JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, mengatakan RUU Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas pada tahun 2025 ini.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Saat ditanya mengenai kekhawatiran RUU Polri dapat membuat polisi jadi "super power", Prasetyo membantah.

Sebab, isi dari RUU Polri saja belum dibahas. Dia mempertanyakan bagaimana bisa ada penilaian mengenai RUU itu padahal belum ada pembahasan.

"Super power-nya di mana? Wong kita isinya belum kita bahas kok," ucapnya.

Prasetyo pun kembali menegaskan bahwa RUU Polri akan dibahas pada tahun ini.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," imbuh Prasetyo.

Jadi, menurut saya usulan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto menjadi pahlawan tidak ada masalah.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menilai wajar seorang mantan presiden diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa tidak ada yang salah dengan usulan menjadikan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Kami merasa apa salahnya? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Prasetyo lantas menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan selalu menekankan Indonesia bisa dalam posisinya saat ini karena jasa-jasa pendahulu, mulai dari Bapak Proklamator sekaligus presiden ke-1 RI Soekarno, presiden ke-2 RI H.M. Soeharto, kemudian presiden ke-3 RI B.J. Habibie, presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak diketahui. Jadi, menurut saya usulan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto menjadi pahlawan tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Walaupun demikian, dia menyebut Istana belum membahas secara khusus usulan tersebut.

Saat ditanya mengenai keberatan beberapa pihak mengenai usulan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto karena tuduhan korupsi, Prasetyo menyebut tidak ada pemimpin yang sempurna.

"Ya, ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah, pasti semua. Kita ini 'kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," kata Prasetyo.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan lalu membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional pada tahun 2025.

Ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Besar H.M. Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg ) Prasetyo Hadi merespons pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku dihubungi Presiden Prabowo Subianto dan meminta menteri Kabinet Merah Putih merapatkan barisan. Menurut Prasetyo, arahan itu hal yang biasa.

"Oh enggak, itu kan biasa aja, itu umum saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia menekankan, analogi Prabowo terkait kabinet merupakan sebuah tim. Jika ada arahan untuk merapatkan barisan, menurutnya hal yang wajar sebagai bentuk pengingat sekaligus memberikan semangat. "Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," ujar dia.

Saat disinggung ada indikasi kerenggangan, Prasetyo pun tegas membantah. Ia menekankan kabinet saat ini solid.

"Enggak ada kerenggangan. Solid, solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025.



"Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin seusai acara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tak ada indikasi 'matahari kembar' dalam pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya, Solo, Kamis (17/4).

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

"Oh, enggak ada lah itu," ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu 'matahari kembar' dalam silaturahmi yang berlangsung pada Kamis (17/4) itu.

Dalam agenda silaturahmi itu, hadir sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

Sespimmen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah dengan pangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) dan komisaris polisi (kompol).

Sebelumnya, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi di Kota Surakarta (Solo) pada hari Jumat (11/4).

Jika ada para menteri yang datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden Jokowi, kata Prasetyo, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Mensesneg menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Joko Widodo, Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo merupakan hal yang lumrah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia siap menampung rakyat Palestina di Gaza, tetapi secara teknis keinginan dan rencana evakuasi itu tidak mudah untuk dilaksanakan.

Prasetyo, saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut rencana evakuasi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu perlu disepakati oleh Pemerintah Palestina dan juga dibicarakan dengan negara-negara lain yang saat ini aktif membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Tawaran itu dianggap perlu disetujui, kemudian secara teknis seperti apa kan tidak mudah. Tetapi, itu bagian dari kami Pemerintah Republik Indonesia terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Gaza,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

Prasetyo melanjutkan rencana Presiden Prabowo mengevakuasi rakyat Palestina itu menjadi salah satu isu yang dikonsultasikan oleh Presiden RI saat melawat ke lima negara di Timur Tengah pada 9–14 April 2025. Lima negara tujuan lawatan Presiden, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Menurut Prasetyo, pada prinsipnya, negara-negara itu menyambut baik rencana Indonesia membantu rakyat Palestina di Gaza.

