Kota Gorontalo (ANTARA) - Dinas Kesehatan Kota Gorontalo melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kualitas air minum yang dihasilkan oleh alat penyaring air hexagonal milik Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo, Rabu.

Kepala Lapas Gorontalo Sulistyo Wibowo mengatakan, kunjungan itu dilakukan untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh warga binaan memenuhi standar kesehatan.

"Lapas Gorontalo telah dilengkapi dengan alat penyaring air modern yang menggunakan teknologi reverse osmosis dan hexagonal," ucap dia.

Teknologi tersebut kata Kepala Lapas, mampu menghasilkan air minum yang bersih dan sehat. Namun, untuk memastikan kualitas air tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium secara berkala.

"Kami sangat mengapresiasi kunjungan dari Dinas Kesehatan. Pemeriksaan kualitas air ini sangat penting untuk memastikan kesehatan warga binaan kami. Kami optimistis bahwa hasil pemeriksaan akan menunjukkan kualitas air yang baik," ujar Sulistyo Wibowo.

Tim dari Dinas Kesehatan Kota Gorontalo telah mengambil sampel air untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Hasil pemeriksaan laboratorium akan diketahui dalam beberapa hari ke depan.

Namun, kata dia, berdasarkan teknologi penyaringan yang digunakan dan hasil pengamatan awal, tim optimistis bahwa kualitas air minum yang dihasilkan oleh Lapas Gorontalo sudah sangat baik.

Ia menambahkan, dengan adanya pemeriksaan kualitas air secara berkala, Lapas Gorontalo semakin memastikan bahwa seluruh warga binaan mendapatkan air minum yang bersih dan sehat. Hal itu merupakan bagian dari upaya Lapas Gorontalo untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan.

"Alat penyaring air yang digunakan oleh Lapas Gorontalo sudah sesuai dengan standar dan sama dengan alat yang digunakan di lapas-lapas lain di seluruh Indonesia. Kami yakin bahwa air yang dihasilkan oleh alat ini aman untuk dikonsumsi," kata salah seorang petugas dari Dinas Kesehatan.

Itu hak dari penggugat, kalau dia mau ajukan kita siap

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro, Ani menyebut gugatan perdata yang diajukan tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan, Arif Nugroho yang juga anak petinggi Prodia dan Muhammad Bayu Hartanto penuh fitnah.

"Kalau kita lihat konteks gugatan awal itu penuh fitnah dan untuk menghancurkan nama baik Kepolisian," kata Ani kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Ani menyebut gugatan itu juga untuk menghancurkan nama baik Kepolisian.

Kemudian, dia mengatakan penambahan jumlah pihak tergugat dalam gugatan perdata merupakan hak pemohon.

Maka itu, pihaknya siap menghadapi gugatan perdata yang nantinya akan diajukan lagi Arif dan Bayu ke PN Jaksel.

"Itu hak dari penggugat, kalau dia mau ajukan kita siap," ujarnya.

Tersangka kasus pembunuhan dan pemerkosaan Arif Nugroho yang juga anak petinggi Prodia dan Muhammad Bayu Hartanto mencabut gugatan perdata terhadap eks Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Jaksel) AKBP Bintoro.

Alasannya lantaran ingin menambahkan para pihak maupun ada alamat yang kurang tepat sehingga pencabutan bersifat sementara.

Gugatan perdata ini teregister dengan nomor perkara 30/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL. Gugatan itu didaftarkan ke PN Jaksel pada Selasa (7/1).

Penggugat dua orang atas nama Arif Nugroho dan Muhammad Bayu Hartoyo. Sedangkan yang tergugat adalah AKBP Bintoro, AKP Mariana, AKP Ahmad Zakaria, Evelin Dohar Hutagalung, dan Herry, serta turut tergugat Dika Pratama. Gugatan itu diklasifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu menggelar sidang gugatan perdata kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro terhadap dua tersangka kasus pembunuhan.

Selain bergulir di PN Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya juga bakal menggelar sidang etik terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro atas dugaan pemerasan terhadap pelaku pembunuhan pada Jumat (7/2).

Sidang tersebut bakal menghadirkan lima oknum yang terlibat, yaitu AKBP Bintoro, AKBP Gogo Galesung, anggota Polres Metro Jakarta Selatan berinisial Z, ND dan M.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian guna memastikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah berbasis HAM.

Dia menyebut pihaknya mendukung akselerasi pembangunan PSN, sebagaimana program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lainnya.

"Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kedua, keterlibatan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pembangunan PSN, bukan sebagai objek.

Ketiga, kepastian legalitas atas kepemilikan tanah guna meminimalisasi konflik tanah.

"Di mana-mana pembangunan apakah perusahaan atau juga pembangunan yang sifatnya masif dalam skala besar, itu persoalan tanah menjadi problem yang serius," ucapnya.

