun signifikan.

"Sebanyak 50 peserta mencapai target, dan 19 di antaranya berhasil mencapai berat badan ideal," kata Kapolres Trenggalek AKBP Indra Ranu Dikarta usai memberikan penghargaan kepada anggotanya yang berhasil menjalani program diet khusus di Mapolres Trenggalek, Senin (6/1).

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

4. KPK: Penggeledahan rumah Hasto bukan pengalihan isu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto adalah bagian dari proses penegakan hukum dan bukan pengalihan isu.

"KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural dan proporsional," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (7/1).

Baca selengkapnya di sini.​​​​​​​

5. Korlantas: Petugas patwal mobil RI 36 sudah ditindaklanjuti

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan bahwa petugas patwal (patroli dan pengawalan) untuk mobil berpelat nomor RI 36 yang menunjuk-nunjuk sopir taksi sudah ditindaklanjuti.

"Yang bersangkutan sudah ditindaklanjuti oleh Kasi Pamwal Polda Metro Jaya karena personel adalah anggota Polda Metro Jaya," kata kata Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso ketika dihubungi awak media di Jakarta, Jumat (10/1).

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Djumala dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Pangkalpinang, Minggu pagi, mengatakan ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Hal ini disampaikan mantan Duta Besar RI untuk Austria dan PBB ini saat menanggapi pernyataan Pers Tahunan (PPTM 2025) Menteri Luar Negeri Sugiono pada 10 Januari 2025 yang menegaskan diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis pada panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Djumala menyampaikan apresiasinya atas komitmen Kemenlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan bahwa dalam Astacita justru upaya ”memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)” mendapat prioritas urutan pertama.

"Ini menunjukkan bahwa setiap langkah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila," katanya.

Djumala berpandangan bahwa ke depan diplomasi Pancasila oleh Kemenlu RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Dia juga mengungkapkan bahwa diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemenlu RI tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan penganugerahan status Memory of The World oleh PBB-UNESCO pada Mei 2023 untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew”.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia. Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Djumala mengatakan bahwa naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

"Tinggal kini para diplomat Indonesia yang harus kreatif mengapitalisasi status Memory of the World itu untuk mempromosikan nilai luhur Pancasila agar bisa memberi inspirasi bagi negara-negara di dunia dalam mengatasi berbagai isu global berdasarkan semangat gotong royong (kerja sama) dan musyawarah (dialog) dalam forum internasional," kata Djumala.

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara menggalakkan penanaman sayur di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) untuk mewujudkan ketahanan pangan.

"Peningkatan menanam sayur maupun budi daya ikan dan ternak merupakan dukungan program ketahanan pangan yakni Astacita Presiden dan Wakil Presiden, serta program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Sianturi di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Rudy mengatakan kegiatan penanaman sayur dilakukan di lapas maupun rutan di wilayah Sumut dengan melibatkan warga binaan, dengan cara konvensional maupun hidroponik, serta melakukan budidaya ikan seperti lele, nila, peternakan dan lainnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, kegiatan tersebut dilalukan di tanah kosong lapas maupun rutan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

"Sebagian lahan yang dimanfaatkan sudah ada panen sayur dan ikan di lapas maupun rutan," kata Kadivpas.

Hasil dari kegiatan mendukung program ketahanan pangan tersebut, menurut Rudy akan dimanfaatkan warga binaan, untuk konsumsi dan disetorkan ke negara dan lainnya.

Kegiatan ini menambah keterampilan warga binaan, baik untuk cara budidaya ikan, peternakan maupun menanam sayur. Diharapkan warga binaan memiliki kemandirian di masyarakat saat bebas nantinya.

Terpisah, Kepala Lapas Kelas IIA Pematang Siantar Sukarno Ali mengatakan para warga binaan berhasil memanen 40 kilogram sayur pakcoy yang ditanam dengan sistem hidroponik.

"Panen ini bukan hanya sekadar kegiatan pertanian, tapi sebagai upaya untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan serta mendukung program ketahanan pangan nasional," ucapnya.

Lebih lanjut, hasil panen sayuran ini akan disalurkan melalui kerjasama dengan PT Dwi Shantika Raya Indah, yang berperan sebagai penyedia bahan makanan bagi dapur Lapas Pematang Siantar.

"Sayur segar yang diperoleh dari aktivitas hidroponik ini akan disajikan sebagai menu makan bagi warga binaan, sekaligus menambah variasi gizi dalam pola konsumsi mereka," ucapnya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) turut serta dalam kegiatan rapat koordinasi penilaian usulan desa/kelurahan sadar hukum yang dilaksanakan secara virtual oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kamis (9/1/25).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh serta jajaran pejabat fungsional Penyuluh Hukum di Ruang Rapat lantai 2 Kanwil Kemenkum Babel.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Sabtu (11/1), kegiatan tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas terhadap program dan kegiatan desa/kelurahan sadar hukum, agar dapat terukur baik dari sisi peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Agenda utama meliputi pembahasan teknis pemenuhan data dukung berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh BPHN.

Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, menekankan pentingnya keberlanjutan program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai sarana membangun budaya hukum di masyarakat. Ia juga menyoroti peran Pos Bantuan Hukum di desa/kelurahan sebagai pusat informasi dan solusi bagi warga yang menghadapi masalah hukum.

“Pos bantuan hukum akan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, konsultasi, hingga mediasi terkait persoalan hukum yang mereka hadapi. Hal ini sangat penting untuk memastikan akses keadilan yang merata,” ujar Kristomo.