“Secara prinsip setuju. Tetapi, sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu, Beliau (Presiden) terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu (Sugiono) terus berkoordinasi, apabila memang ini diterima, dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan baik,” kata Prasetyo.

Jika nantinya ada negara yang tidak setuju, Prasetyo menekankan niat Indonesia membantu rakyat Palestina.

“Semangatnya memang kami mau membantu, bahwa ada negara yang belum setuju ya enggak masalah. Masing-masing punya ini (sikap) sendiri-sendiri. Makanya juga Bapak Presiden tidak gegabah di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita,” sambung Prasetyo.

Rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza diungkap oleh Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4) dini hari, sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, UAE.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden.

Namun, Presiden menekankan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Prabowo.

Di Amman, Yordania, etape terakhir lawatannya di Timur Tengah, Senin (14/4), Presiden Prabowo mengungkap akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina di Gaza berdasarkan hasil konsultasi dengan pemimpin di lima negara tujuan lawatannya, yaitu UAE, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

"Alhamdulillah, kita dapat update yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Amman, Yordania, Senin.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyatakan Indonesia siap menampung rakyat Palestina di Gaza, tetapi secara teknis keinginan dan rencana evakuasi itu tidak mudah untuk dilaksanakan.

Prasetyo, saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut rencana evakuasi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu perlu disepakati oleh Pemerintah Palestina dan juga dibicarakan dengan negara-negara lain yang saat ini aktif membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Tawaran itu dianggap perlu disetujui, kemudian secara teknis seperti apa kan tidak mudah. Tetapi, itu bagian dari kami Pemerintah Republik Indonesia terus memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita di Gaza,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan.

Prasetyo melanjutkan rencana Presiden Prabowo mengevakuasi rakyat Palestina itu menjadi salah satu isu yang dikonsultasikan oleh Presiden RI saat melawat ke lima negara di Timur Tengah pada 9–14 April 2025. Lima negara tujuan lawatan Presiden, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Menurut Prasetyo, pada prinsipnya, negara-negara itu menyambut baik rencana Indonesia membantu rakyat Palestina di Gaza.

“Secara prinsip setuju. Tetapi, sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu, Beliau (Presiden) terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu (Sugiono) terus berkoordinasi, apabila memang ini diterima, dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan baik,” kata Prasetyo.

Jika nantinya ada negara yang tidak setuju, Prasetyo menekankan niat Indonesia membantu rakyat Palestina.

“Semangatnya memang kami mau membantu, bahwa ada negara yang belum setuju ya enggak masalah. Masing-masing punya ini (sikap) sendiri-sendiri. Makanya juga Bapak Presiden tidak gegabah di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita,” sambung Prasetyo.

Rencana evakuasi sementara rakyat Palestina di Gaza diungkap oleh Presiden Prabowo saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (9/4) dini hari, sebelum keberangkatannya ke Abu Dhabi, UAE.

Presiden Prabowo mengatakan Indonesia siap menampung untuk gelombang pertama lebih kurang 1.000 orang warga Palestina di Gaza, terutama mereka yang luka-luka, mereka yang mengalami trauma, dan anak-anak yatim piatu.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Presiden.

Namun, Presiden menekankan rencana itu hanya dapat berjalan manakala mendapatkan "lampu hijau" dari otoritas Palestina, pihak-pihak terkait, dan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia. Untuk itu, saya harus konsultasi kepada pemimpin daerah tersebut," kata Prabowo.

Di Amman, Yordania, etape terakhir lawatannya di Timur Tengah, Senin (14/4), Presiden Prabowo mengungkap akan ada terobosan soal kepentingan rakyat Palestina di Gaza berdasarkan hasil konsultasi dengan pemimpin di lima negara tujuan lawatannya, yaitu UAE, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

"Alhamdulillah, kita dapat update yang jernih, kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Amman, Yordania, Senin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengusulkan dua orang wakil menteri untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto mendampingi dirinya.