Keempat, keterlibatan masyarakat atau penduduk setempat sebagai pekerja dan memastikan agar hak-hak pekerja di kawasan PSN terpenuhi.

Kelima, masyarakat harus mendapat keuntungan ekonomi sebagai dampak positif dari kehadiran PSN.

Keenam, memastikan agar budaya terlestarikan dan kelestarian terhadap ekosistem atau lingkungan hidup harus terjaga.

"Perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

Terakhir, memastikan agar negara dan perusahaan masyarakat setempat harus mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Pigai untuk memberikan atensi terhadap kasus-kasus HAM dalam pembangunan PSN, misalnya, pada pembangunan PSN Rempang Eco-City.

"Kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023, ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN," kata dia saat rapat.

Untuk itu, dia menilai sudah sepatutnya program pengarusutamaan HAM yang menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM harus diimplementasikan pula dalam pendampingan pembangunan PSN yang dilakukan oleh pemerintah.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan segera menangani isu penambangan ilegal di Kalimantan Barat dan pekan depan akan menurunkan tim penegakan hukum mendalami isu tersebut.

"Terkait dengan illegal mining di Kalbar karena ini sudah menjadi atensi kita semua, kami akan pastikan dalam waktu segera mungkin dalam minggu depan kami sudah menurunkan tim ke sana untuk melakukan pendalaman," ujar Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Namun, jelasnya, sebagai langkah cepat KLH akan menurunkan petugas pengawas lingkungan dari Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) untuk melakukan pendalaman awal dalam beberapa hari ke depan.

"Mungkin minggu depan kami sendiri akan memimpin langsung kunjungan ke lapangan untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu di dalam penegakan hukum lingkungan," tambah Hanif.

Sebagai bagian dari penegakan hukum pihaknya akan meminta pertanggungjawaban untuk kerusakan lingkungan yang terjadi dan terkait proses pemulihan lingkungan yang harus dilakukan sebagai akibat dampak dari penambangan emas ilegal tersebut.

Sebelumnya, Komisi XII DPR RI dalam rapat kerja tersebut menyoroti terjadinya penambangan emas ilegal di Tanah Air, termasuk yang baru-baru ini mendapatkan sorotan di Kalimantan Barat.

Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah vonis bebas yang diberikan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap penambang emas ilegal asal China. Sebelum dinyatakan bebas di tingkat pengadilan tinggi, majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang menyatakan tersangka Hao terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan 937,7 kg perak yang menyebabkan negara mencapai negara Rp1,02 triliun.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta dukungan DPR RI dalam penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM yang menjadi salah satu program Kementerian HAM periode saat ini di bawah kepemimpinannya.

"Penyampaian surat permintaan kami agar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sangat penting urgensitasnya, kami berharap pimpinan DPR bisa mendukungnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Menurut ia, undang-undang yang terbit pada tahun 1999 itu sudah tidak mengakomodasi perkembangan zaman sehingga membutuhkan pembaruan-pembaruan bidang HAM.

"Revisi Undang-Undang HAM adalah undang-undang induk memayungi semua instansi, semua masyarakat Indonesia, yang sebenarnya sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang sudah 25 tahun sebenarnya sudah tidak sesuai," ucapnya.

Pigai mengatakan Kementerian HAM telah menyiapkan materi untuk penyusunan revisi UU HAM dan akan mengikuti pula arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan institusinya akan memperkuat koordinasi dengan penegak hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba di daerah.

Menurut Maruli di Jakarta, Rabu, peredaran narkoba, terutama sabu-sabu, cukup menjamur karena aktivitas ini sudah menjadi salah satu sumber perekonomian utama sebagian masyarakat di beberapa wilayah.

Maraknya peredaran sabu ini, lanjut Maruli, memunculkan ragam modus baru penggunaan sabu di beberapa daerah, salah satunya sistem "jambak" yang marak di Sumatera Utara.

Modus tersebut memungkinkan orang menggunakan sabu untuk beberapa kali hirup dengan hanya membayar Rp50.000.

Modus tersebut terungkap kala TNI AD dan penegak hukum setempat berhasil mengungkap aktivitas narkoba di Sumatera Utara.

Tidak hanya itu, Maruli mengatakan pihaknya sudah sering terlibat dalam upaya pengungkapan kasus narkoba. Bahkan tidak jarang personel TNI AD berhasil mengungkap peredaran narkoba di perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain.

"Kita sekarang bisa dapat ratusan kilo (narkoba) di daerah perbatasan. Padahal kerja kita manual para tentara-tentara penjaga perbatasan," katanya.

Dengan adanya fenomena seperti ini, Maruli menyatakan TNI AD siap jika nantinya dilibatkan secara masif dalam pemberantasan peredaran narkoba.