Dalam sesi pembahasan teknis, Penyuluh Hukum Madya BPHN, Heni Indrawati, memaparkan prosedur penilaian dan verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dijelaskan terkait kebijakan periodisasi penilaian/verifikasi usulan Desa/kelurahan sadar hukum serta data dukung dalam pengisian kuesioner pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Claudia Valeriana, Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda, membahas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai bagian dari penguatan program. Dijelaskan JDIH sebagai salah indikator penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh menyampaikan bahwa berdasarkan data terakhir, terdapat 41 Desa/ Kelurahan Sadar Hukum dan 165 Desa/ Kelurahan Binaan Sadar Hukum di Bangka Belitung. “Kami terus mendorong kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat agar program ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dengan mengikuti rapat ini, Kanwil Kemenkum Babel berharap dapat meningkatkan koordinasi serta memaksimalkan peran desa dan kelurahan dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Kemenkum Babel akan segera menyusun rencana untuk memastikan setiap desa/kelurahan yang diusulkan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh BPHN.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Kanwil Kemenkumham Babel dalam mendukung upaya pemerintah pusat membangun kesadaran hukum masyarakat di Bangka Belitung.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara mengatakan sebanyak 68 narapidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah dengan menggunakan sistem pengamanan super maximum security sepanjang 2024.

"Sekitar 68 narapidana yang dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara Sumut ke Nusakambangan," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Sianturi di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Rudy melanjutkan puluhan napi tersebut rata-rata merupakan napi kasus narkoba yang berisiko tinggi yang dikhawatirkan akan mengendalikan di dalam penjara.

Selain itu, dia mengatakan, narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan ada yang terlibat kasus pembunuhan dan lainnyadari lapas dan rutan di wilayah tersebut.

"Harapannya, selain menimbulkan efek jera, juga memutus jaringan peredaran narkoba dan kejahatan lainnyadari lapas dan rutan," ucap dia.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengusung kerja sama dengan melibatkan TNI, Polri, dan BNN yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen, Ditjenpas, dengan didampingi Kemenkumham Sumut.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penipuan daring maupun kejahatan lainnya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah overcrowded di lapas dan rutan di Sumatera Utara yang sampai 23 Desember 2024 tercatat sebanyak 23.273 orang, dengan rincian narapidana laki-laki 22.371 orang, narapidana wanita 902 orang, sementara anak binaan laki-laki 171 orang dan anak binaan perempuan dua orang.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus berupaya mewujudkan Astacita Presiden Republik Indonesia, salah satunya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara mengatakan sebanyak 68 narapidana dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah dengan menggunakan sistem pengamanan super maximum security sepanjang 2024.

"Sekitar 68 narapidana yang dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara Sumut ke Nusakambangan," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Sumut Rudy Fernando Sianturi di Medan, Sumatera Utara, Sabtu.

Rudy melanjutkan puluhan napi tersebut rata-rata merupakan napi kasus narkoba yang berisiko tinggi yang dikhawatirkan akan mengendalikan di dalam penjara.

Selain itu, dia mengatakan, narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan ada yang terlibat kasus pembunuhan dan lainnyadari lapas dan rutan di wilayah tersebut.

"Harapannya, selain menimbulkan efek jera, juga memutus jaringan peredaran narkoba dan kejahatan lainnyadari lapas dan rutan," ucap dia.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mengusung kerja sama dengan melibatkan TNI, Polri, dan BNN yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen, Ditjenpas, dengan didampingi Kemenkumham Sumut.

Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penipuan daring maupun kejahatan lainnya.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah overcrowded di lapas dan rutan di Sumatera Utara yang sampai 23 Desember 2024 tercatat sebanyak 23.273 orang, dengan rincian narapidana laki-laki 22.371 orang, narapidana wanita 902 orang, sementara anak binaan laki-laki 171 orang dan anak binaan perempuan dua orang.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan terus berupaya mewujudkan Astacita Presiden Republik Indonesia, salah satunya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajak eks narapidana terorisme (napiter) untuk berperan aktif dalam upaya program deradikalisasi dan pencegahan penyebaran paham radikal di Kabupaten Poso.

"Dalam rangka meningkatkan pemulihan keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, Satgas II Preemtif Operasi Madago Raya menggencarkan kegiatan sambang silaturahim kepada eks napiter di daerah ini," kata Kapolsek Poso Pesisir AKP Risdiyanto di Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu.

Ia mengemukakan kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Poso, terutama Kecamatan Poso Pesisir, yang memiliki sejarah panjang terkait kelompok-kelompok radikal.

Operasi Madago Raya merupakan operasi kewilayahan yang bertujuan memelihara keamanan melalui kegiatan deradikalisasi dan kontra radikalisasi.

Untuk itu, melalui kegiatan sambang tersebut, ia mengajak para eks napiter untuk berperan aktif dalam upaya deradikalisasi dan pemberantasan paham radikal yang di wilayah operasi.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam memerangi radikalisme. Dukungan dari eks napiter dan masyarakat sangat dibutuhkan," katanya.

Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan stabilitas di Kabupaten Poso, serta menangkal segala bentuk ideologi yang dapat merusak kesatuan bangsa.

Ia mengharapkan dengan dukungan penuh masyarakat dan eks napiter, proses pemulihan keamanan dan penanggulangan radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Operasi Madago Raya melibatkan personel gabungan TNI-Polri dengan sasaran utama meliputi individu seperti mantan narapidana terorisme, simpatisan, serta masyarakat yang rentan terpapar paham radikal, termasuk remaja, anak-anak, perempuan, dan para tokoh.

Kemudian barang-barang seperti senjata api, bahan peledak, atribut, dan dokumen yang berpotensi membahayakan keamanan juga menjadi fokus operasi.