Dua wakil menteri yang dimaksud adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Angga Raka), Pak Juri, karena pengalaman beliau," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," imbuh dia.

Prasetyo pun menjelaskan bahwa saat ini ada dua orang yang berfungsi sebagai juru bicara bagi Prabowo.

Selain dirinya yang ditunjuk pada Kamis (17/4/2025) lalu, Prasetyo menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga masih bertugas sebagai juru bicara Prabowo.

"Sementara ya, sementara selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang memang di situ salah satu tugasnya adalah menjadi juru bicara," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengaku ditunjuk sebagai juru bicara presiden untuk membantu Hasan Nasbi.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo, Kamis lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengusulkan dua orang wakil menteri untuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto mendampingi dirinya.

Dua wakil menteri yang dimaksud adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara, nanti juga akan kita tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Angga Raka), Pak Juri, karena pengalaman beliau," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," imbuh dia.

Prasetyo pun menjelaskan bahwa saat ini ada dua orang yang berfungsi sebagai juru bicara bagi Prabowo.

Selain dirinya yang ditunjuk pada Kamis (17/4/2025) lalu, Prasetyo menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi juga masih bertugas sebagai juru bicara Prabowo.

"Sementara ya, sementara selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang memang di situ salah satu tugasnya adalah menjadi juru bicara," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengaku ditunjuk sebagai juru bicara presiden untuk membantu Hasan Nasbi.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai juru bicara berkaitan dengan pernyataan blunder yang keluar dari mulut Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada Wartawan Tempo.

Hasan diketahui menanggapi teror kepala babi itu dengan melontarkan candaan, memakai kalimat "dimasak saja" alih-alih mengecam.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo, Kamis lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto meminta agar para menterinya merapatkan barisan.

Prabowo, kata Prasetyo, selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai tim, sehingga mereka harus merapatkan barisan.

"Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menuturkan, ketika Prabowo meminta agar merapatkan barisan, itu tidak berarti selalu sedang ada sesuatu.

Dia mengeklaim pesan Prabowo itu hanya untuk menjaga semangat para menterinya.

"Enggak ada kerenggangan," ucap dia.

Prasetyo menyebut, menteri-menteri Prabowo dalam kondisi solid.

Menurut dia, semua menteri sedang bekerja keras sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.

"Dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," imbuh Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

Hal tersebut Prabowo sampaikan kepada Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), melalui sambungan telepon, Minggu (20/4/2025) malam.

Ketika Prabowo menelepon, Cak Imin sedang menggelar acara halal bihalal, di mana sejumlah menteri dan wamen Prabowo hadir.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin, di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara yang juga Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi intensif terkait kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"(Koordinasi) sangat intens, khusus terutama masalah tarif dunia. Kebijakan tarif dari Amerika," ujar Prasetyo di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Prasetyo mengatakan tim pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Kepala Badan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan secara rutin berkoordinasi untuk mengantisipasi dan memperbarui hasil dari negosiasi yang dilakukan.

Dia menambahkan bahwa kebijakan tarif Amerika Serikat telah mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi regulasi maupun penguatan industri dalam negeri.

Selain itu, pemerintah aktif mencari pasar-pasar alternatif di luar Amerika Serikat untuk mengurangi ketergantungan ekspor.

"Bahwa kemudian ada hal-hal yang perlu harus kita benahi baik dari sisi regulasi, kemudian dari sisi industri-industri kita, termasuk mencari pasar-pasar baru, bukan hanya Amerika. Maka kemudian segala sesuatu terus menerus secara intensif kita diskusikan," kata Prasetyo.

Delegasi Indonesia yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menemui United States Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick pada Minggu (20/4), untuk menyampaikan proposal negosiasi tarif.