"Kita enggak mungkin mengoordinasi untuk melawan narkoba," tambahnya.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Seluas 32 hektare lahan di tepi pantai belakang Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih akan dikembangkan sebagai tambak udang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto optimistis Pulau Nusakambangan akan menjadi kekuatan baru dalam ketahanan pangan nasional, sebagaimana yang ditekankan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurut Agus, dengan lahan yang luas serta sumber daya manusia dari warga binaan, Nusakambangan bukan sekadar pulau otoritas pengasingan, melainkan juga bisa dimanfaatkan sebagai pusat produksi pangan strategis.

"Kami telah menggandeng berbagai pihak, termasuk PT PLN dan BRI, untuk mewujudkan visi besar ini," kata Agus saat meninjau proyek ketahanan pangan di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Rabu, sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Disebutkan bahwa sekitar 115 hektare lahan di Nusakambangan tengah dioptimalkan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Sektor pertanian dan perkebunan ditargetkan menjadi lumbung padi dan jagung dengan lahan seluas 72 hektare. Sementara itu, peternakan ditargetkan menghasilkan ribuan ayam petelur, kambing, dan ratusan ekor sapi.

Di samping itu, seluas 32 hektare lahan di tepi pantai belakang Lembaga Pemasyarakatan Pasir Putih akan dikembangkan sebagai tambak udang, termasuk budi daya udang kaki putih (vaname) dan berbagai jenis ikan.

"Kami ingin mewujudkan konsep sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Di satu sisi, kami membina warga binaan dengan pelatihan dan pemberdayaan. Di sisi lain, kami turut berkontribusi dalam ketahanan pangan nasional, sebagaimana ditekankan oleh Presiden," katanya.

Selain fokus pada produksi pangan, proyek tersebut juga mencakup pembangunan pabrik pupuk dan balai latihan kerja (BLK) bagi warga binaan. Untuk mendukung hal itu, perusahaan milik negara seperti PLN dan BRI ikut serta dalam pengembangan infrastruktur.

Pada kesempatan itu, Menteri Imipas bersama pemangku kepentingan lainnya melakukan penebaran benih ikan dan peletakan batu pertama pembangunan BLK.

Adapun Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dan Sekretaris PT PLN Alois Wisnuhardana menandatangani kerja sama pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Nusakambangan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian guna memastikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah berbasis HAM.

Dia menyebut pihaknya mendukung akselerasi pembangunan PSN, sebagaimana program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lainnya.

"Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kedua, keterlibatan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pembangunan PSN, bukan sebagai objek.

Ketiga, kepastian legalitas atas kepemilikan tanah guna meminimalisasi konflik tanah.

"Di mana-mana pembangunan apakah perusahaan atau juga pembangunan yang sifatnya masif dalam skala besar, itu persoalan tanah menjadi problem yang serius," ucapnya.

Keempat, keterlibatan masyarakat atau penduduk setempat sebagai pekerja dan memastikan agar hak-hak pekerja di kawasan PSN terpenuhi.

Kelima, masyarakat harus mendapat keuntungan ekonomi sebagai dampak positif dari kehadiran PSN.

Keenam, memastikan agar budaya terlestarikan dan kelestarian terhadap ekosistem atau lingkungan hidup harus terjaga.

"Perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

Terakhir, memastikan agar negara dan perusahaan masyarakat setempat harus mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Pigai untuk memberikan atensi terhadap kasus-kasus HAM dalam pembangunan PSN, misalnya, pada pembangunan PSN Rempang Eco-City.

"Kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023, ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN," kata dia saat rapat.

Untuk itu, dia menilai sudah sepatutnya program pengarusutamaan HAM yang menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM harus diimplementasikan pula dalam pendampingan pembangunan PSN yang dilakukan oleh pemerintah.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa amnesti yang akan diberikan Presiden RI Prabowo Subianto tidak ditujukan kepada narapidana politik yang melakukan tindakan makar bersenjata.

"(Amnesti) tidak diperuntukkan bagi mereka yang bersenjata," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dalam pertimbangannya, Pigai secara personal menilai tak ada jaminan kepastian dan keamanan dari narapidana politik bersenjata apabila mendapatkan kebebasan dari pemberian amnesti.

"Siapa yang bisa memastikan setelah kami kasih amnesti, mereka tidak lakukan aksi lagi?" katanya.

Menurut dia, narapidana politik bersenjata kemungkinan tidak akan lolos proses asesmen hukum yang tengah dilakukan oleh Kementerian Hukum.

"Sehingga yang bersenjata agak riskan (bila diberikan amnesti), agak riskan. Bisa saja memegang senjata setelah membunuh orang, kemudian masuk penjara, kami kasih amnesti, keluar (penjara) dia balas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Karena itulah sebenarnya aspek humanisme, kemanusiaan. Sebagai Menteri HAM dari sudut pandang saya, kemungkinan mungkin agak sulit untuk kami kabulkan mereka yang bersenjata."