Indonesia menyampaikan penawaran konkret untuk meningkatkan pembelian dan impor Indonesia dari AS demi menyeimbangkan defisit perdagangan AS, di antaranya pembelian produk energi (crude oil, LPG, dan gasoline).

Selain itu, juga peningkatan impor produk pertanian dari AS (soybeans, soybeans meal, dan wheat), yang memang sangat dibutuhkan dan tidak diproduksi di Indonesia.

Secretary Lutnick mengapresiasi komitmen dan proposal konkret itu, dan menilai penawaran dan permintaan Indonesia sangat konkret dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

Adapun setelah pertemuan di tingkat menteri antara delegasi Indonesia dengan pihak United States Trade Representative (USTR) yang langsung dipimpin Ambassador Jamieson Greer pada Kamis (17/04), selanjutnya pada Minggu (20/04) di dilaksanakan pertemuan teknis antara tim teknis Indonesia dengan tim dari pihak USTR.

Indonesia mengharapkan format, mekanisme dan jadwal negosiasi dapat disepakati dalam waktu 60 hari, di mana tenggat waktu itu adalah penyelesaian pembahasan isu untuk disepakati, sehingga masih terdapat waktu 30 hari dari total 90 hari penundaan (pause) untuk implementasi kesepakatan.

Pewarta: Fathur Rochman, Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap tidak masalah jika ada negara tak setuju dengan rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Menurutnya, pemerintah akan berupaya karena memiliki tujuan untuk membantu.

"Ya kan kalaupun ada yang menyatakan tidak setuju bukan berarti kemudian apa yang menjadi kehendak dari pemerintah Indonesia itu tidak kita lanjutkan kan?" kata Prasetyo Hadi kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena semangatnya kan memang kita mau membantu. Bahwa ada yang satu negara yang belum setuju ya nggak ada masalah juga," lanjutnya.

Juru Bicara Presiden ini mengatakan tiap negara memiliki pandangan masing-masing. Prabowo, katanya, juga tak akan gegabah terkait rencana evakuasi.

"Masing-masing kan punya ini sendiri-sendiri. Makanya juga kemudian Bapak Presiden tidak gegabah juga kan di dalam memberikan penawaran terhadap kehendak pemerintah kita," ujarnya.

Prasetyo menilai secara teknis tidak mudah mewujudkan rencana tersebut. Ia menekankan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait.

"Tapi sekali lagi tentunya secara teknis itu kan tidak mudah. Maka dari itu beliau terus berkoordinasi, bahwa Kementerian Luar Negeri, Bapak Menlu terus berkoordinasi apabila memang ini diterima dan akan dilaksanakan supaya bisa dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

(eva/maa)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan dijadwalkan untuk digulirkan tahun ini, sesuai agenda yang telah direncanakan pemerintah.

Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menegaskan bahwa substansi dari kedua RUU tersebut masih akan dibahas lebih lanjut secara mendalam.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," kata Mensesneg saat ditanya mengenai kedua RUU tersebut akan digulirkan tahun ini.

Soal kekhawatiran bahwa RUU Polri berpotensi menjadikan institusi kepolisian terlalu kuat atau super power, Prasetyo menepis anggapan tersebut.

"Super power-nya di mana, wong kita isinya belum kita bahas kok," ujarnya.

Ia menekankan bahwa proses pembahasan akan menjadi ruang untuk mengkaji isi dan dampak dari RUU tersebut secara menyeluruh.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendorong agar RUU Polri dan RUU Kejaksaan segera dibahas karena harus menyesuaikan dengan RUU KUHAP yang sedang diprioritaskan.

Meski belum ada pembahasan lanjutan sejak terakhir didorong pada 2024, Soedeson berharap kedua RUU itu bisa diselesaikan tahun ini karena masuk Prolegnas Prioritas 2025.

Saat ini, Komisi III DPR masih fokus pada RUU KUHAP yang baru disahkan sebagai inisiatif DPR pada Februari 2025 dan belum resmi dibahas.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025