Sebaliknya, kata dia, amnesti oleh presiden akan diberikan kepada seluruh narapidana politik atau yang melakukan makar tanpa senjata.

"Mereka yang menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan, yang berbeda ideologi, yang berbeda pandangan, yang berbeda keberpihakan. Ada yang karena keberpihakan kepada rakyatnya kemudian mengucapkan kasus-kasus, kata-kata yang mengandung unsur makar karena ada berbeda ideologi memakai atribut-atribut yang bertentangan dengan negara. Itu akan diberikan amnesti, tapi bukan untuk yang bersenjata," ujarnya.

Tak terkecuali, lanjut dia, pemberian amnesti bagi narapidana politik terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam rangka menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian di bumi Cendrawasih.

"Yang lain semua dikasih, aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) di Papua, aktivis apa pun semua diberikan kebebasan, setelah kebebasan jangan bikin (atau) menciptakan instabilitas, (tapi) ciptakan perdamaian," kata dia.

Selain narapidana politik, di awal Pigai merinci bahwa amnesti akan diberikan pula terhadap narapidana dengan kondisi sakit berkepanjangan, lanjut usia (lansia), disabilitas, hamil, merawat bayi kurang dari tiga tahun, di bawah umur, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga mereka yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa tidak ada pengekangan kebebasan sipil yang dilakukan pejabat negara pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Seratus hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan dengan baik.

"Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, maupun juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh," ujarnya.

Pigai lantas berkata, "Tentu kebebasan itu tak terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kebebasan hanya bisa dibatasi oleh undang-undang. Karena itu, sesuai dengan koridor undang-undang adalah sesuai dengan HAM."

Selain aspek kebebasan berpendapat, Pigai juga mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berdemokrasi pada 100 hari kerja pertamanya.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," tuturnya.

Hal itu bahkan tampak dari kemenangan yang diraih partai politik oposisi pemerintah di sejumlah daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Banyak juga oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas, semua anak bangsa bertarung," paparnya.

Menteri HAM menambahkan capaian positif tersebut menjadi sebuah prestasi yang berhasil diraih pemerintahan Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja pertamanya, sekaligus harapan bagi tegaknya HAM di tanah air.

"Karena itulah yang bisa kami (pemerintah) sumbang bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah dalam 100 hari (pertama) ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara, dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Ini adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan," katanya.

Pada awal rapat, penilaian atas kebebasan HAM pada 100 hari kerja pemerintah Presiden Prabowo itu disampaikan Pigai manakala dirinya sedang memaparkan rencana pemberian amnesti kepada narapidana yang terjerat kasus hukum pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pimpinan negara atau pejabat negara.

"Oleh karena itulah, amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE," kata Pigai.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Menggunakan sprindik gratifikasi RW," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai peran Japto Soerjosoemarno dalam perkara tersebut, yang membuat kediamannya digeledah oleh penyidik komisi antirasuah.

"Belum bisa diungkap saat ini," ujar Tessa.

Dalam penggeledahan di rumah Japto yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan, itu, penyidik KPK menyita 11 unit mobil, uang dalam pecahan rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik.

Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung.

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Tessa.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti, seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara periode 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Jakarta (ANTARA) - Co-founder 5P Global MovementArsjad Rasjid yanghadir sebagai pembicara di World Leaders Summit on Children’s Rights 2025, menyatakanPancasila sebagai solusi global.

Dalam acara tersebutArsjad Rasjidbergabung dengan pemimpin dunia seperti Queen Rania of Jordan, Antonio Tajani (Wakil PM Italia), Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI), Mario Draghi (mantan Presiden ECB dan PM Italia), Gianni Infantino (Presiden FIFA), dan Kailash Satyarthi (Pemenang Nobel Perdamaian).

Arsjad dalam keterangannya, Rabu menekankan bahwa anak-anak adalah sumber kebahagiaan dan simbol cinta, tetapi juga kelompok paling rentan.

Sayangnya, mereka kini semakin menjadi korban dan kehilangan hak dasar untuk hidup bahagia dan aman.

Ia menyoroti pentingnya kebijakan yang selalu berpihak pada anak-anak dan mengajak para pemimpin dunia untuk bertanya, "Apakah keputusan ini akan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi mereka?"

Arsjad juga menegaskan bahwa Pancasila dapat menjadi model kebijakan internasional dalam perlindungan anak.

Ia mencontohkan Program Makan Bergizi Gratis, inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang memastikan anak-anak mendapatkan akses nutrisi yang layak sebagai hak dasar mereka.

Sebagai pendiri 5P Global Movement, ia mengajak dunia untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Acara ditutup dengan pidato Paus Fransiskus, menyerukan persatuan global dalam memperjuangkan hak anak dan membangun dunia yang lebih adil bagi generasi mendatang.